Ongkos Ibadah Haji 2018 Naik, DPR dan Pemerintah Bahas Besarannya

Reporter

Editor

Elik Susanto

Jemaah calon haji asal Padang melambaikan tangan kepada keluarga mereka menjelang keberangkatan kloter pertama, di Bandara Internasional Minangkabau (BIM), Padangpariaman, Sumatra Barat, 28 Juli 2017. Embarkasi Haji Padang memberangkatkan 4.628 jemaah calon haji dari Sumbar, dan 1.641 orang dari Bengkulu yang terdiri atas 16 kelompok terbang (kloter). ANTARA/Iggoy el Fitra

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Agama dan Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR membentuk panitia kerja (panja) untuk membahas kenaikan ongkos ibadah haji atau biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) 2018. "Harapan kami, panja bisa segera dibentuk agar dapat menetapkan berapa besaran BPIH," kata Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin di DPR, Senin, 22 Januari 2018.

Pembentukan Panja BPIH 2018 itu merupakan salah satu kesimpulan dalam rapat kerja Menteri Agama dengan Komisi VIII DPR. Panja tersebut juga membahas Laporan Keuangan Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 2017 dan Pembicaraan Pendahuluan BPIH 2018. "Semakin cepat BPIH ditetapkan, kian cepat pula kepastian bagi calon anggota jemaah haji tahun ini untuk melunasi biaya haji," ucap Lukman.

Baca: Ongkos Haji Naik Rp 900.670, Menteri Agama: Dapat Snack 50 Kali

BPIH, menurut Lukman, memiliki banyak variabel, sehingga penentuan besarannya membutuhkan waktu. Variabel itu antara lain akomodasi, transportasi, dan pemondokan. Ketua Komisi VIII DPR Ali Taher berujar, dalam panja nanti, Dewan akan mendalami usul BPIH dari pemerintah, seperti rasionalitas besaran BPIH 2018.

Sebelumnya, Menteri Agama mengusulkan besaran kenaikan ongkos naik haji sebesar Rp 900.670 atau naik 2,58 persen dari musim haji 2017. Kenaikan tersebut merupakan konsekuensi dari kebijakan pemerintah Arab Saudi yang memberlakukan tambahan pajak penambahan nilai (PPN) 5 persen untuk pelayanan ibadah haji tahun ini. Dengan demikian, BPIH tahun ini menjadi Rp 35.790.982 dari Rp 34.899.312 pada 2017.

Pemerintah sudah mengingatkan kepada penyelenggara perjalanan umrah dan haji untuk tetap rasional dalam menawarkan produk merespons kebijakan pemerintah Arab Saudi yang mengenakan PPN per 1 Januari 2018. Pasalnya, tidak semua komponen biaya umrah dan haji dikenai pajak 5 persen.

Asosiasi Penyelenggara Umrah dan Haji In-Bound Indonesia (Asphurindo) sebelumnya memprediksi terjadinya kenaikan biaya perjalanan umrah dan haji sebesar 5-10 persen seiring dengan pengenaan PPN sebesar 5 persen oleh pemerintah Arab Saudi.

Ketua Asphurindo Syam Resfiadi menuturkan kenaikan biaya perjalanan umrah dan ibadah haji itu terjadi pada biaya di land arrangement yang bisa meningkat hingga US$ 50-250 per orang. "Perhitungan kasat mata, kenaikan sekitar US$ 50-250, bergantung pada jenis hotel dan kendaraan darat yang digunakan di sana," ujar Syam kepada Tempo pada Kamis, 4 Januari 2018.






Puan Tanam Padi dan Borong Sayur di Bali

13 jam lalu

Puan Tanam Padi dan Borong Sayur di Bali

Puan berdialog dengan warga setelah melakukan kegiatan di sawah.


DPR Ungkap 3 Hal yang Didalami untuk Memilih Pengganti Lili Pintauli

18 jam lalu

DPR Ungkap 3 Hal yang Didalami untuk Memilih Pengganti Lili Pintauli

Komisi III DPR hari ini menggelar uji kelayakan bagi calon komisioner KPK pengganti Lili Pintauli Siregar. Dua calon itu diminta sampaikan visi misi.


Hari Ini, DPR Gelar Uji Kelayakan Calon Pimpinan KPK Pengganti Lili Pintauli

22 jam lalu

Hari Ini, DPR Gelar Uji Kelayakan Calon Pimpinan KPK Pengganti Lili Pintauli

Calon pimpinan KPK pengganti Lili Pintauli Siregar adalah Direktur Tata Usaha Negara Kejagung Johanis Tanak, dan auditor BPK, I Nyoman Wara


Demo Tolak Kenaikan BBM di Jakarta Aman, Ada Pasukan Basmallah, Polda Metro: Alhamdulillah

1 hari lalu

Demo Tolak Kenaikan BBM di Jakarta Aman, Ada Pasukan Basmallah, Polda Metro: Alhamdulillah

Polda Metro Jaya menyebut demo tolak kenaikan BBM dari berbagai elemen masyarakat di Jakarta berlangsung aman.


BEM SI Turun ke Jalan Tolak Kenaikan Harga BBM, Perjuangkan Nasib Petani yang Kian Terpuruk

1 hari lalu

BEM SI Turun ke Jalan Tolak Kenaikan Harga BBM, Perjuangkan Nasib Petani yang Kian Terpuruk

Massa BEM SI hari menggelar demonstrasi menolak kenaikan harga BBM di depan Gedung DPR. Harga pupuk hingga pasca panen terpengaruh harga BBM naik.


Unjuk Rasa Peringati Hari Tani Nasional, Sekjen KPA: Masih Banyak Tanah Adat Dirampas

1 hari lalu

Unjuk Rasa Peringati Hari Tani Nasional, Sekjen KPA: Masih Banyak Tanah Adat Dirampas

Gabungan elemen masyarakat berunjuk rasa memperingati puncak Hari Tani Nasional di depan Gedung DPR RI, Selasa siang, 27 September 2022.


Massa Buruh dan Petani Geruduk DPR Tuntut Pelaksanaan Reforma Agraria

1 hari lalu

Massa Buruh dan Petani Geruduk DPR Tuntut Pelaksanaan Reforma Agraria

Massa buruh, petani dan nelayan yang tergabung dalam Komite Nasional Pembaruan Agraria menggelar demonstrasi di Gedung DPR.


Polisi dan TNI Turunkan 4.400 Personel untuk Jaga Demonstrasi di Jakarta Hari Ini

1 hari lalu

Polisi dan TNI Turunkan 4.400 Personel untuk Jaga Demonstrasi di Jakarta Hari Ini

Kepolisian bersama TNI dan pemerintah daerah menyiagakan 4.400 personel gabungan menjaga unjuk rasa di Jakarta, Selasa, 27 September 2022


Puncak Peringatan Hari Tani Nasional, 5 Ribu Orang Akan Berunjuk Rasa di DPR Siang Ini

2 hari lalu

Puncak Peringatan Hari Tani Nasional, 5 Ribu Orang Akan Berunjuk Rasa di DPR Siang Ini

Masyarakat dari 130 organisasi dari Komite Nasional Pembaruan Agraria (KNPA) akan menggelar demo puncak Hari Tani Nasional (HTN), Selasa siang ini.


Hari ini MKD Undang Lagi Ketua IPW sebagai Saksi

2 hari lalu

Hari ini MKD Undang Lagi Ketua IPW sebagai Saksi

MKD mengundang kembali Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso hari ini, Selasa, 27 September 2022