Risiko Kebakaran Hutan dan Lahan Tinggi di Masa Pilkada, Sebab...

Reporter:
Editor:

Dwi Arjanto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Memasuki bulan kedua di 2018, masyarakat Indonesia masih terlindungi dari ancaman asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

    Memasuki bulan kedua di 2018, masyarakat Indonesia masih terlindungi dari ancaman asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

    TEMPO.CO, Jakarta -Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho, mengatakan kebakaran hutan dan lahan berpotensi meningkat dengan adanya pemilihan kepala daerah (pilkada) pada tahun 2018 ini.

    "Tahun ini ancaman kebakaran hutan dan lahan akan meningkat karena 171 pilkada serentak akan digelar," ujar Sutopo di kantornya, Jakarta, Jumat, 23 Februari 2018.

    Baca : Hot Spot Meningkat, 4 Provinsi Ini Siaga Darurat Kebakaran Hutan

    Sutopo tidak main-main karena berkaca dari pengalaman kebakaran hutan dan lahan hebat saat pilkada 2015 digelar di 269 daerah. Terlebih lagi saat itu terjadi fenomena El Nino.

    Sutopo menuturkan, risiko ini terjadi karena pejabat pelaksana tugas kepala daerah seringkali tak berani ambil keputusan cepat. Dalam penentapan status Tanggap Darurat, misalnya, pejabat terkadang lambat memutuskan. Padahal status itu bisa memudahkan penanggulangan bencana.

    Sutopo mengatakan risiko kebakaran juga meningkat karena pengawasan yang rendah. "Biasanya daerah yang dibakar adalah daerah perbatasan karena di sana rendah pengawasannya," kata Sutopo lagi.

    Kepala Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Sutopo Purwo Nugroho, menjelaskan kondisi bencana banjir Garut dan Sumedang, di kantor BNPB, 21 September 2016. TEMPO/Amirullah

    BNPB telah berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk mengantisipasi risiko dari kepala daerah soal ancaman terjadinya kebakaran hutan dan lahan di banyak daerah. Mereka diminta tak ragu dalam mengambil keputusan cepat.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Demo Revisi UU KPK Berujung Rusuh, Ada 1.365 Orang Ditangkap

    Demonstrasi di DPR soal Revisi UU KPK pada September 2019 dilakukan mahasiswa, buruh, dan pelajar. Dari 1.365 orang yang ditangkapi, 179 ditahan.