Komnas HAM Prediksi Terjadi Pelanggaran HAM di Pilkada 2018

(dua dari kanan) Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Ahmad Taufan Damanik memaparkan outlook pemajuan dan penegakan hak asasi manusia 2018 di kantornya, Jakarta Pusat, 22 Januari 2018. Tempo / Friski Riana

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM melihat tantangan yang akan dihadapi pemerintah dan masyarakat pada 2018. Salah satunya potensi terjadinya pelanggaran HAM pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah 2018.

"Kami memfokuskan pada praktik-praktik ujaran kebencian dan intoleransi yang mungkin timbul," kata Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik di kantornya pada Senin, 22 Januari 2018.

Baca: Data Komnas HAM 2017, Kepolisian Paling Banyak Diadukan

Berkaca pada pengalaman pelaksanaan pilkada DKI 2017 yang sarat akan nuansa suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), menurut Taufan, pelaksanaan pilkada serentak di 171 daerah tahun ini juga berpotensi menggunakan praktik yang sama. Misalnya menggunakan isu agama dan putra daerah.

Selain itu, ia melihat kontestasi pilkada serentak 2018 diramaikan dengan majunya sejumlah jenderal, baik dari TNI maupun Kepolisian RI, di beberapa daerah, antara lain Maluku, Jawa Barat, Kalimantan Timur, dan Sumatera Utara. Politisasi jabatan tersebut, menurut Taufan, dikhawatirkan berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan abuse of power serta meningkatkan pelanggaran hak asasi manusia.

Karena itu, Taufan mengimbau kepada pemerintah untuk melakukan tindakan pencegahan guna menangkal berbagai permasalahan tersebut. "Serta mengambil tindakan tegas terhadap pelaku yang terbukti melakukan pelanggaran hukum," ujarnya.

Baca: Anggota Komnas HAM Terpilih Janji Selesaikan Kasus Munir

Adapun upaya yang akan dilakukan Komnas HAM, menurut Taufan, antara lain bekerja sama dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum. "Kami meminta ketika nanti pemantauan ditambahkan indikator pelanggaran hak asasi, seperti hate speech, hoax, dan persekusi, termasuk terhadap disabilitas, orang sakit, dan pekerja migran yang tidak punya kesempatan memilih," tuturnya.

Komnas HAM juga akan membentuk tim kecil untuk melakukan pemantauan dalam setiap tahap proses pelaksanaan pilkada serentak 2018. Tim kecil yang dibentuk akan memanfaatkan jaringan Komnas HAM di universitas dan organisasi non-pemerintah di berbagai provinsi.






Anggota Komisi III DPR Bantah Salahi Aturan Pemilihan Ketua Komnas HAM

16 jam lalu

Anggota Komisi III DPR Bantah Salahi Aturan Pemilihan Ketua Komnas HAM

Ahmad Taufan Damanik menilai pemilihan Ketua Komnas HAM yang baru Atnike Nova Sigiro menyalahi Undang-Undang.


LPSK Terima 7 Permohonan Saksi dan Korban Tragedi Kanjuruhan, Ada yang Karena Kasus Hukum

21 jam lalu

LPSK Terima 7 Permohonan Saksi dan Korban Tragedi Kanjuruhan, Ada yang Karena Kasus Hukum

LPSK menerima tujuh permohonan sebagai saksi dan korban Tragedi Kanjuruhan.


Polri Periksa 31 Anggotanya dalam Tragedi Kanjuruhan Malang

1 hari lalu

Polri Periksa 31 Anggotanya dalam Tragedi Kanjuruhan Malang

Tim investigasi Polri masih terus memeriksa saksi dalam penelusuran soal Tragedi Kanjuruhan. Belum ada tersangka.


Tragedi Kanjuruhan, Tak Ada Soal Gas Air Mata dalam Rencana Pengamanan Arema FC vs Persebaya Surabaya

1 hari lalu

Tragedi Kanjuruhan, Tak Ada Soal Gas Air Mata dalam Rencana Pengamanan Arema FC vs Persebaya Surabaya

Penggunaan gas air Mata tak ada dalam rencana pengamanan pertandingan meskipun disebut sebagai penyebab Tragedi Kanjuruhan.


Investigasi Komnas HAM Soal Tragedi Kanjuruhan: Gas Air Mata Membuat Panik

1 hari lalu

Investigasi Komnas HAM Soal Tragedi Kanjuruhan: Gas Air Mata Membuat Panik

Komnas HAM mempertanyakan penggunaan gas air mata dalam rencana pengamanan yang mengakibatkan Tragedi Kanjuruhan.


Komnas HAM Berikan 3 Saran untuk TGIPF Tragedi Kanjuruhan

1 hari lalu

Komnas HAM Berikan 3 Saran untuk TGIPF Tragedi Kanjuruhan

Tindakan pertama yang perlu dilakukan TGIPF tragedi Kanjuruhan adalah memeriksa secara menyeluruh penyebab pecahnya peristiwa.


Pemilihan Ketua Komnas HAM oleh DPR Dinilai Langgar Aturan

1 hari lalu

Pemilihan Ketua Komnas HAM oleh DPR Dinilai Langgar Aturan

Taufan mengatakan Ketua Komnas HAM seharusnya dipilih oleh sesama komisioner lewat mekanisme rapat paripurna, bukan oleh DPR.


Keberatan Soal Pelecehan Seksual Brigadir J, Deolipa Yumara Gugat Komnas HAM dan Komnas Perempuan ke PTUN

2 hari lalu

Keberatan Soal Pelecehan Seksual Brigadir J, Deolipa Yumara Gugat Komnas HAM dan Komnas Perempuan ke PTUN

Komnas HAM dan Komnas Perempuan diminta menarik kembali pernyataan resmi soal dugaan pelecehan seksual Brigadir J terhadap Putri Candrawathi.


Anggota DPR Bilang Penunjukan Ketua Komnas HAM Sesuai Aturan

2 hari lalu

Anggota DPR Bilang Penunjukan Ketua Komnas HAM Sesuai Aturan

Taufik Basari menyebut penunjukan Ketua Komnas HAM didasarkan pada semangat untuk mendorong Komnas HAM agar dipimpin sosok perempuan.


Taufan Damanik Sebut Pemilihan Ketua Komnas HAM Baru Langgar Undang-Undang

2 hari lalu

Taufan Damanik Sebut Pemilihan Ketua Komnas HAM Baru Langgar Undang-Undang

Ketua Komnas HAM sebelumnya, Ahmad Taufan Damanik, menyebut keputusan DPR memilih Ketua Komnas melanggar Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999.