Alasan KPK Tolak Permintaan Wiranto: Ingin Pilkada Berjalan Baik

Reporter:
Editor:

Kodrat Setiawan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua KPK Agus Rahardjo, menjadi narasumber dalam rangka peluncuran buku berjudul Serpihan Kisah Jurnalis Tiang Bendera, di aula gedung KPK, Jakarta, 9 Februari 2018.  TEMPO/Imam Sukamto

    Ketua KPK Agus Rahardjo, menjadi narasumber dalam rangka peluncuran buku berjudul Serpihan Kisah Jurnalis Tiang Bendera, di aula gedung KPK, Jakarta, 9 Februari 2018. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta- Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo menyarankan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membuat peraturan pemerintah pengganti undang-undang, terkait calon kepala daerah yang terlibat kasus korupsi.

    “Jadi calon yang ditersangkakan bisa diganti partai,” ujarnya di Kementerian Keuangan, Rabu, 14 Maret 2018.

    Baca juga: Permintaan Wiranto pada KPK, Intervensi atau Demi Stabilitas

    Senin lalu, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto meminta KPK menunda pengumuman tersangka calon kepala daerah peserta pemilihan kepala daerah serentak 2018.

    Menanggapi permintaan Wiranto, Agus justru mengusulkan Perppu terkait calon kepala daerah yang terlibat korupsi.
    Menurut Agus, partai tidak akan dirugikan oleh perppu tersebut.

    Dia juga mengatakan digantinya calon kepala daerah yang terlibat korupsi, akan menyuguhkan pilihan yang lebih baik untuk masyarakat.

    Alasan Agus menolak permintaan Wiranto untuk menunda mengumumkan nama para koruptor itu, ialah ingin Pilkada berjalan dengan baik. “Oleh karena itu salah satu ide kita pengin mengumumkan peserta pilkada itu kan supaya rakyat kemudian tahu,” ucap Ketua KPK tersebut.


  • KPK
  •  

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Menunggu Dobrakan Ahok di Pertamina

    Basuki Tjahaja Purnama akan menempati posisi strategis di Pertamina. Ahok diperkirakan akan menghadapi banyak masalah yang di BUMN itu.