KPU Minta Sistem Noken di Papua Tak Langgar Aturan

Reporter

Warga mengikuti Pilkada serentak di distrik Kurima, Kabupaten Yahukimo, Papua, 9 Desember 2015. Pemilihan di distrik ini menggunakan sistem noken, khususnya untuk masyarakat Papua yang berasal dari daerah pegunungan. TEMPO/Maria Hasugian

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) meminta penyelenggara pemilu di Papua mampu menggelar pemilihan kepala daerah 2018 melalui sistem noken sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Hal tersebut untuk mencegah kecurangan dalam pilkada di Papua.

“Cara noken dipersilakan, tapi KPU tetap meminta kepada penyelenggara pemilu untuk membuat laporan sebagaimana yang sudah ditentukan KPU,” kata Ketua Umum KPU Arief Budiman di kantor KPU, Jakarta Pusat pada Jumat, 2 Februari 2018.

Baca: Sistem Noken Dinilai Berpotensi Picu Kekerasan di Pilkada Papua

Arief mengatakan, pelaksanaan pemilu di beberapa wilayah Papua dibolehkan menggunakan sistem noken. Namun, para penyelenggara pemilu tetap diwajibkan untuk menuangkan laporan pelaksanaan pemilu di Papua ke dalam berita acara. Hal tersebut, kata Arief, agar pelaksanaan Pilkada 2018 di Papua berjalan dengan tertib secara administratif serta bisa dipertanggungjawabkan.

Arief pun mengingatkan sistem noken hanya diperbolehkan untuk wilayah yang memang masih menggunakan sistem tersebut. “Daerah yang sudah tidak menggunakan noken tidak boleh kembali ke noken,” ujarnya.

Baca: Pilkada 2018, Kapolda Papua Sebut Sistem Noken Berpotensi Konflik

Sistem noken adalah sistem pemilihan umum di Papua yang telah berlangsung sejak lama. Sistem noken terbagi menjadi dua. Pertama, pola big men atau suara diserahkan dan diwakilkan kepada ketua adat.

Kedua, pola noken gantung dengan memperlihatkan kepada masyarakat, suara yang telah disepakati masuk ke kantung partai yang sebelumnya telah ditetapkan. Sistem ini memaksa masyarakat untuk taat kepada pilihan kepala suku terhadap suatu calon. Sebab, kepala suku menempati kasta tertinggi yang harus dihormati masyarakatnya.

Adapun 13 daerah di Papua yang masih bisa melakukan sistem noken tersebut adalah Yakuhimo, Nduga, Lani Jaya, Tolikara, Intan Jaya, Puncak Jaya, Dogiyai, Mambremo Tengah, Paniai, Puncak, Deiyai, Jayawijaya dan Mimika.






Orasi Ilmiah di Papua, Bahlil Ditanya Mahasiswa soal Investasi Tambang

12 jam lalu

Orasi Ilmiah di Papua, Bahlil Ditanya Mahasiswa soal Investasi Tambang

Bahlil mengatakan agar sebuah daerah menarik untuk investor, pemerintah setempat perlu menjaga stabilisasi ekonomi dan keamanannya.


Terkini Bisnis: Janji Freeport Bangun Industri Pengolahan di Papua, Ridwan Kamil Gesit 5000

16 jam lalu

Terkini Bisnis: Janji Freeport Bangun Industri Pengolahan di Papua, Ridwan Kamil Gesit 5000

Chairman of the Board & CEO Freeport Mc-MoRan, Richard C Adkerson, menjanjikan bakal membangun industri pengolahan di Papua pada 2024.


UGM Terima Dana Pendidikan Rp 1,5 Miliar dari Freeport, Ini Kata Rektor Ova Emilia

1 hari lalu

UGM Terima Dana Pendidikan Rp 1,5 Miliar dari Freeport, Ini Kata Rektor Ova Emilia

Selain memberikan beasiswa kepada 60 mahasiswa, PT Freeport Indonesia juga mengucurkan dana penelitian senilai Rp 1,5 miliar.


Tokoh Adat Minta MRP dan DPR Papua Bantu KPK untuk Bisa Periksa Lukas Enembe

2 hari lalu

Tokoh Adat Minta MRP dan DPR Papua Bantu KPK untuk Bisa Periksa Lukas Enembe

Tokoh Adat minta MRP dan DPR Papua melakukan pendekatan dengan tetua adat dari gunung agar pemeriksaan Lukas Enembe bisa segera dilakukan oleh KPK.


Komisioner Komnas HAM Baru Diharap Lanjutkan Dialog Damai Papua

2 hari lalu

Komisioner Komnas HAM Baru Diharap Lanjutkan Dialog Damai Papua

Anggota Tim Pansel Anwar Makarim berharap komisioner Komnas HAM yang baru bisa melanjutkan dialog damai di Tanah Papua.


Pemanggilan Lukas Enembe, KPK Hindari Upaya Penjemputan Paksa

3 hari lalu

Pemanggilan Lukas Enembe, KPK Hindari Upaya Penjemputan Paksa

KPK berupaya menghindari upaya penjemputan paksa terhadap Gubernur Papua Lukas Enembe dalam kasus dugaan gratifikasi dan lebih mengutamakan persuasif


DPR Papua Barat Dukung TNI - Polri Tumpas KKB Penghambat Pembangunan

3 hari lalu

DPR Papua Barat Dukung TNI - Polri Tumpas KKB Penghambat Pembangunan

Orgenes mengatakan kebiadaban KKB di wilayah itu sangat mengganggu kenyamanan dan ketentraman masyarakat sipil pada umumnya.


TPNPB-OPM Bakar Kantor Distrik Paniai Utara dan Nyatakan Perang dengan Indonesia

6 hari lalu

TPNPB-OPM Bakar Kantor Distrik Paniai Utara dan Nyatakan Perang dengan Indonesia

TPNPB menyatakan pembakaran kantor Distrik Paniai Utara sebagai awal perang terhadap pemerintah Indonesia.


Kemendagri Mutakhirkan Database tentang Tiga Provinsi Baru di Papua

6 hari lalu

Kemendagri Mutakhirkan Database tentang Tiga Provinsi Baru di Papua

Kemendagri telah melakukan langkah-langkah strategis, terukur, dan terinci dalam mempercepat terlaksananya pemerintahan tiga provinsi baru di Papua.


Kapolri Siapkan 1.800 Personel di Papua untuk Bantu KPK Tangkap Lukas Enembe

6 hari lalu

Kapolri Siapkan 1.800 Personel di Papua untuk Bantu KPK Tangkap Lukas Enembe

Kapolri mengatakan penyiapan personel untuk membantu KPK menangkap Lukas Enembe itu adalah upaya Polri mendukung pemberantasan korupsi.