Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pernyataan Sri Sultan soal Baksos Gereja Dianggap Bermasalah

Reporter

Editor

Amirullah

image-gnews
Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sri Sultan HB X (kiri) memberikan tanda pangkat kepada Walikota Yogyakarta Haryadi Suyuti saat pelantikan Walikota-wakil walikota Yogyakarta dan bupati-wakil bupati Kulonprogo di Bangsal Kepatihan, Yogyakarta, 22 Mei 2017. ANTARA FOTO
Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sri Sultan HB X (kiri) memberikan tanda pangkat kepada Walikota Yogyakarta Haryadi Suyuti saat pelantikan Walikota-wakil walikota Yogyakarta dan bupati-wakil bupati Kulonprogo di Bangsal Kepatihan, Yogyakarta, 22 Mei 2017. ANTARA FOTO
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Setara Institute menyayangkan pernyataan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakatra Sri Sultan Hamengkubuwono X dan Kepala Kepolisian Resor Bantul Ajun Komisaris Besar Sahat M. Hasibuan soal pelarangan bakti sosial Gereja Santo Paulus, Bantul, oleh sejumlah organisasi masyarakat. Pernyataan Sultan dan Kapolres dinilai menimbulkan masalah karena dianggap menyalahkan korban.

"Pernyataan Gubernur dan Kapolres tersebut jelas-jelas problematik," kata Peneliti Setara Institute Halili dalam keterangan tertulisnya, Kamis, 1 Februari 2018.

Baca juga: Baksos Gereja Ditolak Ormas, Sri Sultan: Jangan Bawa Nama Gereja

Dalam pernyataannya, Sri Sultan Hamengkubuwono X menyebut baksos semestinya tidak mengatasnamakan gereja karena berpotensi memunculkan persepsi lain. Sementara Sahat mengatakan penolakan oleh ormas terjadi karena kurangnya komunikasi pihak gereja dengan masyarakat.

Halili mengatakan kedua pernyataan tersebut terkesan menyalahkan korban. Pola blaming the victim ini, kata Halili, biasa digunakan pemerintah dan aparat dalam merespons kasus intoleransi, dekriminalisasi, serta pelanggaran hak minoritas keagaaman.

Ia juga menganggap pernyataan tersebut menunjukkan kecenderungan negara terhadap kelompok warga tertentu dan penyingkiran kelompok lainnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Bakti sosial oleh Gereja Santo Paulus merupakan rangkaian dari peringatan 32 tahun berdirinya gereja sekaligus peresmian paroki dari paroki administratif menjadi paroki mandiri. Kegiatan itu direncanakan berlangsung di rumah Kasmijo, Kepala Dusun Jaranan, Banguntapan, Bantul. 

Baca juga: Sejumlah Ormas Melarang Bakti Sosial Gereja Santo Paulus Yogya

Namun, Ahad pagi, 28 Januari 2018, sejumlah pemuda masjid dan ormas yang mengatasnamakan Islam mendatangi bakti sosial yang baru akan dimulai. Di antaranya Front Jihad Islam (FJI), Forum Umat Islam (FUI) dan Majelis Mujahidin Indonesia. Mereka menuding acara tersebut bagian dari kristenisasi.

Meski begitu, Halili mengatakan Setara mengapresiasi pernyataan Bupati bantul, Suharsono yang dianggap menunjukkan sikap toleransi dan kebhinekaan. Suharsono, kata Halili, mengatakan tidak bisa suatu ormas melarang kegiatan dari agama yang diakui, sepanjang tidak melanggar aturan.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Proyek Beach Club di Kawasan Karst Gunungkidul, Sultan HB X : Semestinya Tak Boleh Ada Bangunan

1 hari lalu

Rencana Beach Club yang awalnya melibatkan Raffi Ahmad di Gunungkidul, DI Yogyakarta. Dok. Instagram
Proyek Beach Club di Kawasan Karst Gunungkidul, Sultan HB X : Semestinya Tak Boleh Ada Bangunan

Proyek beach club itu disorot organisasi lingkungan karena akan dibangun di Kawasan Bentangan Alam Karst (KBAK) Gunungkidul, termasuk kawasan lindung.


Dosen Muhammadiyah Sebut Izin Tambang Ormas Berpotensi Ditunggangi Perusahaan

4 hari lalu

Ilustrasi pertambangan. Shutterstock
Dosen Muhammadiyah Sebut Izin Tambang Ormas Berpotensi Ditunggangi Perusahaan

Kata dosen di Universitas Muhammadiyah Surabaya soal ormas kelola tambang.


Sempat Beda Pendapat Izin Tambang, Luhut Usul Ormas Punya Saham di BUMN

5 hari lalu

Luhut Binsar Pandjaitan dan Bahlil Lahadalia. FOTO/REUTERS/Darren Whiteside dan TEMPO/ Febri Angga Palguna
Sempat Beda Pendapat Izin Tambang, Luhut Usul Ormas Punya Saham di BUMN

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan sempat beda pendapat dengan Bahlil terkait bagi-bagi izin tambang Ormas


Terkini: Plus-Minus Izin Tambang Menurut Dosen Universitas Muhamadiyah, Menteri ESDM Sebut 6 WIUPK Disiapkan untuk Ormas

5 hari lalu

Ilustrasi pertambangan. Shutterstock
Terkini: Plus-Minus Izin Tambang Menurut Dosen Universitas Muhamadiyah, Menteri ESDM Sebut 6 WIUPK Disiapkan untuk Ormas

Kebijakan pemerintah mengizinkan organisasi masyarakat atau ormas keagamaan mengelola tambang menuai polemik.


Izin Tambang untuk Ormas, Bahlil Cerita Ulama NU dan Muhammadiyah Keluarkan Fatwa Jihad saat Agresi Militer

7 hari lalu

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menghadiri acara Halalbihalal dan Silaturahmi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Senen, Jakarta, Minggu, 28 April 2024. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Izin Tambang untuk Ormas, Bahlil Cerita Ulama NU dan Muhammadiyah Keluarkan Fatwa Jihad saat Agresi Militer

Menteri Bahlil blak-blakan menceritakan apa alasan sesungguhnya pemerintah memberikan izin tambang ke ormas keagamaan.


KWI Nyatakan Tak Ajukan IUP, Bahlil Lahadalia: Nanti Diberikan Penjelasan

7 hari lalu

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, mendatangi Markas Besar Polisi Republik Indonesia atau Mabes Polri untuk melaporkan terkait dugaan pencemaran nama baik, pada Selasa, 19 Maret 2024. TEMPO/Advist Khoirunikmah.
KWI Nyatakan Tak Ajukan IUP, Bahlil Lahadalia: Nanti Diberikan Penjelasan

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia menanggapi pernyataan Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) yang tak akan mengajukan izin usaha pertambangan.


Profil Muhammadiyah, Ormas Islam yang Tolak IUP Tambang dan Tarik Dana Umat dari BSI

7 hari lalu

Logo Muhammadiyah. ANTARA/HO-istimewa
Profil Muhammadiyah, Ormas Islam yang Tolak IUP Tambang dan Tarik Dana Umat dari BSI

Salah satu ormas keagamaan terbesar di Indonesia, Muhammadiyah, akhir-akhir ini menjadi sorotan masyarakat. Seperti apa profil Muhammadiyah tersebut?


Bahlil Sebut Ormas Akan Didampingi saat Negosiasi dengan Mitra Kelola Tambang: Agar Tak Dikibulin

7 hari lalu

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menghadiri acara Halalbihalal dan Silaturahmi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Senen, Jakarta, Minggu, 28 April 2024. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Bahlil Sebut Ormas Akan Didampingi saat Negosiasi dengan Mitra Kelola Tambang: Agar Tak Dikibulin

Bahlil membeberkan cara pengawasan pemerintah usai membagikan izin kelola tambang ke ormas keagamaan.


PBNU Akui Janji Izin Tambang dari Jokowi Sejak 2021

8 hari lalu

Ketua PBNU Yahya Cholil Staquf memberikan sambutan di acara Halalbihalal dan Silaturahmi, Senen, Jakarta, Minggu, 28 April 2024. Ketua PBNU Yahya Cholil mengatakan bahwa NU berpolitik demi kemasalahatan bangsa, dan akan bersama Presiden dan Wakil Presiden terpilih untuk membantu ptogram pemerintah. TEMPO/ Febri Angga Palguna
PBNU Akui Janji Izin Tambang dari Jokowi Sejak 2021

Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf mengatakan Jokowi sempat menawarkan wilayah izin usaha pertambangan khusus atau WIUPK sejak 2021.


Diberikan Izin Usaha Pertambangan, Ini 13 Larangan yang Harus Dipatuhi Ormas Keagamaan

9 hari lalu

 NU dan Muhammadiyah. Wikipedia-Muhammadiyah
Diberikan Izin Usaha Pertambangan, Ini 13 Larangan yang Harus Dipatuhi Ormas Keagamaan

ormas keagamaan mendapatkan izin usaha pertambangan dari Jokowi. Berikut 13 larangan ormas, termasuk ormas keagamaan.