TEMPO.CO, Yogyakarta - Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Yogyakarta Azman Latif menyesalkan pelarangan penggunaan cadar oleh Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dia menganggap pelarangan penggunaan cadar bisa mendegradasi pamor pemerintah.
"Padahal UIN Sunan Kalijaga ini kan kampus negeri milik pemerintah. Pelarangan penggunaan cadar ini bisa diartikan lain," ujar Azman di Yogyakarta, Selasa, 6 Maret 2018.
Baca juga: Ketua MUI Pertanyakan Alasan UIN Sunan Kalijaga Larang Cadar
Azman menuturkan dampak pelarangan penggunaan cadar yang dilakukan kampus negeri bisa memunculkan kecurigaan terhadap pemerintah saat ini. "Orang lalu cenderung bertanya, pemerintah yang sekarang kok berbeda dengan zaman dulu saat penggunaan cadar masih diperbolehkan?" ucap Azman.
Atas kebijakan di kampus negeri itu, pemerintah dinilai akan kena dampak berupa turunnya kepercayaan masyarakat. Berbeda jika pelarangan penggunaan cadar dilakukan lembaga atau institusi swasta, yang memang pengelolaannya cenderung dilakukan sendiri dan tidak bergantung pada pemerintah.
Azman menuturkan seharusnya pendekatan untuk menangkal radikalisme dan intoleransi dilakukan bukan lewat simbol pakaian, melainkan melalui mimbar akademik. Misalnya diskusi dan pemahaman yang mengutamakan intelektualitas.
"Kampus kan banyak orang pintarnya, gunakan pendekatan yang sesuai, bukan memakai ranah kekuasaan," katanya.
Baca juga: Muhammadiyah Menentang Larangan Cadar di Kampus UIN Yogya
Sementara itu, Ketua Tanfidziyah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Yogyakarta Nizar Ali menyatakan pelarangan penggunaan cadar di dunia kampus tak bisa digeneralisasi sebagai pengekangan kebebasan dalam menjalankan keyakinan.
Nizar berujar, meski melarang penggunaan cadar, UIN Sunan Kalijaga di sisi lain justru mewajibkan mahasiswinya berjilbab. "Melarang penggunaan cadar karena cadar menyalahi kelaziman yang berlaku di kampus tersebut," ujarnya.
