TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Rahman Bagja, menilai mahalnya biaya politik menyebabkan meningkatnya jumlah calon tunggal dalam pilkada 2018. "Apa lagi pilkada nanti setelah Lebaran, nanti THR-nya berapa?" ujarnya dalam sebuah diskusi di Jakarta, Sabtu, 13 Januari 2018.
Rahman mengatakan masa kampanye saat Ramadan akan memakan biaya lebih mahal, karena harga yang tidak stabil dan naik tentu akan berdampak juga pada biaya kampanye.
Baca juga: Perludem: Beban Biaya Calon di Pilkada Bisa Jadi Awal Korupsi
Rahman mengatakan belum lagi biaya politik yang mahal hingga, menurut dia, banyak calon yang memutuskan tidak maju dalam pilkada. "Cost politik yang semakin mahal," katanya.
Hal yang sama disampaikan oleh Titi Anggriani, Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). Menurut dia, biaya yang ditanggungkan sepenuhnya kepada calon dalam pilkada sangat membebankan, hingga nanti muncullah bantuan-bantuan yang berkepentingan terhadap calon.
Baca juga: Berikut Ini Langkah-langkah KPU Cegah Penyelewengan Dana Pilkada
Titi mengatakan belum lagi nanti ada mahar atau uang saksi yang harus dipenuhi oleh calon. Titi berujar praktik seperti ini yang memicu korupsi kepala daerah, ada yang tertangkap tangan suap dan jual-beli izin. "Jadi rasional jika ada kepala daerah yang kena OTT," ucapnya.
