Minggu, 22 September 2019

Hadi Tjahjanto Ubah Sebagian Keputusan Gatot Soal Mutasi Pati TNI

Reporter:
Editor:

Ninis Chairunnisa

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Jenderal TNI Gatot Nurmantyo dan Marsekal TNI Hadi Tjahjanto berfoto bersama usai Upacara Serah Terima Jabatan Panglima TNI di Lapangan Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, 9 Desember 2017. Tempo/Fakhri Hermansyah

    Jenderal TNI Gatot Nurmantyo dan Marsekal TNI Hadi Tjahjanto berfoto bersama usai Upacara Serah Terima Jabatan Panglima TNI di Lapangan Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, 9 Desember 2017. Tempo/Fakhri Hermansyah

    TEMPO.CO, Jakarta- Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengeluarkan surat keputusan Kep/928.a/XII/2017 tertanggal 19 Desember 2017. Surat tersebut dimaksudkan sebagai revisi dari surat yang sebelumnya dikeluarkan Jenderal Gatot Nurmantyo mengenai mutasi sejumlah perwira tinggi TNI sebelum ia lengser sebagai panglima.

    Dalam surat tersebut, Hadi menganulir sebanyak 16 posisi dari perwira tinggi TNI yang sebelumnya ditetapkan oleh Gatot. Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI Mayor Jenderal Sabrar Fadhilah membenarkan surat tersebut telah diteken oleh Hadi Tjahjanto.

    Baca: Soal Mutasi 85 Pati TNI, Hadi Tjahjanto: Mutasi Itu Ada Aturannya

    "Skep (surat keputusan) yang lama tetap berjalan, namun ada sebagian yang direvisi disesuaikan dengan kebutuhan organisasi," kata dia kepada Tempo, Rabu, 20 Desember 2017. Gatot Nurmantyo sebelumnya mengeluarkan surat keputusan Kep/982/XII/2017 tertanggal 4 Desember 2017 berkaitan dengan mutasi perwira tinggi TNI.

    Dengan adanya surat keputusan mengenai perubahan tersebut, 16 perwira TNI tidak jadi diubah posisinya. Adapun sejumlah perwira tinggi yang tidak jadi dimutasi adalah Letnan Jenderal Edy Rahmayadi yang oleh Gatot dimutasi menjadi Pati Mabes TNI dalam rangka pensiun dini. Edy saat ini menjabat sebagai Panglima Komando Strategis Angkatan Darat.

    Baca: Ini Alasan Gatot Nurmantyo Rotasi 85 Perwira TNI Sebelum Pensiun

    Mayor Jenderal Sudirman yang sebelumnya menjabat Asisten Operasi Kepala Staf TNI Angkatan Darat pun batal menjadi Pangkostrad untuk menggantikan Edy. Adapun secara lengkap 16 mutasi yang dianulir oleh Hadi adalah sebagai berikut:

    1. Letjen TNI Edy Rahmayadi, Pangkostrad jabatan baru sebagai Pati Mabes TNI AD;
    2. Mayjen TNI Sudirman, Asops Kasad jabatan baru sebagai Pangkostrad;
    3. Mayjen TNI A.M Putranto, Pangdam II/Swj jabatan baru sebagai Asops Kasad;
    4. Mayjen TNI Subiyanto, Aspers Kasad jabatan baru sebagai Pangdam II/Swj
    5. Brigjen TNI Heri Wiranto, Waaspers Panglima TNI jabatan barus sebagai Aspers Kasad;
    6. Brigjen TNI Gunung Iskandar, Waaspers Kasad jabatan baru sebagai Waaspers Panglima TNI;
    7. Kolonel Inf Agus Setiawan, Pamen Denma Mabesad jabatan baru sebagai Waaspers Kasad;
    8. Mayjen TNI Agung Risdhianto, Dankodiklat TNI jabatan baru sebagai Staf Khusus Kasad;
    9. Mayjen TNI (Mar) Bambang Suswantono, Dankormar jabatan baru sebagai Dankodiklat TNI;
    10. Brigjen TNI (Mar) Hasanudin, Kas Kormar jabatan baru sebagai Dankormar;
    11. Brigjen TNI (Mar) Nur Almsyah, Danpasmar II Kormar jabatan baru sebagai Kas Kormar;
    12. Kolonel (Mar) Edi Juardi, Asops Kormar jabatan baru sebagai Danpasmar II Kormar;
    13. Brigjen TNI Edison Simanjuntak, Pa Sahli Tk. II Ekku Sajli Bid. Ekkudag Panglima TNI jabatan baru sebagai Staf Khusus Panglima TNI;
    14. Brigjen TNI Herawan Adji, Dir F BAis TNI jabatan baru sebagai Pa Sahli Tk II Ekku Sahli Bid. Ekkudag Panglima TNI;
    15. Kolonel Kav Steverly Christmas P, Pa Sahli Tk. II Poldagri Sahli Bid. Polkamnas Panglima TNI jabatan baru sebagai Dir F Bais TNI;
    16. Kolonel Inf Syafruddin, Paban IV/Ops Sops TNI jabatan baru sebagai Sahli Tk. II Poldagri Sahli Bid. Polkamnas Panglima TNI.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.