Minggu, 22 September 2019

Airlangga Hartarto Tunjuk Eks Dirjen Pajak Jadi Pengurus Golkar

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (kiri) dan Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi saat memberi keterangan terkait hasil Tax Aamnesty tahap I di Kementerian Keuangan, Jakarta, 14 Oktober 2016. Para abdi negara tersebut diharapkan bisa ikut Program Pengampunan Pajak. Tempo/Tony Hartawan

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (kiri) dan Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi saat memberi keterangan terkait hasil Tax Aamnesty tahap I di Kementerian Keuangan, Jakarta, 14 Oktober 2016. Para abdi negara tersebut diharapkan bisa ikut Program Pengampunan Pajak. Tempo/Tony Hartawan

    TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Direktur Jenderal Pajak, Ken Dwijugeastiadi, masuk kepengurusan baru Partai Golkar di bawah Ketua Umum Airlangga Hartarto. Ken menjabat Wakil Koordinator Bidang Ekonomi di bawah Aziz Syamsuddin.

    “Pak Ken ini ahlinya di bidang ekonomi sektor riil, khususnya soal fiskal,” kata Airlangga di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Senin, 22 Januari 2018.

    Selain Ken, pengamat ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Umar Juworo, dimasukkan ke struktur kepengurusan partai berlambang pohon beringin itu. Umar ditunjuk sebagai Ketua Badan Penelitian dan Pengembangan.

    Baca juga: Jusuf Kalla Senang Jatah Golkar di Kabinet Bertambah Satu

    Airlangga menganggap keduanya sebagai perwakilan dari kalangan profesional. Menurut dia, penunjukan Ken dan Umar bertujuan meningkatkan profesionalisme Partai Golkar.

    “Profesionalisme harus kami dukung dan (penunjukan Ken dan Umar untuk) meningkatkan profesionalisme partai itu sendiri,” kata Menteri Perindustrian ini.

    Selain itu, hari ini Airlangga mengumumkan struktur kepengurusan inti DPP Partai Golkar lainnya. Salah satunya ia menunjuk Letnan Jenderal (Purnawirawan) Lodewijk Friedrich Paulus sebagai sekretaris jenderal menggantikan Idrus Marham.

    Baca juga: Kahar Muzakir Akan Gantikan Bambang Soesatyo di Komisi Hukum

    Hal itu tertuang dalam surat keputusan 267/DPP Golkar/I/2018 tentang pengesahan komposisi personalia DPP Golkar hasil restrukturisasi dan revitalisasi. Dalam waktu dekat, kata Airlangga, partainya akan mendaftarkan nama-nama tersebut ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.