Maqdir: Vonis Andi Narogong Karpet Merah Menghukum Setya Novanto

Terdakwa kasus korupsi KTP Elektronik Andi Narogong (kanan) menjalani sidang vonis di Pengadilan Tipikor, Jakarta, 21 Desember 2017. Majelis hakim Pengadilan Tipikor memvonis Andi Narogong delapan tahun penjara, denda Rp1 miliar subsider enam bulan kurungan. ANTARA

TEMPO.CO, Jakarta - Pengacara Setya Novanto, Maqdir Ismail mengatakan vonis terhadap Andi Agustinus alias Andi Narogong akan berpengaruh terhadap kliennya. Menurut dia, keterangan-keterangan yang disampaikan hakim dalam sidang putusan Kamis, 21 Desember 2017, dapat digunakan sebagai jalan menghukum Setya.

"Seperti menjadi karpet merah untuk menghukum Setya Novanto," kata Maqdir kepada Tempo, Jumat, 22 Desember 2017.

Baca: Vonis Andi Narogong Perkuat Dakwaan terhadap Setya Novanto

Keterangan yang dimaksud Maqdir adalah tentang peran, pertemuan dan aliran dana yang mengalir ke Setya Novanto dalam proyek e-KTP. Keterlibatan Setya tersebut dijabarkan secara blakblakan oleh Andi Narogong selama proses persidangan.

Maqdir mengatakan proses persidangan kasus korupsi e-KTP penuh dengan ketidakcermatan. Menurut dia, terdapat beberapa kontradiksi atas keterangan yang disampaikan oleh Irman, Sugiharto dan Andi Narogong sebagai pelaku korupsi e-KTP yang telah dipersidangkan, khususnya tentang peran Setya Novanto. Jaksa juga dianggap tidak konsisten membuat setiap dakwaan.

"Itulah yang kami sampaikan dalam eksepsi sebelumnya," kata Maqdir. Menurut dia, kontradiksi itu muncul karena bentuk persidangan yang di-split atau dipisah. "Jika didakwa secara bersama melakukan korupsi harusnya disidangkan secara bersama pula," katanya.

Dalam sidang putusan Andi Narogong, hakim membeberkan peran Setya Novanto ketika masih menjabat sebagai ketua Fraksi Partai Golkar dalam korupsi e-KTP. Setya diyakini memberikan dukungan untuk membantu pembahasan proyek e-KTP di DPR yang dimulai pada medio 2010. Setya pula yang memperkenalkan Andi dengan sejumlah anggota Komisi Pemerintahan dan Badan Anggaran DPR.

Baca: Vonis Andi Narogong, Hakim Sebut Fakta Duit ke Setya Novanto

Hakim juga membeberkan tentang besaran fee untuk Setya dan mekanisme pemberiannya. Para anggota konsorsium menyepakati untuk memberikan fee sebesar lima persen dari nilai proyek dan diberikan melalui rekannya Made Oka Masagung.

Hakim juga menyebutkan Andi Narogong pernah memberikan uang Rp 650 juta kepada Johannes Marliem, Direktur Biomorf Lone, yang menjadi pemasok alat perekaman sidik jari (AFIS) merek L-1. Marliem kemudian menambahi dana tersebut untuk membelikan Setya sebuah jam mewah merek Richard Mille seri RM-011 senilai US$ 135 ribu. Di akhir putusan, majelis hakim menyatakan Setya menerima dana dari proyek ini sebesar US$ 3,8 juta dan Sin$ 383 ribu.

“Ada rangkaian pengaburan pemberian uang dari konsorsium kepada Setya Novanto yang bertujuan menjauhkan Setya dari tindak pidana korupsi ini,” kata anggota majelis hakim Emilia Subagdja di dalam persidangan, Kamis, 21 Desember 2017.






Hakim Agung Kena OTT KPK, Adanya Mafia Peradilan Tak Lagi Samar-samar?

8 jam lalu

Hakim Agung Kena OTT KPK, Adanya Mafia Peradilan Tak Lagi Samar-samar?

Hakim Agung Dimyati ditetapkan sebagai tersangka bersama 9 orang lainnya dalam kasus dugaan suap pengurusan perkara KSP Intidana.


Tokoh Agama Papua Yakin KPK Profesional Tangani Kasus Lukas Enembe

10 jam lalu

Tokoh Agama Papua Yakin KPK Profesional Tangani Kasus Lukas Enembe

Tokoh Gereja Kristen Indonesia di Tanah Papua itu meminta masyarakat tidak melakukan provokasi dalam bentuk apa pun dalam kasus Lukas Enembe.


Firli Bahuri Sebut KPK Akan Kejar dan Tangkap Perampok Anggaran Petani

11 jam lalu

Firli Bahuri Sebut KPK Akan Kejar dan Tangkap Perampok Anggaran Petani

Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan bakal menjerat siapa pun yang melakukan korupsi program kesejahteraan petani jika memiliki kecukupan alat bukti.


4 Kasus Suap Jual-Beli Putusan yang Mengguncang Mahkamah Agung

13 jam lalu

4 Kasus Suap Jual-Beli Putusan yang Mengguncang Mahkamah Agung

Sebelum Sudrajad Dimyati, Mahkamah Agung pernah juga tercoreng oleh kasus-kasus suap lainnya yang ditangani KPK.


Dana Otsus Papua, Stafsus Sri Mulyani: Dukungan Fiskal Rp 1.092 T untuk Tingkatkan Kesejahteraan

14 jam lalu

Dana Otsus Papua, Stafsus Sri Mulyani: Dukungan Fiskal Rp 1.092 T untuk Tingkatkan Kesejahteraan

Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo menjelaskan Dana Otsus Papua yang sebelumnya disinggung oleh Mahfud MD.


MAKI Sebut Lukas Enembe Terlacak Main Judi di 3 Negara Ini

15 jam lalu

MAKI Sebut Lukas Enembe Terlacak Main Judi di 3 Negara Ini

PPATK menemukan dugaan aliran dana jumbo dari Lukas Enembe ke kasino-kasino judi di luar negeri.


MAKI Punya Bukti Lukas Enembe Cukup Sehat untuk Bisa Diperiksa KPK

15 jam lalu

MAKI Punya Bukti Lukas Enembe Cukup Sehat untuk Bisa Diperiksa KPK

Menurut MAKI, perjalanan yang kerap dilakukan Lukas Enembe itu menunjukkan bahwa Lukas seharusnya bisa memenuhi panggilan KPK pada Senin besok.


KPK Diminta Usut Dugaan Suap Rekrutmen Hakim Agung

17 jam lalu

KPK Diminta Usut Dugaan Suap Rekrutmen Hakim Agung

Boyamin mengapresiasi kinerja KPK yang mampu mencetak rekor dengan menetapkan seorang hakim agung sebagai tersangka, yaitu Sudrajad Dimyati.


Gonjang ganjing Mahfud MD Soroti Dana Otsus Papua Rp 1.000 Triliun, Apa Masalahnya?

19 jam lalu

Gonjang ganjing Mahfud MD Soroti Dana Otsus Papua Rp 1.000 Triliun, Apa Masalahnya?

Menko Polhukam Mahfud MD mengungkapkan dana Otsus Papua sejak 2001 yang dikeluarkan pemerintah mencapai angka Rp 1.000 triliun. Apa masalahnya?


KPK Usul MA Rotasi Pegawainya Setiap Dua Tahun agar Suap Hakim Agung Tak Terulang

1 hari lalu

KPK Usul MA Rotasi Pegawainya Setiap Dua Tahun agar Suap Hakim Agung Tak Terulang

Alexander Marwata mengatakan KPK memberikan rekomendasi ke Mahkamah Agung untuk secara rutin merotasi pegawainya