Ketidakadilan Penanganan Kasus Zaini Misrin Menurut Migrant Care

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi hukum pancung. diary.ru

    Ilustrasi hukum pancung. diary.ru

    TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Migrant Care Wahyu Susilo mengatakan ada beberapa kejanggalan dan ketidakadilan hukum dalam penanganan perkara Muhammad Zaini Misrin, buruh migran Indonesia asal Bangkalan, Madura Jawa Timur yang dieksekusi mati pemerintah Saudi Arabia pada Ahad, 18 Maret 2018 jam 11.30 waktu setempat. Ketidakadilan itu terjadi sejak proses persidangan, vonis, hingga hukuman mati dilaksanakan.

    “Menurut Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, otoritas Kerajaan Saudi Arabia sama sekali tidak memberitahu eksekusi ini,” kata Wahyu saat dihubungi, Senin, 19 Maret 2018. Zaini dipancung setelah dipaksa mengakui membunuh majikannya.

    Baca: Migrant Care: Eksekusi Mati TKI Zaini Misrin ...

    Berikut kejanggalan dan ketidakadilan hukum itu:

    • Pada proses persidangan, vonis, hingga hukuman mati dilaksanakan Zaini tidak mendapatkan penerjemah yang netral dan imparsial.
    • Pengabaian prinsip-prinsip peradilan yang jujur dan adil (fair trial)
    • pengabaian pada hak-hak terdakwa yang menghadapi ancaman hukuman maksimal.
    • Muhammad Zaini Misrin baru bisa mendapat akses berkomunikasi dengan KJRI Jeddah, November 2008, setelah vonis hukuman mati dijatuhkan.

      Baca juga: Migrant Care: Eksekusi Mati TKI Zaini Misrin Melanggar HAM

    • Zaini dipaksa untuk mengaku membunuh majikannya, padahal dia tidak melakukan perbuatan itu.


    • Pemerintah Saudi Arabia melanggar prinsip-prinsip tata krama hukum internasional dengan tidak menyampaikan Mandatory Consular Notification (MCN) mengenai Zaini. MCN tidak disampaikan baik pada saat dimulainya proses peradilan dengan ancaman hukuman maksimal hukuman mati dan juga pada saat eksekusi mati.

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Profil Ketua KPK Firli Bahuri dan Empat Wakilnya yang Dipilih DPR

    Lima calon terpilih menjadi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk periode 2019-2023. Firli Bahuri terpilih menjadi Ketua KPK.