Pemerintah Perketat Prosedur Izin Penelitian untuk Masyarakat

Seorang karyawan menyimpan bahan-bahan yang akan dilakukan uji tes bau di Laboratorium Polimer di pusat penelitian dan pengembangan Ford di Nanjing, China, 12 Juli 2017. REUTERS/Aly Song

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan peraturan baru mengenai proses perizinan penelitian bagi kelompok masyarakat dan perorangan. Peraturan baru ini dikeluarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.

Dalam pertimbangannya, peraturan yang diteken Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo pada 11 Januari 2018 itu menyebutkan aturan baru diperlukan karena yang lama tak lagi sesuai dengan dinamika peraturan perundang-undangan saat ini. "Tujuan utama aturan itu justru untuk menertibkan sistem administrasi pemerintah," kata Staf Ahli Menteri Bidang Aparatur dan Pelayanan Publik Widodo Sigit Pudjianto pada Senin, 5 Februari 2018.

Baca: LIPI Mengeluh Rendahnya Kontribusi Swasta terhadap Penelitian

Prosedur baru izin penelitian ini menggantikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian. Dalam prosedur lama, peneliti tinggal mengirimkan surat permohonan penelitian ke bupati/wali kota (bila penelitian di tingkat kabupaten/kota), gubernur (untuk skala provinsi), atau menteri (bila penelitian berskala nasional atau lintas provinsi). Dengan prosedur baru, permohonan izin harus diajukan ke pusat pelayanan terpadu satu pintu untuk diperiksa Bagian Kesatuan Bangsa dan Politik.

Aturan lama sama sekali tidak menyebutkan tentang pemeriksaan terhadap potensi dampak negatif hasil penelitian. Meski demikian, peneliti dapat diberi sanksi berupa pencabutan rekomendasi bila menimbulkan keresahan di masyarakat atau disintegrasi bangsa atau keutuhan negara. Aturan baru ini memang lebih rumit.

Baca: DIPI Gandeng Newton Fund Biayai 11 Proyek Penelitian

Widodo menuturkan Kementerian Dalam Negeri sama sekali tidak menerbitkan aturan dengan niat mempersulit para peneliti. "Agar semua izin dan pelayanan bisa lewat satu pintu di PTSP, tidak lagi lewat bupati atau gubernur atau menteri," ujarnya.

Beleid tersebut juga mengatur mengenai pemerintah berhak mengkaji lebih dulu dampak negatif penelitian sebelum menerbitkan izin. Bila verifikasi menemukan adanya potensi dampak negatif, izin akan ditolak.

Menurut Widodo, pengkajian dampak negatif hasil penelitian bukan sesuatu hal yang memberatkan. "Kami, misalnya, mengecek, apakah penelitian itu untuk mengubah Pancasila. Hal-hal seperti itu saja," tuturnya.






Tiga Ilmuwan Kuantum Raih Penghargaan Nobel Fisika 2022

14 jam lalu

Tiga Ilmuwan Kuantum Raih Penghargaan Nobel Fisika 2022

Tiga fisikawan peraih Penghargaan Nobel Fisika 2022 berfokus pada penelitian mengenai quantum entanglement


I-Project, Program SMAK 1 Penabur Jakarta untuk Genjot Siswa Hasilkan Inovasi

17 jam lalu

I-Project, Program SMAK 1 Penabur Jakarta untuk Genjot Siswa Hasilkan Inovasi

SMAK 1 Penabur Jakarta mendorong para siswanya untuk melakukan inovasi sesuai passion melalui program I-Project.


Sekjen Kemendagri Minta Aparatur Pemerintahan Siap Pimpin Perubahan

2 hari lalu

Sekjen Kemendagri Minta Aparatur Pemerintahan Siap Pimpin Perubahan

Pemimpin harus menjadi role model dalam sebuah organisasi.


Perda Kota Religius Depok Ditolak, Wali Kota: Kami Tidak Mengatur Jilbab dan Salat

2 hari lalu

Perda Kota Religius Depok Ditolak, Wali Kota: Kami Tidak Mengatur Jilbab dan Salat

Wali Kota Depok Mohammad Idris menyatakan tidak gentar untuk tetap melanjutkan pengesahan Perda Kota Religius.


Kemendagri Diwakili Dirjen Polpum Bahtiar, Matangkan PKPU dalam RDP bersama DPR dan Penyelenggara Pemilu

2 hari lalu

Kemendagri Diwakili Dirjen Polpum Bahtiar, Matangkan PKPU dalam RDP bersama DPR dan Penyelenggara Pemilu

Pembahasan berlangsung saat Rapat Dengar Pendapat bersama DPR


Warga Kembali Gelar Aksi Tagih Janji Anies Baswedan Cabut Pergub Penggusuran

5 hari lalu

Warga Kembali Gelar Aksi Tagih Janji Anies Baswedan Cabut Pergub Penggusuran

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah berjanji bakal mencabut Pergub Nomor 207 Tahun 2016 alias Pergub Penggusuran


Wamendagri: MRP Punya Peran Strategis Lindungi Orang Asli Papua

5 hari lalu

Wamendagri: MRP Punya Peran Strategis Lindungi Orang Asli Papua

MRP memiliki kewajiban untuk mempertahankan dan memelihara NKRI.


Wamendagri Beri Pesan Penting untuk Anggota MRP Provinsi Papua

5 hari lalu

Wamendagri Beri Pesan Penting untuk Anggota MRP Provinsi Papua

Anggota MRP perlu meningkatkan koordinasi dengan berbagai pihak.


Kemendagri Mutakhirkan Database tentang Tiga Provinsi Baru di Papua

5 hari lalu

Kemendagri Mutakhirkan Database tentang Tiga Provinsi Baru di Papua

Kemendagri telah melakukan langkah-langkah strategis, terukur, dan terinci dalam mempercepat terlaksananya pemerintahan tiga provinsi baru di Papua.


Mahasiswa Telkom University Rancang Toilet Cerdas untuk Pantau Kesehatan

6 hari lalu

Mahasiswa Telkom University Rancang Toilet Cerdas untuk Pantau Kesehatan

Tim mahasiswa Telkom University menawarkan kebaruan dari pengembangan aplikasi dan penggunaan toilet.