UKP Pancasila Kagum Warga Sekitar Vihara Dharma Bhakti Bisa Damai

Reporter:
Editor:

Kukuh S. Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pejabat UKP PIP mengunjungi Vihara Dharma Bhakti, Jakarta, saat perayaan Imlek, Jumat, 16 Februari 2018. TEMPO/Vindry Florentin

    Pejabat UKP PIP mengunjungi Vihara Dharma Bhakti, Jakarta, saat perayaan Imlek, Jumat, 16 Februari 2018. TEMPO/Vindry Florentin

    TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila atau  UKP Pancasila Yudi Latief mengunjungi Vihara Dharma Bhakti, Jakarta, dalam rangka perayaan Imlek Jumat, 16 Februari 2018. Dia didampingi Try Sutrisno, Mahfud MD, dan Romo Benny Susetyo. 

    Yudi menuturkan kunjungan tim UKP Pancasila merupakan bagian dari komitmen lembaga tersebut untuk menguatkan nilai-nilai Pancasila melalui umat beragama. "UKP PIP berkomitmen untuk terus menghadiri dan mengucapkan selamat kepada berbagai peringatan besar hari keagamaan," kata dia.

    Baca: Alasan UKP Pancasila Datang ke Katedral Menjelang Misa Natal

    Yudi berujar negara mendukung kebebasan beragama setiap warganya. Seperti diamanatkan konstitusi, masyarakat Indonesia berhak memeluk dan beribadah sesuai kepercayaan masing-masing. 

    UKP Pancasila  menyambangi Vihara Dharma Bhakti sebagai kelenteng tertua di Jakarta. Didirikan pada 1650, kelenteng itu sebagai penanda bahwa kedatangan warga Cina ke Indonesia sudah berlangsung lama. Seiring berjalannya waktu, kebudayaan mereka memberikan efek tersendiri terhadap budaya Indonesia. 

    Simak: Syafii Maarif Sebut UKP Pancasila Akan Naik Setingkat Kementerian

    Kelenteng tersebut berdiri kokoh di tengah masyarakat dari berbagai suku dan agama hingga sekarang. Fakta ini, kata Yudi, menunjukkan kondisi yang harmonis. "Komunitas sekitar kelenteng ini bisa ikut menjaga kelenteng ini. Tidak dibakar dan tidak dihancurkan," ujarnya.

    Yudi berharap kedamaian itu juga diterapkan di seluruh Indonesia. Sebab saat ini masih terjadi politisasi identitas yang menganggu kedamaian. "Ditahun-tahun politik ini pesannya adalah bagaimana kita jangan sampai melakukan politisasi indentitas yang justru mengoyak kenyataan kedamaian Indonesia," kata dia. 


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Sidang MK Terkait Sengketa Pilpres 2019 Berlangsung Dua Pekan

    Sidang MK terkait sengketa Pilpres 2019 memasuki tahap akhir. Majelis hakim konstitusi akan membacakan putusannya pada 27 Juni. Ini kronologinya.