Sidang Setya Novanto, Jaksa Hadirkan Andi Narogong sebagai Saksi

Reporter:
Editor:

Rina Widiastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ekspresi terdakwa korupsi e-KTP, Setya Novanto saat menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta, 15 Januari 2018. Sidang tersebut beragenda mendengarkan keterangan saksi dari perusahan penukaran mata uang asing (money changer) yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK. TEMPO/Imam Sukamto

    Ekspresi terdakwa korupsi e-KTP, Setya Novanto saat menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta, 15 Januari 2018. Sidang tersebut beragenda mendengarkan keterangan saksi dari perusahan penukaran mata uang asing (money changer) yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, JakartaSetya Novanto kembali menjalani sidang lanjutan atas kasus korupsi proyek pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) hari ini, 22 Januari 2018. Agenda sidang adalah pemeriksaan saksi dari jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Sidang dimulai sekitar pukul 10.16 WIB. Saksi yang dihadirkan jaksa, di antaranya adalah Andi Agustinus alias Andi Narogong, Made Oka Masagung, Mirwan Amir, Charles Sutanto Ekapraja, Aditya Suroso.

    Baca: KPK Tak Pernah Minta Setya Novanto Ajukan Justice Collaborator

    Ketua Majelis Hakim Yanto, menanyakan kepada jaksa KPK, "Cukup ini lima?". Jaksa Irene Putri mengatakan, "Cukup Yang Mulia".

    Sidang perdana pokok perkara berlangsung pada 13 Desember 2017. Adapun sidang pemeriksaan saksi dimulai pada Kamis, 11 Januari 2018. Sejauh ini, keterangan saksi yang dihadirkan, mengungkap adanya transaksi dana melalui pengusaha money changer yang mengalir ke Setya Novanto.

    Tercatat, total dana yang diterima Setya dari pengusaha Made Oka Masagung berjumlah US$ 3,8 juta. Uang itu diterima melalui rekening OCBC Center Branch atas nama OEM Investment, Pte. Ltd sejumlah US$ 1,8 juta dan melalui rekening Delta Energy Pte. Ltd di Bank DBS Singapura sejumlah US$ 2 juta.

    Baca: Soal Jadi Justice Collaborator, Setya Novanto: Kita Lihat Nanti

    Setya Novanto diduga berperan dalam meloloskan anggaran proyek e-KTP di DPR pada 2010 saat masih menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar. Dia didakwa menerima aliran dana sebesar US$ 7,3 sehingga merugikan keuangan negara hingga Rp 2,3 triliun. Karenanya, ia didakwa melanggar Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 tentang Tindak Pidana Korupsi.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.