Wiranto: Konflik Hanura karena Persoalan Kepemimpinan Oso

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Dewan Pembina Partai Hanura Wiranto bersama Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang memberi pernyataan seputar konflik yang terjadi di partainya itu di Istana Negara, Jakarta, 17 Januari 2018. TEMPO/Ahmad Faiz

    Ketua Dewan Pembina Partai Hanura Wiranto bersama Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang memberi pernyataan seputar konflik yang terjadi di partainya itu di Istana Negara, Jakarta, 17 Januari 2018. TEMPO/Ahmad Faiz

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Pembina Partai Hanura Wiranto mengatakan konflik internal Partai Hanura antara Ketua Umum Oesman Sapta Odang dan Sekretaris Jenderal Sarifuddin Sudding tak bisa dicegah. Ia menyebut penyebab konflik adalah persoalan kepemimpinan Oesman atau akrab disapa OSO.

    "Sebabnya adalah masalah kepemimpinan, masalah leadership, dan saya kira saya tidak bisa mencegahnya," kata Wiranto, saat membuka Rapat Kerja Paguyuban Jawa Tengah di Museum Nasional, Jakarta Pusat, Ahad, 21 Januari 2018.

    Baca juga: Kisruh Hanura, Oso Sindir Sarifuddin Sudding Soal Dukungan DPD

    Wiranto, yang juga Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, menyebutkan konflik Hanura tak terelakan lantaran jumlah kadernya di daerah banyak yang mengajukan mosi tidak percaya pada Oesman. Ia mencatat sebanyak 27 dari 34 DPD, serta 407 dari 512 DPC Hanura mengajukan mosi tidak percaya pada Oesman.

    Wiranto pun menyebut penyelesaian kisruh Hanura harus melewati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga partai. Penyelesaian konflik tersebut, kata dia, bergantung pada anggota pemilik suara di partai. "Itu kehendak politik dari pemilik organisasi dan bagian dari dinamika organisasi," ujarnya.

    Pemecatan Oesman Sapta Odang memicu konflik internal yang melibatkan kubu Sarifuddin Sudding. Keputusan ini diambil melalui Musyawarah Nasional Luar Biasa yang melibatkan 27 DPD dan 401 DPC. Kubu Sudding mengklaim Munaslub atas seizin Wiranto.

    Baca juga: Hanura Versi Sudding Segera Daftarkan Kepengurusan ke Kemenkumham

    Hanura kubu Sarifuddin mempertimbangkan pemecatan kepada Oesman Sapta karena dinilai beberapa kali melanggar AD/ART seperti pemecatan pengurus DPD, melanggar pakta integritas, hingga diduga melakukan praktik mahar politik. Oleh kubu Oesman, munaslub dan pemecatan dianggap tidak sah.

    Wiranto menegaskan akan turut ambil bagian dalam penyelesaian konflik internal Hanura. "Sebagai dewan pembina, saya tidak ambil bagian dalam konflik, tapi berusaha menjadi bagian untuk menyelesaikan konflik," ujarnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.