PPP: Batalkan Rencana Penunjukan Jenderal Polri Jadi Plt Gubernur

Kepala Kepolisian RI Jenderal Tito Karnavian usai mengunjungi Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dalam rangka diskusi terkait pengamanan Pilkada 2018 di Kantor Kemendagri, Jalan Medan Merdeka, Jakarta, 15 Januari 2018. Tempo/Zara

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Arwani Thomafi menyarankan rencana pengangkatan jenderal Polri sebagai pelaksana tugas (plt) gubernur dibatalkan. Menurutnya, rencana tersebut telah menimbulkan kegaduhan politik.

Arwani meminta agar Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengurungkan rencananya untuk menjaga kondisi kondusif politik nasional di tahun politik ini. "Sikap ini juga selaras dengan imbauan Presiden agar elite tidak membuat kegaduhan yang tidak perlu," kata Arwani dalam keterangan tertulisnya, Sabtu, 27 Januari 2018.

Baca juga: Alasan Tjahjo Kumolo Angkat 2 Jenderal Polri Jadi Plt Gubernur

Tjahjo akan menunjuk dua perwira tinggi atau pati Kepolisian RI menjadi plt gubernur di Provinsi Jawa Barat dan Sumatera Utara. Dua pati itu adalah Asisten Operasi Kapolri Inspektur Jenderal M. Iriawan dan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Inspektur Jenderal Martuani Sormin.

Keduanya ditugaskan untuk menggantikan sementara gubernur definitif yang akan cuti karena mengikuti pemilihan kepala daerah (pilkada) 2018.

Arwani menganggap, rencana Menteri Tjahjo itu melanggar sejumlah aturan dan tak memiliki landasan yuridis. Misalnya, menabrak Pasal 20 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Dalam pasal itu disebutkan jabatan ASN dapat ditempati oleh prajurit TNI atau anggota polisi hanya di tingkat pusat.

Rencana itu juga melanggar Pasal 13 huruf a, b, dan c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Disebutkan bahwa tugas pokok polri adalah memelihara ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Selain itu, kata Arwani, pendapatnya semakin diperkuat dengan Ketentuan Tap MPR Nomor VII /MPR/2000. Dalam Pasal 10 ayat 3 menegaskan anggota Polri dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun.

"Kedua pejabat yang diusulkan adalah polisi aktif sehingga tidak boleh menjabat di luar kepolisian," ujar Ketua Fraksi PPP tersebut.



PPP



Hadiri Mukercab PPP, Anies Baswedan Akan Bahas Capres 2024 Usai Lengser

9 hari lalu

Hadiri Mukercab PPP, Anies Baswedan Akan Bahas Capres 2024 Usai Lengser

Hasil musyawarah kerja cabang kesatu DPC PPP Provinsi DKI Jakarta merekomendasikan Anies Baswedan sebagai Capres 2024.


Suharso Monoarfa Tak Lagi Ketua Umum, Waketum PPP: Bukan Diberhentikan

30 hari lalu

Suharso Monoarfa Tak Lagi Ketua Umum, Waketum PPP: Bukan Diberhentikan

Arsul tidak menampik jika ada ketegangan antara Suharso Monoarfa dengan Majelis Tinggi PPP. Soal pergantian sudah dibicarakan di internal PPP.


Idham Chalid, Politikus Tiga Zaman

46 hari lalu

Idham Chalid, Politikus Tiga Zaman

Idham Chalid dua kali menjabat wakil perdana menteri.


Bamsoet Apresiasi PPP Dukung Pentingnya Konsensus Nasional

1 Juli 2022

Bamsoet Apresiasi PPP Dukung Pentingnya Konsensus Nasional

Dukungan PPP dikemukakan saat Silaturahmi Kebangsaan Pimpinan MPR RI bersama Pengurus Pusat PPP.


Suharso Angkat Bicara Soal Demo Menuntutnya Mundur dari Kursi Ketua Umum PPP

27 Juni 2022

Suharso Angkat Bicara Soal Demo Menuntutnya Mundur dari Kursi Ketua Umum PPP

Suharso Monoarfa mengendus keterlibatan pihak eksternal yang menunggangi demo menuntut dirinya mundur sebagai Ketua Umum PPP.


PAN Gelar Karpet Merah untuk Partai Lain Bergabung Koalisi Indonesia Bersatu

13 Mei 2022

PAN Gelar Karpet Merah untuk Partai Lain Bergabung Koalisi Indonesia Bersatu

PAN menyatakan bahwa Koalisi Indonesia Bersatu sepakat mengedepankan kerja sama inklusif, bukan eksklusif.


Isu Koalisi Indonesia Bersatu Usung Airlangga Hartarto di Pilpres, Ini Kata PAN

13 Mei 2022

Isu Koalisi Indonesia Bersatu Usung Airlangga Hartarto di Pilpres, Ini Kata PAN

PAN menyatakan Koalisi Indonesia Bersatu belum melakukan pembahasan soal calon presiden untuk Pilpres 2024.


Soal Koalisi Indonesia Bersatu, PPP Buka Pintu Partai Lain Bergabung

13 Mei 2022

Soal Koalisi Indonesia Bersatu, PPP Buka Pintu Partai Lain Bergabung

PPP menyatakan tak menutup kemungkinan partai lain bergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu


Soal Koalisi Indonesia Bersatu, PPP: Belum Ada Pembicaraan Soal Capres

13 Mei 2022

Soal Koalisi Indonesia Bersatu, PPP: Belum Ada Pembicaraan Soal Capres

PPP menyatakan belum ada pembicaraan soal calon presiden dalam Koalisi Indonesia Bersatu.


Pengamat Politik Sebut PPP Perlu Kerja Keras untuk Tetap Eksis

16 April 2022

Pengamat Politik Sebut PPP Perlu Kerja Keras untuk Tetap Eksis

Pakar politik dari Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin menilai pilihan PPP untuk fokus pada Pileg 2024 sebagai pilihan yang rasional.