Politikus PDIP Sebut Persoalan Netralitas Polri Tergantung Niat

Sejumlah anggota Polri dan prajurit TNI mengikuti apel gabungan pergeseran pasukan di Lapangan Bhayangkara, Jakarta, 18 April 2017. Sebanyak 62 ribu personel gabungan TNI-Polri dikerahkan untuk pengamanan pelaksanaan Pilkada DKI Jakarta putaran kedua. ANTARA/Rivan Awal Lingga

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Ahmad Basarah memberikan tanggapan ihwal polemik netralitas dua pejabat Polri yang akan menjadi pelaksana tugas Gubernur di Jawa Barat dan Sumatera Utara. Menurut Basarah, kekhawatiran akan netralitas itu perlu diletakkan secara proporsional.

"Aturan netralitas dalam Pilkada tidak hanya berlaku bagi anggota Polri, namun berlaku juga untuk Aparatur Sipil Negara (ASN)," kata Basarah dalam keterangan tertulis pada Ahad, 28 Januari 2018.

Baca: Tjahjo Kumolo Pilih Jenderal Polri Jadi Plt Demi Keamanan Pilkada

Basarah mengatakan, baik anggota Polri atau ASN, punya peluang yang sama untuk tidak netral dalam Pilkada. Untuk itu, netralitas disebut bukan berdasar dari kalangan mana melainkan dari niat. "Penyebabnya adalah niat awal seseorang untuk patuh atau tidak patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang mengharuskan Polri dan ASN netral dalam Pilkada," kata dia.

Seperti yang diketahui, dua pejabat Polri ditunjuk Tjahjo adalah Asisten Operasi Kapolri Inspektur Jenderal M. Iriawan dan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Inspektur Jenderal Martuani Sormin. Keduanya ditugaskan untuk menggantikan gubernur definitif yang masa jabatannya akan habis pada Juni 2018.

Baca: Pro dan Kontra Jenderal Polisi Jadi Plt Gubernur

Terkait kekhawatiran masyarakat, Basarah mengatakan adanya sistem penegakan hukum serta instansi pengawas internal dan eksternal seperti Badan Pengawas Pemilu serta kontrol publik akan memastikan penjatuhan sanksi bagi anggota Polri yang melanggar prinsip netralitas dalam Pilkada.

Basarah membandingkan, dari pengalaman yang sudah ada, penempatan pejabat Polri di Sulawesi Barat tidak menimbulkan persoalan. Sebaliknya, di beberapa daerah malah banyak ASN yang dilaporkan tidak netral dalam Pilkada.

"Dalam catatan Bawaslu saat Pilkada 2017 telah menerima laporan 19 dugaan ketidaknetralan ASN, melibatkan 53 oknum yang menjabat sebagai camat, kepala dinas, sekretaris daerah, bupati dan staf pemerintah daerah," kata Basarah.






Polri Limpahkan Barang Bukti Kasus Ferdy Sambo ke Kejaksaan Hari Ini

58 menit lalu

Polri Limpahkan Barang Bukti Kasus Ferdy Sambo ke Kejaksaan Hari Ini

Polri melimpahkan tahap dua kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua yang melibatkan Ferdy Sambo ke Kejari Jakarta Selatan hari ini


Kapolri Lantik 2.123 Perwira, Berpesan Agar Polisi Tidak Antikritik

1 jam lalu

Kapolri Lantik 2.123 Perwira, Berpesan Agar Polisi Tidak Antikritik

Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo berpesan agar polisi tidak antikritik dan mengembalikan kepercayaan masyarakat.


Pengamat Sebut Deklarasi Anies Capres Membuat Poros Politik Makin Mengerucut

2 jam lalu

Pengamat Sebut Deklarasi Anies Capres Membuat Poros Politik Makin Mengerucut

Agung Baskoro menilai deklarasi Anies sebagai sebagai capres oleh NasDem bakal membuat poros politik yang eksis semakin mengerucut.


Anies Capres Nasdem, PDIP: Mengada-ada, Proyek TIM Belum Selesai Tapi Diresmikan

6 jam lalu

Anies Capres Nasdem, PDIP: Mengada-ada, Proyek TIM Belum Selesai Tapi Diresmikan

Gembong Warsono memberikan catatan kepada Gubernur Anies Baswedan usai deklarasi dicalonkan menjadi presiden oleh Partai NasDem.


Resmi Jadi Capres Nasdem, Anies Baswedan Diminta PDIP Tak Lagi Bikin Keputusan Strategis

8 jam lalu

Resmi Jadi Capres Nasdem, Anies Baswedan Diminta PDIP Tak Lagi Bikin Keputusan Strategis

Anggota DPRD DKI dari PDIP Gilbert Simanjuntak meminta Anies Baswedan berhenti membuat keputusan strategis yang bisa bebani Pj Gubernur DKI.


Anies Baswedan Capres NasDem, PDIP: Curiga Dulu Tolak Reklamasi, Kini Proreklamasi

15 jam lalu

Anies Baswedan Capres NasDem, PDIP: Curiga Dulu Tolak Reklamasi, Kini Proreklamasi

Anggota DPRD DKI dari PDIP Gilbert Simanjuntak tidak merasa keberatan dengan deklarasi partai NasDem yang mencapreskan Anies Baswedan.


Kapolri Listyo Sigit Copot Kapolres Malang Buntut Tragedi Kanjuruhan

16 jam lalu

Kapolri Listyo Sigit Copot Kapolres Malang Buntut Tragedi Kanjuruhan

Polri telah menaikan kasus tragedi kanjuruhan ke penyidikan.


Tim Pencari Fakta Tragedi Kanjuruhan Bidik Pelaku Pidana di Luar Lapangan

16 jam lalu

Tim Pencari Fakta Tragedi Kanjuruhan Bidik Pelaku Pidana di Luar Lapangan

Tim pencari fakta tragedi Kanjuruhan akan bekerja mulai Selasa besok. Hasil kerja akan dilaporkan ke Presiden.


Mahfud Md Minta Polri Tetapkan Tersangka Tragedi Kanjuruhan 2-3 Hari

18 jam lalu

Mahfud Md Minta Polri Tetapkan Tersangka Tragedi Kanjuruhan 2-3 Hari

Pemerintah memberi santunan korban meninggal tragedi Kanjuruhan Rp 50 juta.


Fraksi PDIP DPR Usulkan Pembentukan Pansus Tragedi Kanjuruhan

20 jam lalu

Fraksi PDIP DPR Usulkan Pembentukan Pansus Tragedi Kanjuruhan

Pembentukan pansus dimaksudkan agar mendapatkan jawaban yang lebih komprehensif atas tragedi Kanjuruhan.