KPK Siap Terima Informasi dari Nazaruddin Soal Fahri Hamzah

Reporter

Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin bersiap memberikan keterangan dalam sidang lanjutan kasus korupsi e-KTP dengan terdakwa Setya Novanto di Pengadilan Tipikor, Jakarta, 19 Februari 2018. Selain Nazaruddin, jaksa penuntut umum KPK juga mendatangkan anggota DPR fraksi partai Golkar Melchias Marcus Mekeng dan anggota DPR Fraksi PDI Perjuangan Arif Wibowo sebagai saksi dalam sidang tersebut. TEMPO/Maria Fransisca

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menanggapi pernyataan mantan politikus Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin, yang mengatakan akan membongkar korupsi yang dilakukan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fahri Hamzah. Menurut juru bicara KPK, Febri Diansyah, lembaga antirasuah itu akan menerima informasi apa pun yang dimiliki Nazaruddin sepanjang didasari bukti yang cukup.

"Kalau memang ada informasi, silakan sampaikan. Kalau ada bukti pendukung, akan kami terima. Setelah itu, kami telaah dan dalami," katanya saat ditemui di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, pada Senin, 19 Februari 2018.

Baca: Nazaruddin Sebut Akan Bongkar Korupsi Fahri Hamzah

Namun hingga saat ini, kata Febri, KPK belum menerima keterangan apa pun dari Nazaruddin terkait dengan keterlibatan Fahri dalam kasus korupsi.

Pernyataan itu baru diungkapkan Nazaruddin setelah bersaksi untuk terdakwa Setya Novanto di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta Pusat, hari ini. Menurut Nazaruddin, Fahri menerima sejumlah uang saat menjabat Wakil Ketua Komisi Hukum DPR. "Saya akan segera menyerahkan berkas ke KPK tentang korupsi yang dilakukan oleh Fahri Hamzah waktu dia menjadi Wakil Ketua Komisi III DPR," ujarnya.

Nazaruddin mengaku akan memberikan bukti yang cukup untuk menjadikan Fahri tersangka. Mantan bendahara umum Partai Demokrat itu tak menyebutkan kasus apa yang menyeret nama Fahri.

Baca: Toyota Vellfire Sitaan dari Nazaruddin Dilelang Mulai Rp 157 Juta

Namun dia berjanji akan memberikan data dan bukti kepada KPK. "Nanti saya serahkan semuanya, di mana saya serahkan uang dan angka berapa dia (Fahri) menerima yang beberapa kali," ucapnya.

Nazaruddin berstatus narapidana dalam kasus tindak pidana korupsi terkait dengan kasus suap Wisma Atlet Jakabaring. Selain itu, ia divonis melakukan tindak pidana korupsi serta pencucian uang karena terbukti bersalah menerima hadiah dari PT Nindya Karya berupa uang tunai sekitar Rp 17 miliar dan PT Duta Graha Indah (DGI) berupa 19 lembar cek, yang totalnya bernilai sekitar Rp 23 miliar.

Tempo mencoba meminta tanggapan dan konfirmasi dari Fahri Hamzah mengenai rencana Nazaruddin tersebut. Namun Wakil Ketua DPR itu belum menanggapi pesan ataupun panggilan telepon.






Hakim Agung Kena OTT KPK, Adanya Mafia Peradilan Tak Lagi Samar-samar?

6 jam lalu

Hakim Agung Kena OTT KPK, Adanya Mafia Peradilan Tak Lagi Samar-samar?

Hakim Agung Dimyati ditetapkan sebagai tersangka bersama 9 orang lainnya dalam kasus dugaan suap pengurusan perkara KSP Intidana.


Tokoh Agama Papua Yakin KPK Profesional Tangani Kasus Lukas Enembe

8 jam lalu

Tokoh Agama Papua Yakin KPK Profesional Tangani Kasus Lukas Enembe

Tokoh Gereja Kristen Indonesia di Tanah Papua itu meminta masyarakat tidak melakukan provokasi dalam bentuk apa pun dalam kasus Lukas Enembe.


Firli Bahuri Sebut KPK Akan Kejar dan Tangkap Perampok Anggaran Petani

10 jam lalu

Firli Bahuri Sebut KPK Akan Kejar dan Tangkap Perampok Anggaran Petani

Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan bakal menjerat siapa pun yang melakukan korupsi program kesejahteraan petani jika memiliki kecukupan alat bukti.


4 Kasus Suap Jual-Beli Putusan yang Mengguncang Mahkamah Agung

11 jam lalu

4 Kasus Suap Jual-Beli Putusan yang Mengguncang Mahkamah Agung

Sebelum Sudrajad Dimyati, Mahkamah Agung pernah juga tercoreng oleh kasus-kasus suap lainnya yang ditangani KPK.


Dana Otsus Papua, Stafsus Sri Mulyani: Dukungan Fiskal Rp 1.092 T untuk Tingkatkan Kesejahteraan

13 jam lalu

Dana Otsus Papua, Stafsus Sri Mulyani: Dukungan Fiskal Rp 1.092 T untuk Tingkatkan Kesejahteraan

Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo menjelaskan Dana Otsus Papua yang sebelumnya disinggung oleh Mahfud MD.


MAKI Sebut Lukas Enembe Terlacak Main Judi di 3 Negara Ini

13 jam lalu

MAKI Sebut Lukas Enembe Terlacak Main Judi di 3 Negara Ini

PPATK menemukan dugaan aliran dana jumbo dari Lukas Enembe ke kasino-kasino judi di luar negeri.


MAKI Punya Bukti Lukas Enembe Cukup Sehat untuk Bisa Diperiksa KPK

14 jam lalu

MAKI Punya Bukti Lukas Enembe Cukup Sehat untuk Bisa Diperiksa KPK

Menurut MAKI, perjalanan yang kerap dilakukan Lukas Enembe itu menunjukkan bahwa Lukas seharusnya bisa memenuhi panggilan KPK pada Senin besok.


KPK Diminta Usut Dugaan Suap Rekrutmen Hakim Agung

16 jam lalu

KPK Diminta Usut Dugaan Suap Rekrutmen Hakim Agung

Boyamin mengapresiasi kinerja KPK yang mampu mencetak rekor dengan menetapkan seorang hakim agung sebagai tersangka, yaitu Sudrajad Dimyati.


Gonjang ganjing Mahfud MD Soroti Dana Otsus Papua Rp 1.000 Triliun, Apa Masalahnya?

18 jam lalu

Gonjang ganjing Mahfud MD Soroti Dana Otsus Papua Rp 1.000 Triliun, Apa Masalahnya?

Menko Polhukam Mahfud MD mengungkapkan dana Otsus Papua sejak 2001 yang dikeluarkan pemerintah mencapai angka Rp 1.000 triliun. Apa masalahnya?


KPK Usul MA Rotasi Pegawainya Setiap Dua Tahun agar Suap Hakim Agung Tak Terulang

1 hari lalu

KPK Usul MA Rotasi Pegawainya Setiap Dua Tahun agar Suap Hakim Agung Tak Terulang

Alexander Marwata mengatakan KPK memberikan rekomendasi ke Mahkamah Agung untuk secara rutin merotasi pegawainya