TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani mengatakan partainya menghargai keputusan Setya Novanto untuk mundur dari kursi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat. Meski begitu, ia mengaku PPP belum membaca surat pengunduran diri Setya ataupun mendapatkan info secara resmi.
"Karena itu (pengunduran diri) lebih baik bagi Pak Nov dan DPR secara keseluruhan," kata Arsul ketika dihubungi Tempo pada Ahad, 10 Desember 2017.
Baca: Ini Dua Calon Kuat Pengganti Setya Novanto sebagai Ketua DPR
Menurut Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (UU MD3), anggota DPR akan diberhentikan sementara jika sudah menjadi terdakwa. Arsul mengatakan Setya Novanto saat ini memiliki kemungkinan besar menjadi terdakwa, mengingat berkas perkaranya yang sudah dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
Opsi mengundurkan diri, kata Arsul, menjadi lebih terhormat bagi Setya. Sebab, dengan begitu Mahkamah Kehormatan Dewan tidak perlu memberhentikan sementara Setya Novanto yang sedang terjerat kasus hukum dari jabatannya. "Mudah-mudahan (keputusan tersebut) membawa kebaikan bagi semuanya," ujar pria yang juga menjabat sebagai anggota Komisi Hukum DPR.
Baca: Setya Novanto Ajukan Surat Pengunduran Diri sebagai Ketua DPR
Ketua Koordinator Bidang Kesejahteraan Masyarakat DPP Partai Golkar Roem Kono membenarkan kabar soal adanya surat pengunduran diri Setya Novanto dan merekomendasikan Aziz Syamsuddin untuk menggantikan dia sebagai Ketua DPR. Namun Roem menjelaskan, dia belum bertemu secara langsung dengan Aziz Syamsuddin dan pelaksana tugas Ketua Umum Partai Golkar, Idrus Marham, terkait dengan surat pengunduran diri tersebut.
Beberapa waktu lalu, Ketua DPD Partai Golkar Nusa Tenggara Timur Melki Laka Lena sudah mengungkapkan kabar pengunduran diri Setya Novanto akan diumumkan dalam waktu dekat. Menurut Melki, beberapa pertimbangan keputusan mundurnya Setya itu lantaran adanya desakan dari pihak internal Partai Golkar, anggota DPR, Mahkamah Kehormatan Dewan, serta masyarakat Indonesia.
