Cerita Jokowi ke Ulama, Blusukan di Afganistan dan Pilkada Damai

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Ketua Dewan Pembina Majelis Dzikir Hubbul Wathon KH Ma'ruf Amin dan Ketua Umum Hubbul Wathon KH Mustofa Aqil, menabuh bedug ketika membuka Zikir Kebangsaan dan Rakernas I Majelis Zikir Hubbul Wathon di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, 21 Februari 2018. Presiden Jokowi menghadiri Rakernas I Hubbul Wathon yang turut dihadiri ratusan kiai dan ulama se-Indonesia. ANTARA/Wahyu Putro A

    Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Ketua Dewan Pembina Majelis Dzikir Hubbul Wathon KH Ma'ruf Amin dan Ketua Umum Hubbul Wathon KH Mustofa Aqil, menabuh bedug ketika membuka Zikir Kebangsaan dan Rakernas I Majelis Zikir Hubbul Wathon di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, 21 Februari 2018. Presiden Jokowi menghadiri Rakernas I Hubbul Wathon yang turut dihadiri ratusan kiai dan ulama se-Indonesia. ANTARA/Wahyu Putro A

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo meminta seluruh ulama turut menjaga situasi di Indonesia agar damai menjelang pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2018 yang digelar 171 daerah. “Saya ingin mengajak untuk memberikan kesejukan terutama di daerah yang berlangsung pilkada. Baik pemilihan gubernur, walikota, dan bupati," kata Jokowi saat membuka rakernas Majelis Dzikir Hubbul Wathon di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, Rabu, 21 Februari 2018. 

    Jokowi mengatakan peran ulama penting untuk menjaga kedamaian karena mereka memiliki ilmu agama yang bisa memandu pemerintah dan masyarakat. Ulama, kata Presiden, juga penyalur suara dari masyarakat kepada pemerintah. “Begitu pun sebaliknya.” 

    Baca: 
    Jokowi Minta Polisi Cegah Penyerangan terhadap Tokoh Agama ...
    Kapolri Perintahkan Beri Perlindungan ke Ulama dan Tokoh Agama ...

    Presiden juga meminta agar tak ada saling serang di media sosial seperti mencemooh, memfitnah, dan saling menyebarkan kabar bohong atau hoax. "Dalam pesta demokrasi lima tahunan ini jangan sampai mengorbankan persatuan kita, persaudaraan kita," ujarnya.  

    Jokowi menuturkan persatuan di Indonesia perlu dijaga agar terhindar dari konflik persaudaraan. Konflik, kata Presiden, bisa memicu peperangan dan menghambat pertumbuhan Indonesia. 

    Dia mencontohkan peristiwa Afghanistan. Di sana terjadi peperangan antar dua suku selama 40 tahun. Konflik itu membawa kemunduran bagi Afghanistan.  

    Kondisi sehari-hari pun penuh ancaman. Jokowi menceritakan saat dia berkunjung ke Afganistan beberapa waktu lalu. Beberapa hari sebelum kedatangannya, bahkan beberapa jam sebelum dia mendarat, terjadi sejumlah serangan bom yang melukai dan memakan korban jiwa.

    Baca juga: PWNU Jatim Desak Kepolisian Usut Tiga ...

    Kedatangannya, kata Presiden, sempat dilarang sejumlah pihak karena mempertimbangkan keselamatan. "Waktu turun pesawat saya deg-degan juga. Gimana enggak? Di kanan, kiri bukit. Kalau diroket gampang," kata dia.  

    Presiden bahkan sempat akan dijemput kendaraan anti peluru dan dikawal helikopter saat tiba di Afghanistan. "Waktu itu Presiden Afganistan sendiri menjamin (keselamatan saya)," ujarnya. Namun akhirnya Jokowi menggunakan mobil biasa untuk menghindari citra mengerikan di Afghanistan. Meski begitu, dia tetap dikawal tank dan helikopter demi keselamatan.  

    Simak: Penyerangan Tokoh Agama, Jusuf Kalla Yakin ...

    Jokowi berharap kondisi itu tak terjadi di Indonesia. Dia mengatakan bantuan ulama untuk menjaga kedamaian memegang peran penting.

    Rakernas Majelis zikir ini dihadiri oleh ulama dan pengelola pesantren. Sejumlah pejabat pemerintah juga hadir seperti Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Kepala Staf Presiden Moeldoko, dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto. Hadir pula Ketua MUI Ma'ruf Amin dan Ketua DPD Oesman Sapta Odang.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.