Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Isu Komunisme Dikhawatirkan Menjadi Teror bagi Masyarakat

image-gnews
Wakil Ketua Komisi VI DPR dari PDIP Aria Bima memberikan keterangan pers terkait skandal video porno di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (25/4). ANTARA/Andika Wahyu
Wakil Ketua Komisi VI DPR dari PDIP Aria Bima memberikan keterangan pers terkait skandal video porno di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (25/4). ANTARA/Andika Wahyu
Iklan

TEMPO.CO, Solo - Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Aria Bima mengaku khawatir merebaknya isu komunisme beberapa waktu belakangan menjadi sebuah teror dalam masyarakat. Kondisi itu dinilai berbahaya lantaran berpotensi membuat masyarakat saling tuduh dan saling tuding.

Menurut dia, memunculkan isu komunisme boleh dilakukan sebagai bentuk kewaspadaan. "Namun yang lebih berbahaya saat isu itu menjadi hal yang mengakibatkan disharmonisasi di tengah masyarakat," katanya di sela-sela sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan di Solo, Sabtu, 23 September 2017.

Baca: Perlu Peran Pemerintah dalam Sosialisasi Empat Pilar MPR RI

Aria menyebutkan Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) harus melakukan tindakan yang lebih nyata jika melihat indikasi kebangkitan komunisme. "Jangan hanya bilang komunis seperti rasa asin, tapi TNI harus mengejar garamnya," ujarnya.

Apalagi TNI juga memiliki pengalaman dan kemampuan untuk mengetahui pihak-pihak yang tengah membangun ideologi komunis. "Seharusnya segera ditindak seperti pemberantasan aksi teroris," ucapnya. Dia meyakini payung hukum yang bisa menjadi dasar penindakan itu sudah cukup lengkap.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Baca: Mahyudin: Pancasila Alat Perekat Menyatukan Bangsa

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu juga melihat kemunculan komunisme sudah menjadi sebuah isu liar. "Kemungkinan adanya saling tuduh ini juga sangat berbahaya," tuturnya.

Selama ini, MPR sendiri juga terus menanamkan ideologi Pancasila melalui sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan. Dia menegaskan ideologi Pancasila sudah bersifat final. "Membangkitkan ideologi komunis adalah sebuah pengkhianatan," katanya.

AHMAD RAFIQ

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Pemicu Perbedaan Ideologi Korea Selatan dan Korea Utara hingga Bermusuhan

15 hari lalu

Ledakan di jalan dan rel kereta di perbatasan Korea Utara dan Korea Selatan pada 15 Oktober 2024. Militer Korea Utara meledakkan kawasan tersebut untuk memutus semua jalan dan jalur kereta api yang terhubung ke Korea Selatan sebagai tindakan anti-unifikasi. KCNA via REUTERS
Pemicu Perbedaan Ideologi Korea Selatan dan Korea Utara hingga Bermusuhan

Inilah awal mula Perang Korea dan bagaimana konflik ini memperkuat perbedaan ideologis antara Korea Utara dan Korea Selatan.


Alasan Putri Anggota DPR Aria Bima Daftar sebagai Bakal Calon Wakil Wali Kota Solo ke PDIP

13 Mei 2024

Sukma Putri Maharani mendaftar bakal calon peserta Pilkada Surakarta di Kantor DPC PDIP Kota Surakarta, Jawa Tengah, Solo, 12 Mei 2024. ANTARA/Aris Wasita
Alasan Putri Anggota DPR Aria Bima Daftar sebagai Bakal Calon Wakil Wali Kota Solo ke PDIP

PDIP Kota Solo menyatakan Sukma Putri Maharani adalah pendaftar pertama perempuan bagi partainya untuk Pilkada Solo.


Konflik Iran-Israel, Aria Bima Tegaskan Peran Penting BUMN untuk Penguatan Ekspor

29 April 2024

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima saat memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR RI ke Kabupaten Gianyar, Bali, Senin (22/04/2024). Foto: Hanum/vel
Konflik Iran-Israel, Aria Bima Tegaskan Peran Penting BUMN untuk Penguatan Ekspor

Pemerintah harus cermat menerapkan strategi, salah satunya melalui diplomasi perdagangan


Respons Gerindra dan PDIP Soal Wacana Pertemuan Prabowo dan Megawati

10 April 2024

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri (kanan) menerima Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di kediamannya di Jalan Teuku Umar, Jakarta, Rabu, 24 Juli 2019. Dalam pertemuan ini Megawati dan Prabowo akan membahas sejumlah hal. TEMPO/Muhammad Hidayat
Respons Gerindra dan PDIP Soal Wacana Pertemuan Prabowo dan Megawati

Politikus PDIP Aria Bima mengatakan Megawati memiliki karakter yang tidak bisa ditekan atau didesak oleh keadaan.


Profil 3 Anggota DPR RI Pengusul Hak Angket Kecurangan Pemilu

6 Maret 2024

Sejumlah Anggota DPR RI saat mengikuti rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan IV tahun 2023-2024 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 5 Maret 2024. Rapat tersebut beragendakan pidato Ketua DPR RI pada pembukaan masa persidangan IV tahun sidang 2023-2024 dan pergantian antar waktu Anggota DPR RI. TEMPO/M Taufan Rengganis
Profil 3 Anggota DPR RI Pengusul Hak Angket Kecurangan Pemilu

Tiga anggota DPR dari Fraksi PDIP, PKS, dan PKB mengusulkan hak angket dugaan kecurangan Pemilu 2024.


Real Count KPU Sementara, Puan Maharani Ungguli Adik Sasongko dan Aria Bima di Dapil Jateng V

18 Februari 2024

Kepsen:Ketua DPR RI yang juga Ketua DPP PDIP Puan Maharani menghadiri kampanye akbar PDIP di Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah, Ahad, 4 Februari 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Real Count KPU Sementara, Puan Maharani Ungguli Adik Sasongko dan Aria Bima di Dapil Jateng V

Puan Maharani menempati posisi teratas berdasarkan real count sementara Komisi Pemilihan Umum di Dapil Jateng V


Para Politikus Senior PDIP Ini Buka Suara soal Presiden Boleh Memihak

25 Januari 2024

Presiden RI, Joko Widodo dibantu Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto dan KASAU Marsekal Fadjar Prasetyo (dua kanan), memakai jaket dalam acara serah terima pesawat Super Hercules C-130J baru, di Terminal Selatan, Pangkalan Udara TNI AU, Halim Perdankusumah, Jakarta, Rabu, 24 Januari 2024. TEMPO/Imam Sukamto
Para Politikus Senior PDIP Ini Buka Suara soal Presiden Boleh Memihak

Pernyataan Jokowi yang mengatakan Presiden boleh memihak menuai respons dari sejumlah politikus senior PDIP. Begini kata mereka.


2 Pucuk Pimpinan TPN Sebut Ganjar-Mahfud Terkendala Logistik untuk Berkampanye

2 Januari 2024

Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menjenguk relawan korban pengeroyokan di RS Pandan Arang, Boyolali,  Jawa Tengah, Ahad, 31 Desember 2023. Dua relawan Ganjar-Mahfud  dianiaya oleh sejumlah anggota TNI di Boyolali hingga tidak sadarkan diri. TEMPO/ Febri Angga Palguna
2 Pucuk Pimpinan TPN Sebut Ganjar-Mahfud Terkendala Logistik untuk Berkampanye

TPN menyatakan Ganjar-Mahfud hanya mampu mencetak kaus 10 persen dari jumlah pemilih.


Soal Kendala Logistik Ganjar-Mahfud, Politikus PDIP: Kami Gotong-royong

1 Januari 2024

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto (tengah) memberikan keterangan didampingi panitia perayaan Bulan Bung Karno Aria Bima (kanan) dan Rano Karno (kiri) di sela Rakernas III PDI Perjuangan di Sekolah Partai PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu, 7 Juni 2023. Hari kedua Rakernas, PDI Perjuangan akan membahas strategi pemenangan pemilu. TEMPO/M Taufan Rengganis
Soal Kendala Logistik Ganjar-Mahfud, Politikus PDIP: Kami Gotong-royong

Aria Bima, yang juga Tim Penjadwalan TPN Ganjar-Mahfud itu mengatakan di tim pusat saat ini memang hanya dijatah untuk membuat desain sablon.


TPN soal Diplomat Titipan Parpol yang Dimaksud Mahfud Md: Harus Memenuhi Standar Kompetensi

23 Desember 2023

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto (tengah) memberikan keterangan didampingi panitia perayaan Bulan Bung Karno Aria Bima (kanan) dan Rano Karno (kiri) di sela Rakernas III PDI Perjuangan di Sekolah Partai PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu, 7 Juni 2023. Hari kedua Rakernas, PDI Perjuangan akan membahas strategi pemenangan pemilu. TEMPO/M Taufan Rengganis
TPN soal Diplomat Titipan Parpol yang Dimaksud Mahfud Md: Harus Memenuhi Standar Kompetensi

Politikus PDIP menyebut Mahfud Md hendak berpesan rekrutmen diplomat memiliki standar kompetensi seiring perkembangan zaman.