Wakapolri: Seperti KPK, Polisi Tangani Politik Uang Pilkada 2018

Reporter:
Editor:

Yudono Yanuar

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Direktur Utama Pindad Abraham Mose bersama KSAD TNI Jenderal Mulyono dan WakaPolri Syafruddin memegang senjata-senjata buatan Pindad di Energy Bulding, Jakarta, 27 Desember 2017. TEMPO/Chitra Paramaesti

    Direktur Utama Pindad Abraham Mose bersama KSAD TNI Jenderal Mulyono dan WakaPolri Syafruddin memegang senjata-senjata buatan Pindad di Energy Bulding, Jakarta, 27 Desember 2017. TEMPO/Chitra Paramaesti

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Kepala Kepolisian RI, Komisaris Jenderal Syafruddin mengatakan polisi akan mewaspadai 171 daerah dalam Pilkada 2018 karena rawan politik uang. “Kita akan awasi, seluruhnya, 171 titik Pilkada,” katanya saat menghadiri acara apresiasi Pindad untuk TNI dan Polri, di Jakata, Rabu, 27 Desember 2017.

    Syafruddin menuturkan polisi akan menindak kecurangan politik uang saat berlangsungnya pemilihan kepala daerah di seluruh wilayah tersebut. “Kita akan tangkap, sama seperti KPK, Kejaksaan, di mana ada money politic,” tuturnya.

    Baca juga: Polisi Gelar Patroli Siber Isu SARA di Pilkada Serentak 2018

    Komisi Pemilihan Umum akan menggelar Pilkada secara serentak di 171 daerah, 17 provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten. Pilkada 2018 akan digelar di 392.226 TPS.

    Dari ratusan ribu tempat pemungutan suara itu, kepolisian membagi menjadi tiga kategori rawan. TPS yang dikategorikan aman sebanyak 328.389 TPS. Yang diklasifikasikan rawan 1 sebanyak 42.233 TPS dan rawan 2 sebanyak 12.509 TPS.

    Sebelumnya, Kepala Bagian Perencanaan Operasi Biro Operasi Asisten Operasi Kepolisian RI, Komisaris Besar Edi Setio Budi Santoso, mengatakan ada lima daerah rawan konflik dalam pemilihan kepala daerah 2018 (pilkada 2018). Lima daerah itu adalah Jawa Barat, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, dan Papua.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.