Menpan RB Ingin Lulusan Sekolah Kedinasan Menjadi PNS

Reporter:
Editor:

Widiarsi Agustina

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Asman Abnur. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Asman Abnur. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    TEMPO.CO, Jakarta -Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berencana akan membuka lowongan pekerjaan bagi lulusan sekolah kedinasan menjadi Aparatur Sipil Negara.

    Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Asman Abnur mengatakan kementerian saat ini sedang melakukan perbaikan sistem dalam merekrut pegawai yang menjadi PNS terutama secara langsung baik dari sekolah negeri maupun swasta.

    Menurutnya selama ini ada kekurangan dalam proses pencarian pegawai. Dengan sistem komputerisasi, diharapkan membuat tahapan seleksi PNS menjadi tidak mudah. “Sekarang proses seleksi dilakukan dengan sistem terbuka,” katanya, Sabtu 27 Januari 2018.

    BACA: CPNS 2018, Menpan RB: Formasi Masih Dihitung

    Kementerian saat ini juga sedang memaksimalkan sumber PNS dari sekolah kedinasan. Ada beberapa sekolah yang sedang disorot Menteri Asman seperti di Kementerian Perhubungan, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Keuangan.

    Siswa yang lulus dari sekolah-sekolah tersebut diproyeksikan langsung menjadi PNS. Melalui persetujuan Menteri Perhubungan, Asman akan mengevaluasi jurusan mana saja yang akan jadi sekolah kedinasan dan diputuskan dalam waktu dekat.

    Menteri Asman kini sedang fokus mengisi pegawai di daerah. Dia melihat banyak dinas yang membutuhkan tamatan dari sekolah kedinasan Menhub. Sementara itu Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia akan diperluas lagi kapasitasnya.

    Saat ini banyak sekali PNS diisi oleh lulusan yang bukan dari latar belakang perhubungan. “Banyak dari guru. Malah guru agama. Ini tidak boleh [terjadi] lagi,” kata Menpan RB.

    BISNIS.COM


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    RZWP3K

    Sebanyak 21 provinsi telah menerbitkan Peraturan Daerah Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang dianggap tak berpihak pada nelayan.