Kata Muhaimin Iskandar Soal Pilpres 2019

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Muhaimin Iskandar menyampaikan pidato dalam rangka pemberian gelar doktor kehormatan (Dr.H.C) dari Universitas Airlangga Surabaya, 3 Oktober 2017. TEMPO/Artika Farmita

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar menanggapi santai berbagai survei tentang dirinya terkait dengan pemilihan presiden (pilpres) 2019.

“Kita lihat saja, masih belum, masih jauh 2019. Kami belum berpikir ke situ dulu,” ujarnya di kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKB, Jakarta, Rabu, 20 Desember 2017.

Baca juga: Diminta Jadi Cawapres, Muhaimin: Kita Lihat Akhir Tahun Ini

Menurut Muhaimin, keputusan mengenai apakah akan mendukung Joko Widodo atau siapa pun dalam pilpres 2019 mendatang, PKB akan menentukannya melalui tiga level.

“Level musyawarah pimpinan nasional, level musyawarah alim ulama, sekaligus istikharah alim ulama untuk menentukan yang terbaik seperti apa, serta level koordinasi pengurus Nahdlatul Ulama,” ucapnya.

Sebelumnya, lembaga riset Monitor Indonesia merilis survei terkait dengan geliat pemberitaan partai politik, pemerintahan, dan tren tone calon presiden dan wakil presiden 2019 pada enam media cetak terpilih. Enam media itu adalah Harian Kompas, Koran Tempo, Jawa Pos, Republika, Media Indonesia, dan Koran Sindo.

Selain Muhaimin, mantan Panglima Tentara Nasional Indonesia, Gatot Nurmantyo, dan Agus Harimurti Yudhoyono juga masuk sebagai tokoh yang sering diberitakan di media terkait dengan pilpres 2019 mendatang ketimbang Prabowo Subianto.

Baca juga: Pilpres 2019, GRN Yogya Pasangkan Muhaimin dengan Jokowi

Sedangkan dalam survei yang dilakukan Polmark Indonesia, nama Muhaimin Iskandar tidak masuk lima besar daftar nama capres ataupun simulasi sebagai pasangan cawapres dari Joko Widodo dan Prabowo. Nama-nama yang unggul sebagai pasangan cawapres di antaranya Anies Baswedan, Gatot Nurmantyo, dan Agus Harimurti Yudhoyono.






Wacana Penghapusan Jabatan Gubernur Dinilai BIsa Membuka Pintu Amandemen UUD 1945

16 jam lalu

Wacana Penghapusan Jabatan Gubernur Dinilai BIsa Membuka Pintu Amandemen UUD 1945

Wacana penghapusan jabatan gubernur dinilai bisa membuka pintu Amandemen UUD 1945.


Peringatan Satu Abad NU Dihadiri Megawati, Prabowo, HNW & Ganjar Pranowo, di Mana Muhaimin Iskandar?

22 jam lalu

Peringatan Satu Abad NU Dihadiri Megawati, Prabowo, HNW & Ganjar Pranowo, di Mana Muhaimin Iskandar?

Peringatan Satu Abad NU di Gelora Delta Sidoarjo, Selasa, 7 Februari 2023, selain ada tokoh PBNU, ada pula menteri kabinet Jokowi.


Muhaimin Iskandar Ingin Ajak Golkar Gabung Koalisi PKB-Gerindra

2 hari lalu

Muhaimin Iskandar Ingin Ajak Golkar Gabung Koalisi PKB-Gerindra

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar mengatakan akan mengunjungi Partai Golkar. Dia ingin ajak Golkar masuk koalisi PKB - Gerindra.


PKB Belum Bisa Pastikan Kehadiran Cak Imin di Acara Peringatan Satu Abad NU

3 hari lalu

PKB Belum Bisa Pastikan Kehadiran Cak Imin di Acara Peringatan Satu Abad NU

PKB belum bisa memastikan kehadiran ketua umumnya Muhaimin Iskandar atau Cak Imin dalam peringatan satu abad NU di Sidoarjo.


5 Fakta dan Kasak-kusuk Jabatan Gubernur Diusulkan Dihapus

4 hari lalu

5 Fakta dan Kasak-kusuk Jabatan Gubernur Diusulkan Dihapus

Wacana penghapusan jabatan gubernur diembuskan belakangan. Jabatan itu dianggap tak efektif, tak fungsional, dan menghabiskan banyak anggaran.


Jokowi Sebut Penghapusan Gubernur Perlu Kajian, Cak Imin: PKB Segera Bawa Kajian ke Baleg DPR

5 hari lalu

Jokowi Sebut Penghapusan Gubernur Perlu Kajian, Cak Imin: PKB Segera Bawa Kajian ke Baleg DPR

Jokowi merespon usulan Muhaimin Iskandar soal penghapusan jabtan gubernur


Soal Usulan Muhaimin Iskandar agar Gubernur Dihapus, Gibran: Fungsinya Krusial

6 hari lalu

Soal Usulan Muhaimin Iskandar agar Gubernur Dihapus, Gibran: Fungsinya Krusial

Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menilai jabatan gubernur memiliki fungsi krusial.


Ijtima Ulama Usulkan Kawasan Bisnis Halal di Jakarta, MUI: Gubernur DKI Bisa dari PKB

6 hari lalu

Ijtima Ulama Usulkan Kawasan Bisnis Halal di Jakarta, MUI: Gubernur DKI Bisa dari PKB

Ijtima Ulama Jakarta yang digagas PKB mengusulkan pembentukan kawasan bisnis halal kepada Pemprov DKI Jakarta.


Muhaimin Iskandar Ungkap Alasannya Mengusulkan Jabatan Gubernur Dihapus

6 hari lalu

Muhaimin Iskandar Ungkap Alasannya Mengusulkan Jabatan Gubernur Dihapus

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebut seorang gubernur memiliki fungsi pengawasan seperti menteri dan tidak bersentuhan langsung dengan masyarakat.


Usulan Jabatan Gubernur Dihapus, Jokowi: Perlu Kajian, Perhitungan, dan Kalkulasi

6 hari lalu

Usulan Jabatan Gubernur Dihapus, Jokowi: Perlu Kajian, Perhitungan, dan Kalkulasi

Meski begitu, Jokowi menyambut baik usulan Muhaimin tersebut.