Tak Usung Kader PDIP Jadi Cagub, Pengamat: Langkah Megawati Tepat

Reporter:
Editor:

Ninis Chairunnisa

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri (tengah) setelah menyerahkan surat rekomendasi kepada pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur yang diusung PDIP di kantor DPP PDIP, Jakarta, 17 Desember 2017.  Tempo/Ilham Fikri

    Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri (tengah) setelah menyerahkan surat rekomendasi kepada pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur yang diusung PDIP di kantor DPP PDIP, Jakarta, 17 Desember 2017. Tempo/Ilham Fikri

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri telah mendeklarasikan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur untuk empat provinsi yang akan bertarung dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2018. Empat provinsi itu adalah Riau, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Maluku. Menariknya, dari empat calon gubernur yang diusung, tak satu pun yang merupakan kader internal partai.

    Direktur Eksekutif Saiful Mujani Research and Consulting (SRMC) Djayadi Hanan menilai keputusan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri tidak mengusung kadernya di empat pilkada tersebut merupakan langkah yang tepat. Menurut dia, Megawati memang harus membuat keputusan berdasarkan pertimbangan dan peluang politik yang berbeda-beda di setiap wilayah atau daerah pemilihan.

    Baca: Megawati Umumkan Kepala Daerah Empat Provinsi untuk Pilkada 2018

    “Jika melihat peta politik, PDIP bukan partai pemenang di empat wilayah tersebut. Jadi wajar jika PDIP mempertimbangkan untuk mengusung kader partai lain yang lebih potensial sebagai cagub, kemudian memilih cawagubnya dari kader,” kata Djayadi saat dihubungi Tempo pada Selasa, 19 Desember 2017.

    Dalam pilkada Sulawesi Tenggara, PDIP mengusung pasangan Asrun-Hugua. Hugua adalah kader PDIP yang kini menjabat Bupati Wakatobi. Untuk pilkada Riau, PDIP mengusung calon inkumben Arsyadjuliandi Rachman yang berpasangan dengan kader PDIP, Suyatno. Dalam pilkada Maluku, ada Inspektur Jenderal Murad Ismail yang berpasangan dengan Barnabas Orno. Barnabas adalah kader PDIP yang kini menjabat Bupati Maluku Barat Daya. Terakhir untuk pilkada Nusa Tenggara Timur (NTT), PDIP mengusung pasangan Marianus Sae dengan kader PDIP, Emilia J. Nomleni.

    Baca: Diusung PDIP, Komandan Brimob Polri Siap Mundur dari Jabatan

    Di empat wilayah tersebut, menurut Djayadi, PDIP tidak memiliki kader yang elektabilitas dan popularitasnya lebih tinggi dibanding calon-calon yang diusung partai pemenang. “Jadi tepat kalau PDIP memilih berkoalisi,” ucapnya.

    Djayadi berujar, dari empat pasangan tersebut, pasangan Asrun-Hugua di Sulawesi Tenggara dan Arsyadjuliandi Rachman-Suyatno berpeluang cukup besar memenangi pilkada serentak 2018. Sedangkan di dua wilayah lain, menurut Djayadi, calon yang diusung PDIP masih memiliki peluang untuk menang tapi cukup berat karena harus menghadapi pesaing calon inkumben dan partai pemenang. “Di Maluku itu saingannya calon inkumben, sementara di NTT itu partai pemenang Golkar mengusung calon kuat lain,” tuturnya.

    Adapun di empat provinsi itu, PDIP memang tidak dapat mengusung calon gubernur sendiri alias harus berkoalisi. Sebagaimana diketahui, syarat menjadi calon gubernur berdasarkan Undang-Undang Pilkada Nomor 10 Tahun 2016 adalah harus didukung partai atau gabungan partai politik dengan mensyaratkan 20 persen dari jumlah kursi DPRD atau 25 persen suara sah di pemilu legislatif. Di Riau, PDIP memiliki 9 kursi, di Sulawesi Tenggara 5 kursi, di Maluku 7 kursi. Sedangkan di NTT PDIP memiliki 10 kursi.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Imam Nahrawi dan Para Menteri di Pusaran Korupsi

    KPK menetapkan Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi sebagai tersangka. Artinya, dua menteri kabinet Presiden Joko Widodo terjerat kasus korupsi.