Fahri Hamzah Sebut Nazaruddin dan KPK Bersekongkol

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fahri Hamzah menjawab pertanyaan wartawan di Gedung Nusantara III, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, 16 November 2017. Fahri menilai bahwa langkah KPK memasukkan Novanto ke DPO adalah salah karena keberadaan Novanto diketahui di RSCM dan RSCM dijaga polisi. TEMPO/Dhemas Reviyanto Atmodjo

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI Fahri Hamzah meradang seusai mendengar tuduhan dari Muhammad Nazaruddin. Politikus Partai Keadilan Sosial (PKS) ini tidak terima disebut menerima uang korupsi saat menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi Hukum DPR masa kerja 2004-2009.

Fahri mengaku telah mendengar semua tuduhan yang dialamatkan kepadanya. Ia lantas menyimpulkan, "ada persekongkolan Nazar dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)," ujarnya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin, 19 Februari 2018.

Baca: Nazaruddin Sebut Akan Bongkar Korupsi Fahri Hamzah

Fahri mengatakan kalimat yang paling banyak dikatakan Nazar adalah "Kita serahkan kepada KPK" dan "Saya paling banyak bantu KPK selama ini." Nazar, kata Fahri, juga mengaku telah menyebutkan banyak nama untuk ditindaklanjuti KPK. Inilah yang membuat Fahri beranggapan bahwa Nazaruddin dan KPK bersekongkol.

Tuduhan itu disampaikan Nazarudiin setelah bersaksi untuk terdakwa kasus korupsi proyek pengadaan kartu tanda penduduk elektronik, Setya Novanto di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta Pusat, Senin, 19 Februari 2018. Mantan politikus Partai Demokrat itu bahkan sesumbar akan membongkar korupsi yang dilakukan Fahri. Namun, Nazaruddin tak berterus terang kasus apa yang akan menyeret Fahri dan hanya menyampaikan bahwa barang bukti akan segera diserahkan ke KPK.

"Nanti saya serahkan semuanya, di mana saya serahkan uang dan angka berapa dia menerima yang beberapa kali," kata Nazaruddin.

Baca: KPK Siap Terima Informasi dari Nazaruddin Soal Fahri Hamzah

Juru bicara KPK, Febri Diansyah, mempersilakan Nazaruddin jika ingin menyampaikan informasi. "Kalau ada bukti pendukung, akan kami terima," ujarnya, Senin, 19 Februari 2018.

Fahri menuduh balik. Menurut Fahri, kesaksian Nazaruddin dalam persidangan itu adalah bentuk atas kekecewaan karena proses asimilasinya yang tertunda dan bocornya kembali dokumen panitia khusus hak angket DPR tentang ratusan kasus Nazar yang disimpan KPK. Penundaan proses asimilasi Nazar karena dokumen KPK yang menjamin Nazar tidak mempunyai kasus tiba-tiba bocor.

Dalam keterangannya, Fahri Hamzah juga menegaskan bahwa pernyataan Nazaruddin tidak berhubungan sama sekali dengannya. Tuduhan tersebut, kata dia, hanyalah pengulangan persekongkolan Nazar yang sudah dilakukan hampir dasawarsa. "Kerusakan akibat Nazar telah nyata, cukuplah," kata Fahri.






Lukas Enembe Ingin Berobat ke Luar Negeri, Paulus Waterpauw: Tuman

54 menit lalu

Lukas Enembe Ingin Berobat ke Luar Negeri, Paulus Waterpauw: Tuman

Lukas Enembe dua kali mangkir dari pemeriksaan KPK. Beralasan sakit.


Paulus Waterpauw Minta Lukas Enembe Mundur: Hati Saya Menangis

11 jam lalu

Paulus Waterpauw Minta Lukas Enembe Mundur: Hati Saya Menangis

Paulus Waterpauw meminta Lukas Enembe untuk melepaskan jabatannya sebagai Gubernur Papua.


Paulus Waterpauw Minta KPK Tak Izinkan Lukas Enembe Berobat ke Luar Negeri, Ini Alasannya

11 jam lalu

Paulus Waterpauw Minta KPK Tak Izinkan Lukas Enembe Berobat ke Luar Negeri, Ini Alasannya

Paulus Waterpauw mengusulkan ke KPK untuk tidak memberi izin Gubernur Papua Lukas Enembe untuk berobat ke luar negeri.


Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara Putri Candrawathi, Bolehkah Advokat Menolak Klien?

13 jam lalu

Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara Putri Candrawathi, Bolehkah Advokat Menolak Klien?

Publik mendesak eks Jubir KPK, Febri Diansyah, mengundurkan diri jadi pengacara Putri Candrawathi. Apakah kuasa hukum diperbolehkan menolak klien?


Jaksa Dakwa Eks Wali Kota Ambon Terima Suap Rp 11,259 Miliar

15 jam lalu

Jaksa Dakwa Eks Wali Kota Ambon Terima Suap Rp 11,259 Miliar

Wali Kota Ambon selama dua periode ini didakwa telah menerima suap dan atau gratifikasi dari sejumlah kepala dinas di Pemkot Ambon.


KPK Periksa Sejumlah Pejabat dan Karyawan Unila dalam Kasus Suap Rektor

16 jam lalu

KPK Periksa Sejumlah Pejabat dan Karyawan Unila dalam Kasus Suap Rektor

KPK memeriksa sejumlah pejabat dan karyawan Universitas Lampung (Unila) terkait tindak pidana suap yang melibatkan mantan Rektor Unila Karomani


KPK Segera Panggil Kembali Gubernur Papua Lukas Enembe

17 jam lalu

KPK Segera Panggil Kembali Gubernur Papua Lukas Enembe

Lukas Enembe ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pekerjaan atau proyek yang bersumber dari APBD Provinsi Papua.


Partai Demokrat Siapkan Tim Bantuan Hukum bagi Lukas Enembe

18 jam lalu

Partai Demokrat Siapkan Tim Bantuan Hukum bagi Lukas Enembe

Partai Demokrat menyiapkan bantuan hukum untuk kadernya sekaligus Gubernur Papua, Lukas Enembe, yang terjerat kasus korupsi oleh KPK.


Partai Demokrat Nonaktifkan Lukas Enembe dari Jabatan Ketua DPD Papua

18 jam lalu

Partai Demokrat Nonaktifkan Lukas Enembe dari Jabatan Ketua DPD Papua

Lukas Enembe dinonaktifkan dari jabatan Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Papua.


Lukas Enembe Mangkir Panggilan KPK, Moeldoko: Apa Perlu TNI Dikerahkan?

19 jam lalu

Lukas Enembe Mangkir Panggilan KPK, Moeldoko: Apa Perlu TNI Dikerahkan?

Kepala Staf Presiden Moeldoko mengatakan Gubernur Papua Lukas Enembe harus kooperatif dan memenuhi panggilan KPK.