Urus Akta Kelahiran di Kebumen Cukup ke Kantor Pos

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • TEMPO Interaktif, Kebumen:Pemerintah Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, membuat terobosan dalam memberikan pelayanan bagi warganya. Salah satunya adalah warga cukup mengurus akta kelahiran di kantor pos yang ada di kecamatan mereka dan tidak perlu datang ke kantor catatan sipil."Wilayah Kebumen cukup luas dengan kondisi perbukitan, dataran dan pinggir pantai. Jika setiap pengurusan akta kelahiran harus ke kantor catatan sipil, tentu sangat memberatkan masyarakat, terutama yang jauh dari kota. Untuk itu kami bekerja sama dengan kantor pos agar pengurusan akta kelahiran cukup di kantor pos terdekat," kata Bupati Kebumen, Drs Rustriningsih MSi kepada Tempo di kantornya.Kerja sama dengan kantor pos sengaja dilakukan karena hampir di setiap kecamatan selau ada kantor pos. Bagi warga yang ingin membuat akta kelahiran, kata dia, cukup datang ke kantor pos setempat untuk mengajukan permohonan dan menyerahkan berkas yang dibutuhkan.Setiap pemohon, kata Rustriningsih, hanya dibebani Rp 12 ribu. Uang itu untuk biaya pengiriman berkas-berkas dari kantor pos setempat ke kantor catatan sipil dan pengiriman akta kelahiran yang sudah jadi ke pemohon. Sementara biaya pembuatan akta kelahiran bagi anak usia 0-18 tahun, kata dia, adalah gratis."Kerja sama dengan kantor pos ini cukup meringankan masyarakat terutama mereka yang di pedesaan dan pelosok perbukitan. Sebab jika mereka harus datang sendiri ke Kantor Catatan Sipil, beaya transportasinya bisa cukup mahal. Selain itu, mereka harus mengorbankan waktu cukup lama," kata Rustriningsih.Menurutnya, kerja sama pengurusan akta kelahiran dengan kantor pos sudah dilakukan sejak akhir Juli 2007 lalu, namun prakteknya baru bisa dilakukan pada Agustus kemarin. "Kami tentu harus membekali dahulu kepsda petugas kantor pos setempat tentang mekanisme dan perlengkapan yang dibutuhkan untuk pengurusan akta kelahiran," kata Rustriningsih yang baru saja memperoleh penghargaan Tasrif Award.Syaiful Amin

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.