Fahri Hamzah Nilai KPK Lamban Tangani Kasus PT Pelindo II

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fahri Hamzah menjawab pertanyaan wartawan di Gedung Nusantara III, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, 16 November 2017. Fahri menilai bahwa langkah KPK memasukkan Novanto ke DPO adalah salah karena keberadaan Novanto diketahui di RSCM dan RSCM dijaga polisi. TEMPO/Dhemas Reviyanto Atmodjo

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fahri Hamzah menilai penanganan kasus korupsi PT Pelindo II yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi berjalan lamban. “KPK itu ada misteri, kenapa mereka tidak meneruskan kasus ini,” ujarnya di Pansus B DPR RI, Kamis, 1 Februari 2018.

Fahri menjelaskan perusahaan itu sudah diaudit oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) dan ditemukan kerugian Rp 4,08 trilun dan 1,87 triliun. “Kalau kata Pansus (panitia khusus), Pelindo bisa sampai Rp 20 triliun, tapi kenapa mandek?” ujar dia.

Baca: Tolak Pindah Partai, Fahri Hamzah Akan Tetap di PKS sampai Akhir

Menurut Fahri, KPK seharusnya lebih kongkrit dalam menangangi kasus korupsi. Dia berujar, dari pada KPK mengincar hakim yang disuap Rp 40 juta dan jaksa Rp 10 juta, lebih baik menuntaskan masalah korupsi di Pelindo.

Kemarin, Fahri hamzah bercerita dalam akun twitter pribadinya @Fahrihamzah. Dia bertemu dengan para pimpinan BPK, mereka melaporkan pada Fahri soal temuan skandal PT Pelindo II yang merugikan negara triliunan rupiah.

“Tadi kami menerima pimpinan @bpkri melaporkan audit lanjutan skandal #PelindoII yang sudah trilyunan temuan RJ Lino masih berada di luar hepi2. Kasus ini tadi dibedah lagi. Makin kentara tapi tetap disembunyikan #IroniKPK,” ujar Fahri dalam aku twitternya pada 1 Februari 2018.

Baca: Pati Polri Jadi Plt Gubernur, Fahri Hamzah: Banyak Kecurigaan

KPK sedang mengusut kasus dugaan korupsi pengadaan tiga unit Quay Container Crane oleh PT Pelindo II pada tahun 2010 lalu.Mantan Direktur PT Pelindo II Richard Joost Lino menjadi tersangka dalam kasus itu.

Richard diduga menyalagunakan wewenang sebagai direktur, dengan menunjuk langsung perusahaan penyedia tiga unti quay container crane tersebut. Proyek tersebut untuk pengadaan alat di Pontianak, Palembang, dan Lampung. Proyek tersebut berkisar Rp 100 miliar.






Paulus Waterpauw Minta Lukas Enembe Mundur: Hati Saya Menangis

1 jam lalu

Paulus Waterpauw Minta Lukas Enembe Mundur: Hati Saya Menangis

Paulus Waterpauw meminta Lukas Enembe untuk melepaskan jabatannya sebagai Gubernur Papua.


Paulus Waterpauw Minta KPK Tak Izinkan Lukas Enembe Berobat ke Luar Negeri, Ini Alasannya

1 jam lalu

Paulus Waterpauw Minta KPK Tak Izinkan Lukas Enembe Berobat ke Luar Negeri, Ini Alasannya

Paulus Waterpauw mengusulkan ke KPK untuk tidak memberi izin Gubernur Papua Lukas Enembe untuk berobat ke luar negeri.


Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara Putri Candrawathi, Bolehkah Advokat Menolak Klien?

4 jam lalu

Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara Putri Candrawathi, Bolehkah Advokat Menolak Klien?

Publik mendesak eks Jubir KPK, Febri Diansyah, mengundurkan diri jadi pengacara Putri Candrawathi. Apakah kuasa hukum diperbolehkan menolak klien?


Jaksa Dakwa Eks Wali Kota Ambon Terima Suap Rp 11,259 Miliar

6 jam lalu

Jaksa Dakwa Eks Wali Kota Ambon Terima Suap Rp 11,259 Miliar

Wali Kota Ambon selama dua periode ini didakwa telah menerima suap dan atau gratifikasi dari sejumlah kepala dinas di Pemkot Ambon.


KPK Periksa Sejumlah Pejabat dan Karyawan Unila dalam Kasus Suap Rektor

6 jam lalu

KPK Periksa Sejumlah Pejabat dan Karyawan Unila dalam Kasus Suap Rektor

KPK memeriksa sejumlah pejabat dan karyawan Universitas Lampung (Unila) terkait tindak pidana suap yang melibatkan mantan Rektor Unila Karomani


KPK Segera Panggil Kembali Gubernur Papua Lukas Enembe

7 jam lalu

KPK Segera Panggil Kembali Gubernur Papua Lukas Enembe

Lukas Enembe ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pekerjaan atau proyek yang bersumber dari APBD Provinsi Papua.


Partai Demokrat Siapkan Tim Bantuan Hukum bagi Lukas Enembe

8 jam lalu

Partai Demokrat Siapkan Tim Bantuan Hukum bagi Lukas Enembe

Partai Demokrat menyiapkan bantuan hukum untuk kadernya sekaligus Gubernur Papua, Lukas Enembe, yang terjerat kasus korupsi oleh KPK.


Partai Demokrat Nonaktifkan Lukas Enembe dari Jabatan Ketua DPD Papua

9 jam lalu

Partai Demokrat Nonaktifkan Lukas Enembe dari Jabatan Ketua DPD Papua

Lukas Enembe dinonaktifkan dari jabatan Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Papua.


Lukas Enembe Mangkir Panggilan KPK, Moeldoko: Apa Perlu TNI Dikerahkan?

9 jam lalu

Lukas Enembe Mangkir Panggilan KPK, Moeldoko: Apa Perlu TNI Dikerahkan?

Kepala Staf Presiden Moeldoko mengatakan Gubernur Papua Lukas Enembe harus kooperatif dan memenuhi panggilan KPK.


Soal Kasus Lukas Enembe, AHY Duga Ada Intervensi Elemen Negara

10 jam lalu

Soal Kasus Lukas Enembe, AHY Duga Ada Intervensi Elemen Negara

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono membeberkan dua intervensi oleh elemen negara yang pernah dialami Lukas Enembe.