PDIP Akan Bangun Dialog Politik untuk Menjaring Cawapres Jokowi

Reporter:
Editor:

Kukuh S. Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo disambut oleh Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto (kanan) dan Panitia Pengarah Rakernas PDIP Prananda Prabowo dalam pembukaan Rakernas III PDIP di Sanur, Bali, 23 Februari 2018. ANTARA FOTO/Nyoman Budhiana

    Presiden Joko Widodo disambut oleh Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto (kanan) dan Panitia Pengarah Rakernas PDIP Prananda Prabowo dalam pembukaan Rakernas III PDIP di Sanur, Bali, 23 Februari 2018. ANTARA FOTO/Nyoman Budhiana

    TEMPO.CO, Denpasar - Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Megawati Soekarnoputri telah menetapkan Joko Widodo atau Jokowi sebagai calon presiden 2019-2024 dalam Rapat Kerja Nasional III di Bali, Jumat, 23 Februari 2018.

    Menindaklanjuti penetapan itu, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan akan membangun dialog dengan partai lain untuk mencari cawapres Jokowi yang cocok. "Tentu saja kami harus melihat dinamika politik nasional. Bagaimana konfigurasi politik," katanya.

    Baca: Pilpres 2019, Hanura Usung Wiranto Jadi Cawapres Jokowi

    Hasto enggan berkomentar banyak ihwal beberapa nama calon wakil presiden yang diseleksi untuk mendampingi Jokowi. "Ya nanti," tuturnya. Menurut Hasto, keputusan Megawati menjadi momentum kalkulasi politik. "Kami tidak akan tergesa-gesa, (calon wakil presiden) akan terus dicermati."

    Hasto berujar, dalam menentukan calon wakil presiden, PDIP tidak ingin terjebak dalam kategori etnis maupun agama. Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDIP Andreas Hugo Pareira memperkirakan koalisi pemilihan presiden 2019 akan berbeda dari sebelumnya. Sebab, kata dia, koalisi partai lain tidak sekadar untuk ikut berkuasa.

    Simak: Akbar Sebut Airlangga Hartarto Patut Jadi Cawapres Jokowi

    Menurut Andreas, calon wakil presiden Jokowi perlu ditinjau dalam aspek elektoral dan profesional. "Harus dipertimbangkan akan mendongkrak suara dari calon presiden. Ataukah aspek lain, yaitu bagaimana ke depan kecocokan dengan presiden," ujarnya.

    BRAM SETIAWAN


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.