Partai Berkarya Nomor 7, Tommy Soeharto: Angka Baik

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Dewan Pembina Partai Berkarya Tommy Soeharto dalam acara silaturahmi Partai Berkarya di Graha Granadi, Jakarta Selatan, 19 Februari 2018. TEMPO/Zara Amelia

    Ketua Dewan Pembina Partai Berkarya Tommy Soeharto dalam acara silaturahmi Partai Berkarya di Graha Granadi, Jakarta Selatan, 19 Februari 2018. TEMPO/Zara Amelia

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Pembina Partai Berkarya Tommy Soeharto turut senang partainya mendapat nomor urut 7 dalam pemilihan umum 2019. Menurut Tommy, angka tersebut merupakan angka apik.

    “Angka-angka sial telah diambil partai lain sehingga kita dapat angka tujuh yang baik. Mudah-mudahan hasilnya akan baik,” ucapnya ketika acara silaturahmi Partai Berkarya di Graha Granadi, Jakarta Selatan, Senin, 19 Februari 2018.

    Baca juga: Partai Berkarya Belum Tentukan Partai Koalisi Pilpres 2019

    Putra kelima mantan Presiden Indonesia, Soeharto, tersebut menuturkan, seusai pengambilan nomor, para kadernya harus menyusun strategi pemenangan. Tommy berujar partainya harus berfokus memenangi pemilu legislatif 2019. Waktu menuju pileg 2019 yang hanya berjarak 14 bulan ini menjadi alasan Tommy mendorong para kadernya makin bekerja keras.

    “Fokus utama kita di 2019 adalah kader kita jadi anggota legislatif di tingkat Dewan Perwakilan Rakyat RI. Makanya kita kerja keras untuk itu agar mendapatkan kursi sebanyak mungkin,” ucap Tommy.

    Partai Berkarya lolos sebagai peserta pemilu 2019. Partai ini menjadi salah satu dari empat partai baru yang berhasil lolos untuk bertarung dalam pesta demokrasi mendatang.

    Baca juga: Bawaslu Menganulir Keputusan KPU Soal Partai Berkarya

    Partai Berkarya mendapat nomor urut 7 ketika pengambilan nomor di Kantor Komisi Pemilihan Umum, Jakarta Pusat, kemarin. Tiga partai baru lainnya adalah Partai Solidaritas Indonesia, Partai Persatuan Indonesia, dan Partai Garuda.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.