TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Sarifuddin Sudding menggelar musyawarah nasional luar biasa (munaslub) hari ini, Kamis, 18 Januari 2018 di Kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Hanura di Bambu Apus, Jalan Raya Mabes Hankam, Cilangkap, Jakarta Timur. Menurut Sudding, munaslub mesti dilakukan karena kehendak arus bawah Partai Hanura.
"Kami tidak bisa lagi membendung keinginan kawan-kawan yang besar untuk menggelar munaslub," kata Sudding di Hotel Sultan, Jakarta Selatan, Rabu, 17 Januari 2018.
Baca: Hanura Berkonflik, Wiranto: Tidak Ada Munas ...
Pada Senin, 15 Januari 2018, Sarifuddin serta sejumlah anggota dewan pengurus pusat dan dewan pengurus daerah menyatakan mosi tidak percaya terhadap Oesman Sapta Odang. Kubu ini juga memecat Oesman selaku ketua umum dan menunjuk Wakil Ketua Umum Daryatmo sebagai pelaksana tugas ketua umum.
Ketua DPD Hanura Sumatera Barat Marlis sebelumnya mengaku sudah mendapatkan izin dari Ketua Dewan Pembina Wiranto untuk melaksanakan munaslub. "Insya Allah, dalam dua hari ini akan dilakukan munaslub," ujarnya pada Selasa kemarin.
Namun, Rabu, 17 Januari 2018, Wiranto mengatakan tidak akan ada munaslub. Menurut dia, persoalan ini adalah persoalan pertama dalam tubuh partai yang didirikannya sejak 11 tahun lalu.
Baca juga: Kisruh Internal, 16 DPD Hanura Ancam Keluar ...
Pakar hukum tata negara, Refly Harun, berpendapat sebaiknya Partai Hanura tidak mempertahankan Oesman Sapta Odang sebagai ketua umum partai. Sebabnya, dia menilai masyarakat menaruh persepsi negatif terhadap Ketua Dewan Perwakilan Daerah itu. "Sebaiknya munculkan orang yang loyal tapi perspektifnya baik," ujarnya kepada Tempo, Kamis, 18 Januari 2018.
Salah satu kasus yang menyebabkan Oesman dipandang negatif oleh masyarakat adalah ketika dia dinilai merebut kursi Ketua DPD beberapa waktu lalu. "Padahal Mahkamah Agung menyebutkan masa jabatan itu mengikuti masa jabatan DPD, kan gitu."
Simak: Keakraban Wiranto dan OSO di Tengah Konflik Partai Hanura
Selain itu, tindakan Oesman yang juga memunculkan persepsi buruk adalah saat ia memobilisasi anggota DPD untuk bergabung dengan partainya. Padahal, DPD, kata Refly, sejatinya diperuntukan untuk orang-orang non-parpol. "Malah jadi proksi Hanura." Langkah ini dinilai bisa merusak sistem ketatanegaraan.
Menurut Refly, persepsi buruk itu nantinya bisa merugikan Hanura pada tahun politik 2018 hingga 2019. "Intinya politik kan matter of perception," kata dia. Sehingga, apabila Oesman dipertahankan, akan sulit nantinya memangun partai yang besar dan solid.
