Tjahjo Kumolo Tiba-tiba Batalkan Aturan Baru Soal Izin Penelitian

Reporter:
Editor:

Jobpie Sugiharto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri dan Mendagri Tjahjo Kumolo menghadiri pagelaran wayang dengan lakon Bima Jumeneng Guru Bangsa di Tugu Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, 27 Januari 2018. TEMPO/Dewi Nurita

    Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri dan Mendagri Tjahjo Kumolo menghadiri pagelaran wayang dengan lakon Bima Jumeneng Guru Bangsa di Tugu Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, 27 Januari 2018. TEMPO/Dewi Nurita

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo membatalkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.

    Menurut dia, aturan tentang surat keterangan penelitian akan dikembalikan ke aturan yang lama. Kementerian juga akan meminta masukan dari peneliti dan akademisi soal peraturan itu.

    “Dengan berbagai pertimbangan saya sebagai Mendagri membatalkan aturan tersebut,” katanya dalam keterangan tertulisnya pada Selasa, 7 Februari 2018.

    SimakPemerintah Perketat Prosedur Izin Penelitian untuk Masyarakat 

    Aturan sebelumnya adalah Permendagri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian. Pasal 3 menyebutkan, rekomendasi penelitian dari Kemendagri menjadi bahan pertimbangan pemberian rekomendasi  penelitian oleh pemerintah daerah, menjadi acuan bagi peneliti dalam memperoleh rekomendasi  penelitian, dan tertib administrasi.

    Menurut Tjahjo Kumolo, Permendagri Nomor 3 Tahun 2018 memang belum dikeluarkan. Atas berbagai pertimbangan, dia berencana meminta masukan dari akademisi, peneliti, dan juga Dewan Perwakilan Rakyat tentang peraturan tersebut.

    Tjahjo Kumolo lantas menyiapkan Focus Group Discussion pada Kamis, 8 Februari 2018. “Prinsip (Permendagri baru) dibatalkan, jadi kembali dulu ke aturan lama.”


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Obligasi Ritel Indonesia Seri 016 Ditawarkan Secara Online

    Pemerintah meluncurkan seri pertama surat utang negara yang diperdagangkan secara daring, yaitu Obligasi Ritel Indonesia seri 016 atau ORI - 016.