Warga di Banyuwangi Tuntut Pembebasan Terdakwa Kasus Komunisme

Warga kecamatan Pesanggaran, Banyuwangi, Jawa Timur berunjuk rasa menuntut pembebasan Heri Budiawan yang didakwa menyebarkan komunisme, Selasa 9 Januari 2018. Ika Ningtyas

TEMPO.CO, Jakarta - Puluhan warga Kecamatan Pesanggaran, Banyuwangi, Jawa Timur, berunjuk rasa menuntut pembebasan rekan mereka, Heri Budiawan, yang dituduh menyebarkan paham komunisme. Dalam aksi itu, massa membagikan lima kuintal buah naga untuk warga di sekitar lokasi demo.

Massa berunjuk rasa di utara kantor Pengadilan Negeri Banyuwangi, Jalan Adi Sucipto. Lima kuintal buah naga mereka angkut dengan pikap dan dibungkus dengan kantong plastik berukuran satu kilogram. Massa mempersilakan setiap pengguna jalan untuk mengambil buah naga secara gratis. "Ini bukti kalau petani bisa makmur tanpa tambang," kata perwakilan pengunjuk rasa, Zaenal Arifin, Selasa, 9 Januari 2018.

Unjuk rasa itu digelar bersamaan dengan sidang beragendakan pembacaan nota pembelaan (pleidoi) oleh terdakwa dan kuasa hukumnya. Selain membagikan buah naga, massa melakukan aksi teatrikal, menyanyi, berorasi, dan membentangkan spanduk merah bertuliskan: "Banyuwangi Tolak Tambang Tumpang Pitu, Banyuwangi Tolak Kriminalisasi".

Baca juga: Polisi Sita Bendera Berlogo Palu dan Arit di Kafe Garasi 66

Heri Budiawan alias Budi Pego dijerat dengan Pasal 107 ayat a Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berkaitan dengan kejahatan terhadap keamanan negara. Pada persidangan 4 Januari 2018, terdakwa dituntut 7 tahun penjara oleh jaksa penuntut umum.

Budi Pego dianggap menyebarkan ajaran komunisme/Marxisme-Leninisme atas munculnya spanduk palu-arit saat puluhan warga berunjuk rasa menolak pertambangan emas pada 4 April 2017. Dalam surat tuntutan jaksa, spanduk palu-arit itu dibuat di rumah Budi Pego, dan dia juga dianggap sebagai kordinator aksi.

Munculnya spanduk palu-arit ini dilaporkan oleh Bambang Widjonarko ke Kepolisian Resor Banyuwangi pada 8 April 2017. Saat itu, Bambang masih menjabat sebagai Senior Manager Eksternal Affair PT Bumi Suksesindo (PT BSI), operator perusahaan tambang di Gunung Tumpang Pitu yang diprotes warga lewat unjuk rasa tersebut.

"Budi Pego bukan komunis. Kami semua adalah warga penolak tambang," kata Fitri Yati, salah satu warga yang berorasi.

Berjarak 300-an meter, massa dari sejumlah organisasi juga menggelar demo tandingan. Mereka terdiri atas Pemuda Pancasila, Forum Suara Blambangan, dan Forum Pembela Umat Indonesia. Mereka mendesak agar majelis hakim memperberat hukuman untuk terdakwa Budi Pego.

Menurut massa, tuntutan 7 tahun dari jaksa terlalu ringan dari ancaman pidana 12 tahun penjara pada Pasal 107-a. "Selamatkan NKRI dan Pancasila dari komunisme," kata Hanan, salah satu orator.

Di ruang pengadilan, Budi Pego membacakan pleidoi hasil tulisan tangan di atas kertas sebanyak sembilan halaman. Menurut Budi, spanduk berlogo palu-arit itu tidak dibuat olehnya maupun warga yang berunjuk rasa saat itu. "Spanduk itu sengaja disusupkan oleh beberapa orang dengan tujuan tertentu," kata dia sambil terisak.

Budi mengatakan dia menolak tambang emas di Gunung Tumpang Pitu karena gunung tersebut benteng dari tsunami. Pada 1994, tsunami pernah menghantam desanya hingga menyebabkan ratusan orang tewas.

Baca juga: Isu Komunisme Dikhawatirkan Menjadi Teror bagi Masyarakat

Koordinator kuasa hukum terdakwa, Abdul Wachid, menegaskan, tuntutan jaksa terlalu dipaksakan dan mengabaikan fakta persidangan. Padahal delapan spanduk yang menjadi barang bukti tidak satu pun berlogo palu-arit yang melambangkan komunisme. Termasuk juga tidak ada saksi yang melihat bahwa terdakwa yang menginstruksikan membuat spanduk palu-arit di rumahnya. "Kami mohon agar terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum," kata Wachid.

Corporate Communications Manager PT Bumi Suksesindo, T. Mufizar Mahmud, mengatakan PT BSI tidak pernah menyampaikan laporan kepada pihak berwajib terkait dengan munculnya spanduk palu-arit. Selama ini, kata Mufizar, perusahaannya berfokus meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program, dari pendidikan, kesehatan, sosial kemasyarakatan, hingga infrastruktur. "Masyarakat punya hak untuk berdemontrasi," kata Mufizar lewat e­-mail, 5 Januari 2018.

Mufizar menambahkan, tambang BSI juga telah ditetapkan sebagai obyek vital nasional (obvitnas) oleh pemerintah pada Februari 2016. Dengan demikian, kata dia, BSI sebagai aset nasional dan dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, mempunyai dampak strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah dan nasional.






Kuasa Hukum Tuding Istri Ferry Mursyidan Baldan Dikriminalisasi

8 jam lalu

Kuasa Hukum Tuding Istri Ferry Mursyidan Baldan Dikriminalisasi

Bareskrim menetapkan istri Ferry Mursyidan Baldan sebagai tersangka tindak pidana penggelapan.


Jatam Ungkap Sisi Kelam Tambang Nikel

4 hari lalu

Jatam Ungkap Sisi Kelam Tambang Nikel

Jatam mengungkapkan cerita lain di balik pertambangan nikel. Aktivitas itu disebut telah memicu banjir di sejumlah desa.


Pemerintah Dikritik Usai Tesla Beli Hasil Tambang Nikel RI

5 hari lalu

Pemerintah Dikritik Usai Tesla Beli Hasil Tambang Nikel RI

Koalisi LSM telah menyurati Tesla untuk tidak membeli nikel dari Indonesia.


Vale Indonesia Operasikan Truk Listrik Perdana di Pabrik Sorowako

10 hari lalu

Vale Indonesia Operasikan Truk Listrik Perdana di Pabrik Sorowako

Truk milik Vale Indonesia dengan kapasitas 70 ton itu akan mengaspal di pabrik nikel milik perseroan di Sorowako, Luwu Timur, Sulawesi Selatan.


Aliansi Rakyat Buat Petisi Dukung Bupati Trenggalek Tolak Tambang Emas

10 hari lalu

Aliansi Rakyat Buat Petisi Dukung Bupati Trenggalek Tolak Tambang Emas

Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin disebut telah menjadi pemimpin yang berani menolak tambang emas di daerahnya.


Kontrak Karya Berakhir 2025, Bos Vale Blak-blakan Belum Mulai Negosiasi

10 hari lalu

Kontrak Karya Berakhir 2025, Bos Vale Blak-blakan Belum Mulai Negosiasi

Kontrak karya Vale Indonesia berakhir pada 28 Desember 2025.


Hingga Juni 2022, Realisasi Investasi di Bintan Tembus Rp 2,1 Triliun

20 hari lalu

Hingga Juni 2022, Realisasi Investasi di Bintan Tembus Rp 2,1 Triliun

Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau mencatat realisasi nilai investasi di daerah tersebut dari Januari-Juni 2022 mencapai Rp2,1 triliun.


INFID Sebut Indonesia Darurat Pelanggaran HAM di Tiga Sektor Bisnis

31 hari lalu

INFID Sebut Indonesia Darurat Pelanggaran HAM di Tiga Sektor Bisnis

Sektor itu rentan pelanggaran HAM bagi sosial, ekonomi dan lingkungan, jika dikelola tanpa standar-standar HAM dalam bisnis.


Draf RKUHP: Ingin Ganti atau Tiadakan Pancasila Diancam 5 Tahun Penjara

34 hari lalu

Draf RKUHP: Ingin Ganti atau Tiadakan Pancasila Diancam 5 Tahun Penjara

RKUHP juga menyebut penyebaran ideologi komunisme atau marxisme-leninisme juga diancam penjara, kecuali belajar untuk kepentingan ilmu pengetahuan.


Cerita Putra, Santri yang Diterima di 11 Kampus Luar Negeri

42 hari lalu

Cerita Putra, Santri yang Diterima di 11 Kampus Luar Negeri

Putra, santri Pondok Pesantren Amanatul Ummah Pacet, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur berhasil diterima di 11 kampus luar negeri. Di mana saja?