Jokowi dan Muhaimin Iskandar Akrab saat Peresmian Kereta Bandara

Reporter:
Editor:

Rina Widiastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo duduk berdampingan dengan Ketua Umum PKB di kereta bandara menuju Jakarta seusai peresmian, 2 Januari 2018. Tempo/Amirullah Suhada.

    Presiden Joko Widodo duduk berdampingan dengan Ketua Umum PKB di kereta bandara menuju Jakarta seusai peresmian, 2 Januari 2018. Tempo/Amirullah Suhada.

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo meresmikan dan mencoba kereta bandara Soekarno-Hatta, Selasa, 2 Januari 2018. Dalam acara tersebut, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar terlihat mendampingi Jokowi.

    Kehadiran Muhaimin terlihat sejak Jokowi tiba di lokasi peresmian di Integrated Building Bandara Soetta. Muhaimin yang mengenakan batik bahkan berdiri tepat di samping kiri Jokowi saat peresmian. Di samping kiri Muhaimin berdiri Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Wiranto. Sementara itu, di samping kanan Jokowi berdiri Menteri BUMN Rini Soemarno dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.

    Baca: Jokowi Resmikan Kereta Bandara Soekarno-Hatta Hari Ini

    Kedekatan Muhaimin dan Jokowi terus berlanjut seusai peresmian. Di dalam kereta bandara menuju Jakarta, Jokowi duduk berdampingan dengan Muhaimin. Sementara Wiranto, Rini, dan Budi Karya duduk berdekatan di sekitar Jokowi. Terdengar, mereka membicarakan soal politik.

    Dalam sambutan peresmiannya, Jokowi mengatakan peresmian kereta bandara adalah hasil kerja keras yang dilakukan setelah tiga tahun. Kereta bandara dibuat untuk mengurangi kemacetan di Jakarta.

    "Ke depan, kalau nanti sudah terintegrasi antara MRT, LRT, Busway, kereta bandara, kereta cepat, semuanya terintegrasi, kita harapkan masyarakat sudah tidak banyak lagi yang menggunakan mobil pribadi," kata Jokowi.

    Baca: Kata Muhaimin Iskandar Soal Pilpres 2019

    Jokowi juga berharap masyarakat nantinya mau berpindah menggunakan transportasi massal yang aman dan nyaman, baik di Jabodetabek maupun untuk menuju Bandara Soekarno-Hatta.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.