Para Pejabat Ini Dikukuhkan Jadi Pengurus Dewan Masjid Indonesia

Reporter:
Editor:

Ninis Chairunnisa

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Presiden Jusuf Kalla mengukuhkan pengurus pimpinan pusat Dewan Masjid Indonesia masa khidmat 2017-2022 di Masjid Istiqlal, Jakarta, 12 Januari 2018. Sejumlah pejabat negara masuk dalam jajaran pengurus pusat DMI. Foto: Biro Sekretariat Wakil Presiden

    Wakil Presiden Jusuf Kalla mengukuhkan pengurus pimpinan pusat Dewan Masjid Indonesia masa khidmat 2017-2022 di Masjid Istiqlal, Jakarta, 12 Januari 2018. Sejumlah pejabat negara masuk dalam jajaran pengurus pusat DMI. Foto: Biro Sekretariat Wakil Presiden

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengukuhkan pengurus pimpinan pusat Dewan Masjid Indonesia masa khidmat 2017-2022. Kepengurusan ini hasil dari muktamar DMI ke VII yang berlangsung pada 10-12 November 2017.

    Sejumlah pejabat negara masuk dalam kepengurusan DMI antara lain, Kepala Badan Intelijen Negara Komisaris Jenderal Budi Gunawan, Wakil Kepala Kepolisian RI Komisaris Jenderal Syafruddin, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, dan Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil.

    Baca: JK Minta Masjid Tidak Dijadikan Lokasi Kampanye dan Provokasi

    Kalla menuturkan hadirnya para pejabat itu bukan untuk mewakili lembaganya. Mereka masuk kepengurusan sebagai pribadi.

    Menurut Kalla, para pejabat ini diharapkan bisa memberikan nasehat atau petunjuk agar manajemen pengelolaan masjid menjadi lebih baik. "Pak Budi Gunawan bukan sebagai orang BIN, tapi bagaimana memberikan nasihat kepada kita bagaimana masjid itu tidak radikal," katanya di Masjid Istiqlal, Jakarta pada Jumat, 12 Januari 2018.

    "Ada menteri Agraria bukan untuk mengurus tanah masjid, tapi bagaimana masjid punya kepastian hukum. Ada (menteri) Kominfo, bagaimana masjid tersambung satu sama lain," kata Jusuf Kalla.

    Baca: Jusuf Kalla Ingin Ada Aplikasi Masjid Mirip Go-Jek

    Selain pejabat negara, ada pula sejumlah pengurus partai politik seperti Aksa Mahmud, Machfud Sidik, dan Salim Al Jufri. Jusuf Kalla mengatakan keberadaan mereka bersifat pribadi dan tidak mewakili partai politik manapun. "Ini pribadi, sebagai umat yang dekat dengan masjid," kata dia.

    Berikut susunan pengurus pusat DMI masa khidmat 2017-2022:

    Majelis Mustasyar
    Ketua: Lukman Hakim Saifuddin
    Wakil Ketua: Din Syamsuddin
    Anggota: Ma'ruf Amin
    Anggota Quraisy Shihab
    Anggota: Nasaruddin Umar
    Anggota: Muhammad Amin Suma
    Anggota: Suwito Suprayogi
    Anggota: Dede Rosyada

    Majelis Pakar
    Ketua: Wimboh Santoso
    Wakil Ketua: Budi Gunawan
    Anggota: Anies Baswedan
    Anggota: Abdalah Fauzi Ahmad
    Anggota: Azyumardi Azra
    Anggota: Salim Al-Jufri
    Anggota: Muhammadiyah Amin
    Anggota: Thamrin Usman
    Anggota: Zainuddin
    Anggota: Nurdiati Akma
    Anggota: Siti Fatimah

    Badan Ekonomi Syariah
    Ketua: Aksa Mahmud
    Sekretaris: Iggi H. Achsien
    Anggota: Setiawan Budi Utomo
    Anggota: Syafei Antonio
    Anggota: Andi Rahmat Karim
    Anggota: Muhammad Yusuf Lubis

    Pengurus Harian
    Ketua Umum:
    Muhammad Jusuf Kalla
    Wakil Ketua Umum: Syafruddin
    Wakil Ketua Umum: Masdar Farid Mas'udi

    Ketua: Sofyan Djalil
    Ketua: Rudiantara
    Ketua: Ahmad Bagdja
    Ketua: M. Natsir Zubaidi
    Ketua: A. Mappaganty
    Ketua: Maulani
    Ketua: Fachmi Idris
    Ketua: Abdul Manan A. Ghani
    Ketua: Maria Ulfah Anshor

    Sekretaris Jenderal: Imam Addaruqutni
    Sekretaris: Serian Wijatno
    Sekretaris: Jorana Amiruddin
    Sekretaris: Ivan Rovian
    Sekretaris: Syaifuddin Nawawi

    Bendahara Umum: Machfud Sidik
    Bendahara: Suhaeli Kalla
    Bendahara: Moh. Mansur Syaerozi
    Bendahara: Tatang Hidayat
    Bendahara: Dian Artida

    Direktur Program:
    1. Munawar Fuad Noeh

    Penghubung Umum
    1. Syahrul Udjud
    2. Husen Abdullah


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Demo Revisi UU KPK Berujung Rusuh, Ada 1.365 Orang Ditangkap

    Demonstrasi di DPR soal Revisi UU KPK pada September 2019 dilakukan mahasiswa, buruh, dan pelajar. Dari 1.365 orang yang ditangkapi, 179 ditahan.