Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Hadi Tjahjanto Ubah Sebagian Keputusan Gatot Soal Mutasi Pati TNI

Reporter

image-gnews
Jenderal TNI Gatot Nurmantyo dan Marsekal TNI Hadi Tjahjanto berfoto bersama usai Upacara Serah Terima Jabatan Panglima TNI di Lapangan Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, 9 Desember 2017. Tempo/Fakhri Hermansyah
Jenderal TNI Gatot Nurmantyo dan Marsekal TNI Hadi Tjahjanto berfoto bersama usai Upacara Serah Terima Jabatan Panglima TNI di Lapangan Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, 9 Desember 2017. Tempo/Fakhri Hermansyah
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta- Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengeluarkan surat keputusan Kep/928.a/XII/2017 tertanggal 19 Desember 2017. Surat tersebut dimaksudkan sebagai revisi dari surat yang sebelumnya dikeluarkan Jenderal Gatot Nurmantyo mengenai mutasi sejumlah perwira tinggi TNI sebelum ia lengser sebagai panglima.

Dalam surat tersebut, Hadi menganulir sebanyak 16 posisi dari perwira tinggi TNI yang sebelumnya ditetapkan oleh Gatot. Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI Mayor Jenderal Sabrar Fadhilah membenarkan surat tersebut telah diteken oleh Hadi Tjahjanto.

Baca: Soal Mutasi 85 Pati TNI, Hadi Tjahjanto: Mutasi Itu Ada Aturannya

"Skep (surat keputusan) yang lama tetap berjalan, namun ada sebagian yang direvisi disesuaikan dengan kebutuhan organisasi," kata dia kepada Tempo, Rabu, 20 Desember 2017. Gatot Nurmantyo sebelumnya mengeluarkan surat keputusan Kep/982/XII/2017 tertanggal 4 Desember 2017 berkaitan dengan mutasi perwira tinggi TNI.

Dengan adanya surat keputusan mengenai perubahan tersebut, 16 perwira TNI tidak jadi diubah posisinya. Adapun sejumlah perwira tinggi yang tidak jadi dimutasi adalah Letnan Jenderal Edy Rahmayadi yang oleh Gatot dimutasi menjadi Pati Mabes TNI dalam rangka pensiun dini. Edy saat ini menjabat sebagai Panglima Komando Strategis Angkatan Darat.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Baca: Ini Alasan Gatot Nurmantyo Rotasi 85 Perwira TNI Sebelum Pensiun

Mayor Jenderal Sudirman yang sebelumnya menjabat Asisten Operasi Kepala Staf TNI Angkatan Darat pun batal menjadi Pangkostrad untuk menggantikan Edy. Adapun secara lengkap 16 mutasi yang dianulir oleh Hadi adalah sebagai berikut:

1. Letjen TNI Edy Rahmayadi, Pangkostrad jabatan baru sebagai Pati Mabes TNI AD;
2. Mayjen TNI Sudirman, Asops Kasad jabatan baru sebagai Pangkostrad;
3. Mayjen TNI A.M Putranto, Pangdam II/Swj jabatan baru sebagai Asops Kasad;
4. Mayjen TNI Subiyanto, Aspers Kasad jabatan baru sebagai Pangdam II/Swj
5. Brigjen TNI Heri Wiranto, Waaspers Panglima TNI jabatan barus sebagai Aspers Kasad;
6. Brigjen TNI Gunung Iskandar, Waaspers Kasad jabatan baru sebagai Waaspers Panglima TNI;
7. Kolonel Inf Agus Setiawan, Pamen Denma Mabesad jabatan baru sebagai Waaspers Kasad;
8. Mayjen TNI Agung Risdhianto, Dankodiklat TNI jabatan baru sebagai Staf Khusus Kasad;
9. Mayjen TNI (Mar) Bambang Suswantono, Dankormar jabatan baru sebagai Dankodiklat TNI;
10. Brigjen TNI (Mar) Hasanudin, Kas Kormar jabatan baru sebagai Dankormar;
11. Brigjen TNI (Mar) Nur Almsyah, Danpasmar II Kormar jabatan baru sebagai Kas Kormar;
12. Kolonel (Mar) Edi Juardi, Asops Kormar jabatan baru sebagai Danpasmar II Kormar;
13. Brigjen TNI Edison Simanjuntak, Pa Sahli Tk. II Ekku Sajli Bid. Ekkudag Panglima TNI jabatan baru sebagai Staf Khusus Panglima TNI;
14. Brigjen TNI Herawan Adji, Dir F BAis TNI jabatan baru sebagai Pa Sahli Tk II Ekku Sahli Bid. Ekkudag Panglima TNI;
15. Kolonel Kav Steverly Christmas P, Pa Sahli Tk. II Poldagri Sahli Bid. Polkamnas Panglima TNI jabatan baru sebagai Dir F Bais TNI;
16. Kolonel Inf Syafruddin, Paban IV/Ops Sops TNI jabatan baru sebagai Sahli Tk. II Poldagri Sahli Bid. Polkamnas Panglima TNI.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Reaksi Hadi Tjahjanto Soal TPPO Ferienjob, Sebut 1.900 Mahasiswa Jadi Korban hingga Bentuk Tim Khusus

6 jam lalu

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Hadi Tjahjanto di gedung Kemenkopolhukam RI, Jakarta Pusat, Selasa, 19 Maret 2024. ANTARA/Walda Marison
Reaksi Hadi Tjahjanto Soal TPPO Ferienjob, Sebut 1.900 Mahasiswa Jadi Korban hingga Bentuk Tim Khusus

Hadi Tjahjanto mengatakan pihaknya mendorong perguruan tinggi segera menuntaskan kasus TPPO berkedok ferienjob.


Badan Bank Tanah dalam Pusaran Pembangunan IKN Nusantara, Apa Fungsi dan Wewenang Bank Tanah?

6 hari lalu

Suasana pembangunan istana presiden Ibu Kota Nusantara (IKN), Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Senin, 12 Februari 2024. Sekretaris Otorita IKN Achmad Jaka Santos mengatakan bahwa saat ini progres pembangunan istana presiden di IKN telah mencapai 54 persen dan diproyeksi siap digunakan untuk menggelar Upacara Kemerdekaan RI ke-79 pada 17 Agustus 2024 mendatang. ANTARA FOTO/ Rivan Awal Lingga
Badan Bank Tanah dalam Pusaran Pembangunan IKN Nusantara, Apa Fungsi dan Wewenang Bank Tanah?

Surat peringatan Badan Bank Tanah kepada warga di area IKN mendapat sorotan. Apa sebenarnya fungsi dan wewenang Bank Tanah ini?


Sempat Maju-Mundur Penetapan Suara Pemilu 2024 oleh KPU, Menko Polhukam Memastikan Tepat Waktu

8 hari lalu

Ketua KPU Hasyim Asy'ari (kanan) memimpin rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat nasional Provinsi Jawa Barat di Gedung KPU, Jakarta, Selasa 19 Maret 2024. Tersisa 4 provinsi dari 38 provinsi yang belum direkapitulasi, yakni Papua, Papua Pegunungan, Maluku, dan Jawa Barat. KPU akan mengumumkan hasil pemilu, setelah 38 provinsi selesai dihitung secara keseluruhan, termasuk penghitungan luar negeri. TEMPO/Subekti.
Sempat Maju-Mundur Penetapan Suara Pemilu 2024 oleh KPU, Menko Polhukam Memastikan Tepat Waktu

Tenggat rekapitulasi suara oleh KPU sempat simpang siur hingga Menko Polhukam Hadi Tjahjanto instruksikan akan tepat waktu 20 Maret 2024.


Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Hadi Tjahjanto Akui Jalin Komunikasi dengan Elite Politik

9 hari lalu

Menkopolhukam Hadi Tjahjanto usai pertemuan dengan Gubernur DIY Sri Sultan HB X di Keraton Yogyakarta Jumat petang (23/2). Dok.istimewa
Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Hadi Tjahjanto Akui Jalin Komunikasi dengan Elite Politik

Menko Polhukam Hadi Tjahjanto mengakui telah menjalin komunikasi dengan elite politik menjelang penetapan hasil pemilu oleh KPU. Apa alasannya?


Alasan Hadi Tjahjanto Pastikan Hasil Rekapitulasi Nasional Rampung Hari Ini

9 hari lalu

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Hadi Tjahjanto di gedung Kemenkopolhukam RI, Jakarta Pusat, Selasa, 19 Maret 2024. ANTARA/Walda Marison
Alasan Hadi Tjahjanto Pastikan Hasil Rekapitulasi Nasional Rampung Hari Ini

Hadi Tjahjanto menyatakan telah berkomunikasi dengan elite politik menjelang rampungnya hasil rekapitulasi nasional KPU.


Saat Ferdy Sambo Dirtipidum Bareskrim Pernah Usut Senjata Api Diduga Ilegal Eks Danjen Kopassus Soenarko

10 hari lalu

Mantan Danjen Kopassus, Soenarko. TEMPO/ Imam Sukamto
Saat Ferdy Sambo Dirtipidum Bareskrim Pernah Usut Senjata Api Diduga Ilegal Eks Danjen Kopassus Soenarko

Danjen Kopassus Soenarko pernah diusut Ferdy Sambo soal kepemilikan senjata api yang disebut ilegal,. Ini kilas balik kasusnya.


Menkopolhukam Hadi Tjahjanto Ingin Cegah Eskalasi Besar Massa Menolak Hasil Pemilu 2024

13 hari lalu

Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto (kanan) bersama eks Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD di kediaman Mahfud MD, kawasan Patra Kuningan, Jakarta, Kamis, 22 Februari 2024. Usai resmi menjabat sebagai Menkopolhukam, Hadi Tjahjanto melakukan beberapa kegiatan salah satunya bertemu dengan Mahfud MD. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Menkopolhukam Hadi Tjahjanto Ingin Cegah Eskalasi Besar Massa Menolak Hasil Pemilu 2024

Menkopolhukam Hadi Tjahjanto mengatakan pemerintah sudah mendeteksi gelombang massa yang akan turun ke jalan untuk menolak hasil pemilu 2024.


Hadi Tjahjanto Deteksi Pergerakan Massa Tolak Hasil Pemilu 2024, Begini Antisipasinya

13 hari lalu

Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto tiba untuk bertemu dengan eks Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD di kawasan Patra Kuningan, Jakarta, Kamis, 22 Februari 2024. Usai resmi menjabat sebagai Menkopolhukam, Hadi Tjahjanto melakukan beberapa kegiatan salah satunya bertemu dengan Mahfud MD. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Hadi Tjahjanto Deteksi Pergerakan Massa Tolak Hasil Pemilu 2024, Begini Antisipasinya

Hadi Tjahjanto memperoleh laporan pergerakan massa yang menolak hasil Pemilu 2024 ketika dia berkoordinasi dengan BIN dan BAIS.


Hadi Tjahjanto Kumpulkan Mendagri hingga Kepala BIN Bahas Situasi Pasca- Pemilu 2024

13 hari lalu

Menkopolhukam Hadi Tjahjanto usai pertemuan dengan Gubernur DIY Sri Sultan HB X di Keraton Yogyakarta Jumat petang (23/2). Dok.istimewa
Hadi Tjahjanto Kumpulkan Mendagri hingga Kepala BIN Bahas Situasi Pasca- Pemilu 2024

Menkopolhukam Hadi Tjahjanto mengumpulkan Mendagri hingga Kepala BIN untuk membahas situasi pasca- Pemilu 2024.


Para Menteri Sudah Rapat Kebakaran Hutan dan Lahan, Ancang-ancang Hujan Buatan

14 hari lalu

Petugas dari Manggala Agni Daops OKI dan Daops Lahat melakukan pemadaman kebakaran lahan gambut di Desa Jungkal, Kecamatan Pampangan, Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan, Selasa, 7 November 2023. Balai Pengendalian Perubahan Iklim dan Kebakaran Hutan dan Lahan Wilayah Sumatera menerjunkan 60 orang petugas Manggala Agni dari Daops OKI, Banyuasin, Lahan dan Muba untuk melakukan pemadaman kebakaran lahan gambut di wilayah tersebut yang terbakar sejak 30 Agustus 2023. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi
Para Menteri Sudah Rapat Kebakaran Hutan dan Lahan, Ancang-ancang Hujan Buatan

Saat banyak wilayah di Indonesia masih dilanda bencana banjir, pemerintah pusat telah menggelar rapat koordinasi khusus kebakaran hutan dan lahan.