Panglima TNI Surati DPR Soal RUU Terorisme, Pakar: Itu Tidak Pas

(Ki-ka) Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto, dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian sebelum Rapim TNI - Polri di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, 23 Januari 2018. Tempo/Zara Amelia

TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat militer dari Universitas Padjadjaran, Muradi, menilai langkah Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menyurati Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) soal Rancangan Undang-Undang Terorisme merupakan cara yang tidak pas. “TNI seharusnya mendiskusikannya dulu dengan pemerintah, apakah terorisme itu tindak pidana atau ancaman negara,” ucapnya saat dihubungi Tempo, Ahad, 28 Januari 2018.

Alasannya, TNI berada di bawah naungan Kementerian Pertahanan, maka sepatutnya dia mendiskusikannya dengan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu lebih dulu. “Dalam hirarkinya, Panglima TNI itu ke Kemhan, bukan ke DPR,” ujar Muradi.

Baca: 
Alasan Panglima Ingin TNI Ikut Serta...
Pansus Minta Kemenkumham dan TNI...

Setelah itu, Menhan akan membicarakannya dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk merumuskan poin-poin yang diajukan Panglima TNI.

Hadi mengeluarkan surat berisi saran TNI terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme pada 8 Januari 2018. Salah satu sarannya adalah mengganti judul “Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme” menjadi “Penanggulangan Aksi Terorisme”. Ia menganggap judul sebelumnya membatasi wewenang pemberantasan terorisme yang hanya dapat ditangani kepolisian.

Hadi tak ambil pusing dengan kemungkinan tumpang-tindih kewenangan dengan kepolisian dalam RUU Terorisme. “Itu dalam pembahasan nanti. Yang jelas, kita sama-sama. TNI-Polri memiliki tanggung jawab untuk menjaga. TNI menjaga keutuhan NKRI,” tutur Hadi, Rabu lalu. Ia juga enggan berpolemik lantaran surat itu baru menjadi usulan.

Baca juga: DPR Minta Pemerintah 1 Suara Soal RUU Terorisme

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly tidak setuju usul Panglima TNI mengganti judul Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme. Yang bisa dilakukan TNI saat ini adalah ikut serta menangani tindak pidana korupsi karena sudah diatur dalam UU TNI. Namun ia juga mengatakan keikutsertaan TNI dalam pemberantasan terorisme harus seizin presiden.

Menurut Yasonna, akan butuh proses lama jika mengganti judul undang-undang yang sudah ada. Sebab, perlu ada pembuatan dan pengajuan naskah akademik baru untuk undang-undang itu jika judulnya diganti. Saat ini, yang sedang dibahas adalah substansi dari UU Tindak Pidana Terorisme.






Komisi IV Soroti Pengelolan Sampah di Yogyakarta

11 jam lalu

Komisi IV Soroti Pengelolan Sampah di Yogyakarta

Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI mengunjungi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Piyungan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan tempat pembuangan sampah gabungan.


Setjen DPR Gelar 'Core Values' dan 'Employee Branding' ASN

11 jam lalu

Setjen DPR Gelar 'Core Values' dan 'Employee Branding' ASN

Sekretariat Jenderal DPR RI mengadakan sosialisasi Core Values dan Employee Branding Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk meningkatkan awareness seluruh pegawai Setjen DPR RI untuk terus menginternalisasikan nilai-nilai Ber-AKHLAK.


Dukungan 'Green Energy' dalam Rangkaian Kegiatan P20

11 jam lalu

Dukungan 'Green Energy' dalam Rangkaian Kegiatan P20

DPR RI akan menyelenggarakan kegiatan 8th G20 Parliamentary Speakers' Summit (P20)


Fit and Proper Test Komnas HAM, DPR Singgung Atensi Berbeda di Kasus Brigadir J dan KM 50

12 jam lalu

Fit and Proper Test Komnas HAM, DPR Singgung Atensi Berbeda di Kasus Brigadir J dan KM 50

Arsul Sani singgung atensi atau perhatian Komnas HAM yang berbeda di beberapa kasus seperti Brigadir J, Lukas Enembe, Wadas dan KM 50.


Komisi III DPR RI Gelar Fit and Proper Test 14 Calon Anggota Komnas HAM

15 jam lalu

Komisi III DPR RI Gelar Fit and Proper Test 14 Calon Anggota Komnas HAM

Komisi III DPR RI menggelar uji kepatutan dan kelayakan calon anggota Komnas HAM periode 2022-2027. Ada 14 kandidat yang akan di uji oleh komisi III DPR RI.


Nadiem Klarifikasi Soal Tim Bayangan, Kenapa Masih Dianggap tak Jelas?

15 jam lalu

Nadiem Klarifikasi Soal Tim Bayangan, Kenapa Masih Dianggap tak Jelas?

Istilah 'shadow organization' atau tim bayangan yang disampaikan Menteri Nadiem Makarim di Forum PBB masih beresonansi kuat di Tanah Air.


Penurunan Syarat Tinggi Badan Diprediksi Tingkatkan Pendaftar Calon Taruna TNI

19 jam lalu

Penurunan Syarat Tinggi Badan Diprediksi Tingkatkan Pendaftar Calon Taruna TNI

Di aturan baru, tinggi badan calon taruna laki-laki turun menjadi 160 sentimeter, dan 155 sentimeter bagi calon taruna perempuan.


Apa Saja Perubahan Syarat Anggota TNI Terbaru dari Panglima TNI Andika Perkasa?

22 jam lalu

Apa Saja Perubahan Syarat Anggota TNI Terbaru dari Panglima TNI Andika Perkasa?

Panglima TNI Andika Perkasa menetapkan beberapa syarat masuk Akmil dan anggota TNI ada perbedaan dari sebelumnya. Apa saja?


Fraksi PKS DPR Ajak Ormas Islam Kolaborasi Bahas RUU

23 jam lalu

Fraksi PKS DPR Ajak Ormas Islam Kolaborasi Bahas RUU

Jazuli menilai ormas-ormas Islam yang merupakan representasi dari umat adalah bagian dari Fraksi PKS.


Prabowo Dukung Andika Turunkan Syarat Tinggi Badan Calon Taruna Akmil

1 hari lalu

Prabowo Dukung Andika Turunkan Syarat Tinggi Badan Calon Taruna Akmil

Prabowo menilai TNI memang harus menyesuaikan syarat tinggi badan tersebut dengan kondisi daerah masing-masing dan suku yang berlainan.