Airlangga Ketum Golkar, Nurdin Halid: Kepengurusan Bisa Berubah

Reporter:
Editor:

Rina Widiastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Plt Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham berbincang dengan Ketua Harian DPP Golkar Nurdin Halid (kedua kiri) pada Rapat Pleno DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat, 13 Desember 2017. Rapat pleno yang berlangsung tertutup ini beragendakan membahas Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar untuk memilih Ketua Umum baru menggantikan Setya Novanto. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    Plt Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham berbincang dengan Ketua Harian DPP Golkar Nurdin Halid (kedua kiri) pada Rapat Pleno DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat, 13 Desember 2017. Rapat pleno yang berlangsung tertutup ini beragendakan membahas Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar untuk memilih Ketua Umum baru menggantikan Setya Novanto. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Nurdin Halid mengatakan agenda rapat pimpinan nasional dan musyawarah nasional luar biasa pada 18-20 Desember 2017 adalah penetapan ketua umum, serta penetapan dan pelantikan pengurus. Nantinya, kata dia, sangat mungkin terjadi perubahan dalam kepengurusan.

    Karena itu, Nurdin menambahkan, diagendakan penetapan dan pemilihan formatur. “Diharapkan nanti selesai penetapan ketua umum dalam rapimnas, akan ada rapat formatur sehingga pada saat malam penutupan Munaslub sudah terpilih pengurus baru yang bisa dilantik,” kata Nurdin di kantor DPP Golkar, Jakarta, Kamis, 14 Desember 2017.

    Baca: Tiga Ancaman Bagi Pengurus Baru Partai Golkar Menurut LSI

    Pengurus baru yang nantinya terbentuk itu akan melanjutkan kepengurusan yang sudah berjalan pada periode 2014-2019. Nurdin melanjutkan, struktur kepengurusan Partai Golkar tidak akan berubah, hanya akan ada penyempurnaan kepengurusannya saja.

    Sebagaimana yang dikatakan Plt. Ketua Umum Idrus Marham sebelumnya bahwa Munaslub merupakan forum konstitusional Partai Golkar yang memiliki kekuasaan untuk mengganti ketua umum hingga anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) partai secara keseluruhan.

    "Munas atau Munaslub yang ini saya sering katakan, forum ini berkuasa penuh dan sewenang-wenang. Berkuasa penuh berarti apa saja bisa dibahas, dan sewenang-wenang artinya, jangankan pengurus, ketua umum, AD/ART pun bisa diubah," jelas Idrus, di ruang rapat Fraksi Golkar, Selasa, 5 Desember 2017.

    Nurdin menambahkan, rekomendasi dan keputusan terkait pilkada yang sudah ditetapkan oleh kepengurusan Setya Novanto hanya akan berubah secara administratif. Secara substansial, kata dia, tidak akan berubah.

    Baca: Survei LSI: Golkar Bisa Bangkit Jika Ada Branding Baru

    Meski demikian, menurut Nurdin, tidak menutup kemungkinan bagi perubahan jika terjadi dinamika di daerah. “Misal ada yang sudah ditetapkan tapi tidak cukup koalisinya, atau sudah ditetapkan tapi tidak mau bersanding dengan wakil yang diajukan Golkar," ujarnya.

    Ia mencontohkan, dukungan Golkar terhadap calon gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil berpotensi diubah jika nantinya Daniel Mutaqien sebagai calon wakilnya. "Itu namanya dinamika," tutur Nurdin.

    Rencananya Rapimnas dan Munaslub akan dilaksanakan 18-20 Desember 2017 di Jakarta Convention Center (JCC). Rapimnas nantinya akan mengagendakan dua hal, laporan rapat pleno Rabu, 13 Desember 2017 yang menetapkan Airlangga Hartanto sebagai Ketua Umum Golkar, pengisi antar waktu, atau pengisi jabatan lowong.

    Sedangkan Munaslub mengagendakan pemilihan dan penetapan Ketua Umum Partai Golkar berdasarkan rapat pleno yang telah disahkan melalui rapimnas.

    SATRIA DEWI ANJASWARI


     

     

    Lihat Juga