TGPF Novel Baswedan, Usmad Hamid: Perlu Kehendak Politik Kuat

Reporter:
Editor:

Ninis Chairunnisa

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi, Novel Baswedan, usai mengunjungi milad Tempo yang ke-47,  Jakarta, 6 Maret 2018. TEMPO/M Julnis Firmansyah

    Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi, Novel Baswedan, usai mengunjungi milad Tempo yang ke-47, Jakarta, 6 Maret 2018. TEMPO/M Julnis Firmansyah

    TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Amnesty International Indonesia Usman Hamid mengatakan diperlukan kehendak politik yang kuat untuk membentuk tim gabungan pencari fakta (TPGF) terkait dengan kasus penyiraman air keras terhadap penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan. Hal tersebut dia katakan untuk menanggapi sinyal yang diberikan Istana Presiden untuk membentuk TGPF.

    "Sinyal Istana untuk adanya TGPF, setelah hampir satu tahun berlalu tanpa suatu kemajuan berarti, sangat memerlukan tindak lanjut dan kehendak politik yang kuat untuk benar-benar menyusun pembentukan TGPF ini," ujar Usman Hamid saat dihubungi pada Kamis, 8 Maret 2018.

    Baca: Polisi Berharap Novel Baswedan Mau Diperiksa Lagi

    Menurut Hamid, pemerintah perlu mempersiapkan perumusan mandat pembentukan TGPF, mulai jangka waktu, prosedur, hingga mekanisme kerja sama. "Hingga siapa orang yang memiliki integritas moral dan keahlian yang tinggi untuk dapat melaksanakannya sekaligus bekerja sama dengan instansi penegak hukum," ujar Hamid.

    Kepala Kepolisian RI Jenderal Tito Karnavian akan menghadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada pekan ini untuk menyampaikan laporan perkembangan kasus penyerangan terhadap Novel Baswedan. "Dalam satu atau dua hari ini, Kapolri akan menyampaikan perkembangan kasus Novel ke Presiden," ujar Kepala Divisi Humas Mabes Polri Inspektur Jenderal Setyo Wasisto di Markas Besar Polri, Jakarta, pada Jumat, 3 Maret 2018.

    Baca: Novel Baswedan: TGPF Bukti Pemerintah Serius Tegakkan Hukum

    Presiden Jokowi mulai memberi sinyal ihwal pembentukan TGPF Novel Baswedan. Menurut juru bicara kepresidenan, Johan Budi, Presiden akan memanggil Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan menagih perkembangan kasus tersebut sekali lagi. “Sebelum memutuskan membentuk TGPF, Presiden ingin mendengarkan laporan progres penyelidikan oleh Kapolri," kata Johan.

    Kasus penyerangan Novel Baswedan telah berlalu hampir 11 bulan. Namun dua orang yang diduga menyerang Novel menggunakan air keras belum juga ditemukan. Karena itu, dorongan untuk pembentukan TGPF pun menguat dari berbagai koalisi masyarakat.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    RZWP3K, Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

    Sebanyak 21 provinsi telah menerbitkan Peraturan Daerah Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang dianggap tak berpihak pada nelayan.