Megawati Dapat Gelar Doktor Honoris Causa Pertama dari IPDN

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri (kanan) didampingi Ketua Bidang Politik dan Keamanan (nonaktif) PDIP Puan Maharani, menyampaikan pidatonya dalam Penutupan Rakernas III PDIP di Sanur, Bali, 25 Februari 2018. Rakernas merekomendasikan kepada semua kadernya untuk mengamankan, menjaga dan menyukseskan keputusan Ketua Umum PDIP. ANTARA

    Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri (kanan) didampingi Ketua Bidang Politik dan Keamanan (nonaktif) PDIP Puan Maharani, menyampaikan pidatonya dalam Penutupan Rakernas III PDIP di Sanur, Bali, 25 Februari 2018. Rakernas merekomendasikan kepada semua kadernya untuk mengamankan, menjaga dan menyukseskan keputusan Ketua Umum PDIP. ANTARA

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden RI kelima Megawati Soekarnoputri menerima pemberian gelar Doktor Honoris Cuasa Bidang Politik Pemerintahan dari Insitut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) hari ini, Kamis, 8 maret 2018. “Bagi IPDN ini adalah pemberian (gelar) Doktor Honoris Causa pertama kalinya sejak berdirinya tahun 1956 dengan nama Akademi Pemerintahan Dalam Negeri yang didirikan Presiden RI Pertama Ir Soekarno, tepatnya tanggal 17 Maret, bulan ini, di Malang,” kata Rektor IPDN Ermaya Suradinata, disela Sidang Senat Terbuka pemberian gelar tersebut di kampus IPDN, di Jatinangor, Sumedang, Kamis, 8 Maret 2018.

    Ermaya mengatakan, pemberian gelar Doktor Honoris Causa itu atas pertimbangan gagasan, prestasi, semangat, dan jasanya saat Megawati menjabat sebagai Presiden RI pada 2001-2004. “Terutama berkaitan dengan kebijakan strategis politik pemerintahannya,” kata dia.a

    Baca juga: Megawati Soekarnoputri Tak Tamat Kuliah tapi Raih 5 Gelar Doktor

    Diantaranya, Megawati dinilai berjasa mendorong penataan tata kelola pemerintahan berbasis good governance dengan didukung Amanden Undang-Undang Dasar 1945. Dia dinilai sebagai peletak gagasan perlunya koridor desentralisasi dalam bentuk grand-design otonomi daerah, sekaligus memberikan justifikasi penguatan otonomi daerah sebagai pilihan politik pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan penguatan NKRI.

    Megawati dinilai konsisten menyelesaikan masalah desentralisasi dengan berlakunya Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. Dia juga dinilai konsisten menyelesaikan masalah yang dihadapi Indonesia pascareformasi tahun 1998 salah satunya penyelesaian krisis ekonomi dengan penuntasan utang Indonesia pada IMF. “Beliau yang menyelesaikannya,” kata Ermaya.

    Megawati juga dinilai berhasil mengatasi ancaman desintegrasi pasca reformasi saat itu yang diantaranya terjadi di Papua, Aceh, dan Ambon. Dia juga dinilai berjasa memberikan penguatan tentang otonomi khusus Papua dan Aceh. Bagi IPDN, Megawati juga dinilai berjasa dalam mengintegrasikan seluruh pendidikan pamong praja hingga bentuknya yang sekarang. “Tim promotor menyadari betul betapa peran dan manfaat kebijakan strategis politik pemerintahan yang dilakukan selama 2001-2004 hingga saat ini, konsisten,” kata Ermaya.

    Baca juga: Megawati Raih Doktor Honoris Causa dari Universitas Negeri Padang

    Ermaya mengatakan, pemberian gelar Doktor Honoris Causa pada Megawati tersebut telah melalui sejumlah pertimbangan dan penilaian komisi komponen ahli diantaranya Abdul Malik Fajar, AM Hendropriyono, Rokhimin Damhuri, Bungaran Saragih, Dai Bahctiar, Bambang Kesowo, serta Muladi; serta tim anggota Senat Guru Besar IPDN diantaranya Ketua BPK dan Wakil Ketua BPK.

    Megawati Soekarnoputri telah mendapat gelar Doktor Honoris Causa dari berbagai perguruan tinggi. “Terimakasih pada IPDN yang telah memberikan gelar Doktor Iilmu Politik dalam Bidang Pemerintahan. Tadi Pak Ermaya memaparkan bahwa saya (mendapat) begitu banyak (gelar) Doktor Honoris Causa, sebegitu banyak. Saya berpikir, makin banyak topi ini (toga), saya rasa makin berat,” kata Megawati, Kamis, 8 Maret 2018.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tommy Soeharto dan Prabowo, Dari Cendana Sampai ke Pemerintahan

    Tommy Soeharto menerima saat Prabowo Subianto masuk dalam pemerintahan. Sebelumnya, mereka berkoalisi menghadapi Jokowi - Ma'ruf dalam Pilpres 2019.