Hanafi Rais Sebut Pidato Prabowo sebagai Peringatan

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat RI Hanafi Rais dalam diskusi Keamanan Data Tanggung Jawab Siapa di Warung Daun Cikini, Sabtu, 10 Maret 2018. Tempo/Hendartyo Hanggi

    Wakil Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat RI Hanafi Rais dalam diskusi Keamanan Data Tanggung Jawab Siapa di Warung Daun Cikini, Sabtu, 10 Maret 2018. Tempo/Hendartyo Hanggi

    TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Amanat Nasional, Hanafi Rais, menilai pidato Prabowo Subianto soal prediksinya bahwa Indonesia akan bubar pada 2030 sebagai peringatan. Meski begitu, ia meyakini prediksi tersebut tidak akan terjadi.

    "Enggaklah. Itu warning saja, early warning, maknanya jangan dipersempit 2030 bubar," kata Hanafi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 21 Maret 2018.

    Baca juga: Prabowo Pidato Indonesia akan Bubar, Ini Nasehat Pengamat

    Hanafi, yang juga Wakil Ketua Komisi Pertahanan, menilai pidato Prabowo tersebut sebagai peringatan agar pemerintah mengelola negara dengan benar. "Itu warning, kalau negara ini tidak dikelola dengan benar, nanti jangan-jangan yang terjadi di Soviet, Yugoslavia, terjadi juga sama kita," ucapnya.

    Simak: Gerindra dan Semangat Order Baru Dalam Pilpres 2019

    Pidato Prabowo menuai kontroversi setelah videonya viral di media sosial kemarin. Prabowo mengenakan baju putih dan dengan tegas mengatakan Indonesia akan bubar pada 2030. Video tersebut diunggah akun media sosial Partai Gerakan Indonesia Raya.

    Baca juga: Pengurus Gerindra Sepakat Usung Prabowo Subianto di Pilpres 2019

    Prabowo memberikan argumen, antara lain, soal kedaulatan negara. Prabowo mengatakan, "Di negara lain, mereka sudah bikin kajian-kajian, di mana Republik Indonesia sudah dinyatakan tidak ada lagi tahun 2030." Menurut dia, dari 80 persen tanah seluruh negara, hanya 1 persen yang dikuasai rakyat Indonesia.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.