RUU Terorisme, Wiranto: Pelibatan TNI Bukan Hal Baru

Reporter:
Editor:

Ninis Chairunnisa

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto usai bertemu Menteri Dalam Negeri Australia Peter Craig Dutton di Gedung Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin, 5 Maret 2018. Tempo/Hendartyo Hanggi

    Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto usai bertemu Menteri Dalam Negeri Australia Peter Craig Dutton di Gedung Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin, 5 Maret 2018. Tempo/Hendartyo Hanggi

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengungkapkan alasan keterlibatan TNI dalam pemberantasan terorisme. Pelibatan TNI itu diatur dalam RUU Terorisme dan sudah disepakati oleh DPR dan pemerintah.

    "Kami menyusun UU, merevisi UU, maka revisinya juga harus mengisyaratkan melawan terorisme dengan cara total. Kalau total berarti polisi diperkuat dengan TNI enggak masalah," kata Wiranto di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis, 15 Maret 2018.

    Baca: Beberapa Kelemahan RUU Terorisme Menurut Pengamat

    Pansus RUU Terorisme akhirnya memutuskan pelibatan TNI dalam penanganan terorisme akan diserahkan kepada presiden melalui peraturan presiden. Hal tersebut telah disepakati oleh DPR dan pemerintah pada Senin, 12 Maret 2018. Poin pelibatan TNI sempat menjadi perdebatan panjang dalam pembahasan di pansus.

    Wiranto mengatakan, unsur pelibatan TNI bukan wacana baru dalam RUU Terorisme. Pelibatan ini dinilai sebagai bagian dari perlawanan total Indonesia dalam menangani terorisme.

    Apalagi, kata Wiranto, Indonesia sudah sangat maju dalam menanggulangi terorisme dan melakukan kerja sama dengan banyak negara. Bahkan, menurut Wiranto, Indonesia menjadi pelopor dalam rangka mengajak negara lain melakukan kerja sama dalam penanggulangan terorisme. Misalnya, dia menyebutkan dengan cara memotong jalur logistik atau pendanaan terorisme itu. "Karena terorisme itu tidak mengenal batas negara dan tatkala dia melakukan aksinya, korbannya juga membabibuta, polisi juga, TNI juga, masyarakat juga, perempuan, bisa jadi korban terorisme," ujarnya.

    Baca: DPR Minta Pemerintah 1 Suara Soal RUU Terorisme

    Karena itu, Wiranto meminta masyarakat untuk sadar bahwa teroris melaksanakan aksinya yang total perlu dilawan dengan cara yang total. "Tidak ada satu negara pun dapat melawan terorisme yang bersifat internasional," kata dia.

    Menurut Wiranto, masyarakat juga sebetulnya dilibatkan dalam penanggulangan terorisme. Misalnya, laporan masyarakat kepada RT atau RW setempat jika melihat seseorang yang mencurigakan. Hal itu, kata dia, menunjukkan adanya early warning system atau pendeteksi dini kepada aparat keamanan. Sehingga, Wiranto meminta agar masyarakat tidak perlu mempersoalkan keterlibatan TNI. "Jadi, jangan diributkan, enggak perlu dipermasalahkan karena seluruh dunia juga menganut ini. Sekarang UU itu sedang diselesaikan," kata Wiranto.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kakak Adik Marc dan Alex Marquez di Tim Honda, Tandem atau Rival?

    Honda resmi menunjuk Alex Marquez menjadi tandem Marc Marquez. Adik dan Kakak itu akan bertandem dalam satu tim. Atau akan bersaing?