Aher Berharap Banyak Anak Didik Tertampung di Sekolah Ramah Anak

Oleh:
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Aher Berharap Banyak Anak Didik Tertampung di Sekolah Ramah Anak

    Aher Berharap Banyak Anak Didik Tertampung di Sekolah Ramah Anak

    INFO JABAR - Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengatakan sekolah bukan hanya tempat transfer ilmu, tetapi juga tempat pembentukan karakter dan mental. “Maka sekolah ramah anak diharapkan dapat menghadirkan peserta didik yang mempunyai ‘hard skill’ dengan bidang ilmu yang dipelajarinya serta 'soft skill' atau keahlian beretika,” katanya saat meluncurkan program Sekolah Ramah Anak, SMA Terbuka, dan SMK Pendidikan Jarak Jauh tahun 2017, di Bandung, Kamis, 21 Desember 2012.

    Aher, sapaan akrab Gubernur, menjelaskan sekolah ramah anak merupakan tindak lanjut dari Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan. "Dengan sekolah ramah anak ini, tidak ada kekerasan di dalamnya, tidak ada lagi cerita guru melotot kepada muridnya, tidak ada lagi cerita guru cemberut di depan kelas, tidak ada lagi cerita guru menggunakan kekerasan dengan penggaris," ujarnya.

    Terkait dengan sekolah terbuka, Aher mengatakan dengan diresmikannya sekolah tersebut, diharapkan akan semakin banyak anak didik yang tertampung. Dia menjamin kualitas sekolah terbuka sama dengan sekolah konvensional. "Nanti sekolah negeri atau swasta akan menjadi induk dari sekolah terbuka ini, tenaga pengajarnya juga guru yang mengajar di sekolah induk," ucapnya.

    Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat Ahmad Hadadi mengatakan saat ini lebih dari 36 ribu orang anak tercatat sebagai siswa sekolah terbuka. Dia menuturkan pihaknya telah membuat pedoman bagi pengelola sekolah dan para guru dalam mewujudkan sekolah ramah anak. "Isinya tentang bagaimana cara guru dan murid dalam aktivitas belajar mengajar yang ramah anak," tuturnya. (*)


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tujuh Poin Revisi UU KPK yang Disahkan DPR

    Tempo mencatat tujuh poin yang disepakati dalam rapat Revisi Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 atau Revisi UU KPK pada 17 September 2019.