Ketika Risma Menelpon Azwar Anas dan...

Reporter:
Editor:

Widiarsi Agustina

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas. Istimewa

    Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas. Istimewa

    TEMPO.CO, SURABAYA - Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas berterima kasih kepada Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini yang menguatkan dirinya menghadapi dinamika politik belakangan ini. Risma ternyata menelpon Azwar Anas dan memberikan dukungan moral kepadanya.

    "Terima kasih Bu Risma atas dukungan moral yang beliau berikan kepada kami," kata Azwar Anas dalam siaran pers yang diterima Antara Jatim di Surabaya, Minggu 7 Januari 2018.

    Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jawa Timur menjadi dinamis seiring pengembalian mandat penugasan Anas sebagai bakal calon Wakil Gubernur ke Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan sebagai partai politik pengusungnya berpasangan dengan calon Gubernur Jatim Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

    BACA:Cerita Tri Rismaharini Pernah Jadi Korban Kampanye Hitam

    Azwar Anas mengaku sebagai sesama kawan, Risma telah menghubungi dan berkomunikasi melalui telepon. "Bu Risma memberikan dukungan moral kepada kami dalam merespons dinamika politik yang terjadi saat ini," kata Azwar Anas tersebut.

    Baca juga: Anas Mundur Jadi Cawagub, Djarot Temui Tri Rismaharini

    Tak itu saja, Risma juga menyemangati dirinya untuk terus bersemangat membangun daerah lebih baik lagi. "Dukungan Bu Risma ini menguatkan kami untuk melanjutkan kerja-kerja pembangunan Banyuwangi lebih baik lagi sebagaimana yang Bu Risma lakukan dengan sangat luar biasa untuk Kota Surabaya," kata Abdullah Azwar Anas.

    Risma sebelumnya memberikan pernyataan untuk menyemangati Azwar Anas dalam menghadapi konstelasi politik di Jawa Timur yang bergerak sangat cepat


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.