Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Gatot Nurmantyo Bicara Mengapa Sertijab Panglima TNI Dipercepat

Reporter

image-gnews
Jenderal TNI Gatot Nurmantyo dan Marsekal TNI Hadi Tjahjanto melakukan salam komando usai upacara Serah Terima Jabatan Panglima TNI di Lapangan Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, 9 Desember 2017. Tempo/Fakhri Hermansyah
Jenderal TNI Gatot Nurmantyo dan Marsekal TNI Hadi Tjahjanto melakukan salam komando usai upacara Serah Terima Jabatan Panglima TNI di Lapangan Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, 9 Desember 2017. Tempo/Fakhri Hermansyah
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta -Jenderal TNI Gatot Nurmantyo menjelaskan, percepatan serah terima jabatan (Sertijab) Panglima TNI untuk menghindari kegamangan sekaligus mengantisipasi ancaman yang bisa datang sewaktu-waktu terjadi karena akan terjadi dualisme.

"Begitu Pak Hadi dilantik, besok atau hari ini langsung saya melakukan serah terima jabatan. Sebenarnya secara `de facto` dan `de jure` pada saat Presiden melantik, panglimanya sudah Pak Hadi," kata Gatot usai upacara sertijab Panglima TNI dari Jenderal Gatot Nurmantyo kepada Marsekal TNI Hadi Tjahjanto di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Sabtu 9 Desember 2017.

BACA: Gatot Nurmantyo Sebut Akmil Angkatan 1988 Panglima TNI Berikutnya

Menurut Gatot, dalam akademi perbedaan tahun dalam prosesi pergantian Panglima TNI sangat berpengaruh.  "Pergantian panglima biasanya kan beda setahun atau dua tahun. Namun, Pak Hadi ini beda empat tahun dengan saya, sehingga di akademi itu sangat sungkan sekali. Agar tidak terjadi kegamangan saya menyerahkan tongkat komando," kata mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) ini.

BACA: Alasan Etika, Jenderal Gatot Nurmantyo Batal Lantik 85 Perwira

Percepatan sertijab Panglima TNI, lanjut dia, untuk mengantisipasi ancaman yang datang tanpa di duga-duga. "Ingat, ancaman, tantangan tidak memberi tahu kalau dia datang. Dalam kondisi ada dualisme ini sangat berbahaya. Oleh karenanya, saya menyerahkan secepatnya tongkat komando kepemimpinan TNI," kata Gatot Nurmantyo.

Sehingga, tambah Jenderal Gatot Nurmatyo, keputusan dapat diambil dengan cepat dan tepat. "Tidak ada nuansa politik atau apa-apa. Ini dilakukan agar semua berjalan dengan benar dan sesuai," kata Gatot Nurmantyo.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Baca juga: Pensiun dari Panglima TNI, Apa Langkah Politik Gatot Nurmantyo

Jenderal bintang empat ini mengaku lega setelah melepaskan tongkat komando Panglima TNI kepada Marsekal TNI Hadi Tjahjanto. 

"Merdeka, semua beban sudah lepas semuanya, mungkin rekan-rekan tidak merasakan bagaimana kita diberi amanah memimpin 400.000 prajurit yang tersebar dimana-mana," ujar Gatot.

BACA: Gatot Nurmantyo Mengaku Tak Boleh Berpolitik Praktis hingga Maret

Menurut Gatot, tidak mudah memegang amanah memimpin pasukan yang sangat banyak tersebut. Namun, dirinya bersyukur sudah terselesaikan semuanya. 

"Sudah saya serahkan kepada Pak Hadi. Selama pengalaman 36 tahun saya mengamati, Pak Hadi pasti mampu menjalaninya," tutur Gatot Nurmantyo.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Ahok Masuk Bursa Cagub DKI dari PDIP Selain Risma, Andika Perkasa, dan Basuki Hadimuljono

15 jam lalu

Basuki Tjahaja Purnama menjawab pertanyaan wartawan saat mengunjungi kantor DPD PDIP Bali di Denpasar, Bali, Jumat, 8 Februari 2019. Ia bergabung menjadi anggota PDIP sejak 26 Januari 2019. Johannes P. Christo
Ahok Masuk Bursa Cagub DKI dari PDIP Selain Risma, Andika Perkasa, dan Basuki Hadimuljono

PDIP mulai menjaring empat nama yang akan menjadi calon Gubernur (Cagub) DKI Jakarta. Lantas, siapa saja bakal cagub DKI Jakarta yang diusung PDIP?


Menko Polhukam Rapat Koordinasi dengan Panglima TNI hingga Kapolri soal Situasi Papua, Ini yang Dibahas

6 hari lalu

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Hadi Tjahjanto di gedung Kemenkopolhukam RI, Jakarta Pusat, Selasa, 19 Maret 2024. ANTARA/Walda Marison
Menko Polhukam Rapat Koordinasi dengan Panglima TNI hingga Kapolri soal Situasi Papua, Ini yang Dibahas

Pertemuan itu dilakukan untuk membahas berbagai situasi terakhir di Papua.


Bertemu Panglima TNI, Ketua Komnas HAM Sebut Tak Khusus Bahas Soal Papua

7 hari lalu

Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan keterangan kepada wartawan terkait persoalan HAM selama Pemilu 2024 di Jakarta, Rabu, 21 Februari 2024. Sejumlah pelanggaran HAM yang ditemukan di antaranya, hak pilih kelompok marginal dan rentan, netralitas aparatur negara, hak kesehatan, dan hak hidup petugas pemilu. ANTARA/Aditya Pradana Putra
Bertemu Panglima TNI, Ketua Komnas HAM Sebut Tak Khusus Bahas Soal Papua

Pertemuan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Komnas HAM tidak secara khusus membahas konflik di Papua dan upaya penyelesaiannya.


Pengamat Sebut Bentrok TNI vs Polri di Sorong Tak Boleh Dianggap Hanya karena Salah Paham, Ini Alasannya

11 hari lalu

Suasana di Kota Sorong saat TNI AL bentrok dengan Brimob Polri. TEMPO/Istimewa
Pengamat Sebut Bentrok TNI vs Polri di Sorong Tak Boleh Dianggap Hanya karena Salah Paham, Ini Alasannya

Polda Papua Barat akan menyelidiki penyebab terjadinya bentrok TNI vs Polri di Sorong.


Rangkulan Kapolri dan Panglima Pascabentrok Anggota Brimob vs TNI AL di Sorong

11 hari lalu

Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo (kiri) dan Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto (kanan) berangkulan saat ditanya awak media perihal bentrok anggota TNI AL dan Brimob Polda Papua Barat di Sorong. Keduanya juga bersalaman saat ditemui di Kantor Jasa Marga KM 70 Tol Cikampek Utama, Jawa Barat, Senin, 15 April 2024. Foto: ANTARA/Fath Putra Mulya
Rangkulan Kapolri dan Panglima Pascabentrok Anggota Brimob vs TNI AL di Sorong

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo merangkul Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto saat ditanya soal bentrok personel Brimob dan TNI AL di Sorong


Perubahan Istilah KKB Jadi OPM: Kronologi, Kritikan hingga Langkah Pendekatan TNI di Papua

11 hari lalu

Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto mengecek bantuan usai upacara keberangkatan bantuan kemanusiaan untuk Palestina di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat 29 Maret 2024. Pemerintah Indonesia mengirimkan bantuan kemanusiaan payung udara orang dan payung udara barang sebanyak 900 buah ke Yordania untuk disalurkan ke Palestina melalui metode airdrop menggunakan satu pesawat Hercules C-130J TNI AU. ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha
Perubahan Istilah KKB Jadi OPM: Kronologi, Kritikan hingga Langkah Pendekatan TNI di Papua

Berikut kronologi perubahan istilah KKB menjadi OPM yang menuai kritik dari sejumlah pihak, serta pendekatan yang bakal dilakukan TNI di Papua.


TNI Ubah Penyebutan Istilah KKB Jadi OPM, Apa Konsekuensinya?

12 hari lalu

Kondisi terkini pilot Susi Air, Philip Mark Mehrtens, yang disandera Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM). Foto: TPNPB-OPM
TNI Ubah Penyebutan Istilah KKB Jadi OPM, Apa Konsekuensinya?

Perubahan istilah KST dan KKB menjadi OPM dianggap tidak akan menyelesaikan konflik, bahkan malah meningkatkan kekerasan


Kapuspen Pastikan TNI Utamakan Operasi Teritorial di Papua Meski Ubah Istilah KKB

14 hari lalu

Kapuspen TNI Mayjend Nugraha Gumilar (kedua dari kiri), Panglima Daerah Militer XVII/Cenderawasih Mayjend Izak Pangemanan (ketiga dari kiri), Kadispenad Brigjen Kristomei Sianturi (paling kanan) dalam konferensi pers video viral penganiayaan warga Papua oleh anggota TNI di Subden Mabes TNI, Jakarta Pusat, pada Senin, 25 Maret 2024. Tempo/Yohanes Maharso
Kapuspen Pastikan TNI Utamakan Operasi Teritorial di Papua Meski Ubah Istilah KKB

Operasi teritorial merupakan pendekatan TNI yang dilakukan dengan mengajak semua pihak membangun dan mensejahterahkan masyarakat Papua.


Begini Respons Komnas HAM soal Perubahan Istilah KKB Jadi OPM

14 hari lalu

Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro (kiri) dan Komisioner Komnas HAM sekaligus Ketua Tim Pemantauan Pemilu 2024 Pramono Ubaid Tanthowi (kanan) bersiap menyampaikan keterangan kepada wartawan terkait persoalan HAM selama Pemilu 2024 di Jakarta, Rabu, 21 Februari 2024. Berdasarkan pantauan pada penyelenggaraan Pemilu 2024 di 14 provinsi, Komnas HAM menemukan sejumlah pelanggaran HAM. ANTARA/Aditya Pradana Putra
Begini Respons Komnas HAM soal Perubahan Istilah KKB Jadi OPM

Komnas HAM perlu mempelajari implikasi dari kebijakan pemerintah dengan perubahan penyebutan dari KKB menjadi OPM.


TNI Kembali Pakai Istilah OPM , TPNPB: Eskalasi Serangan akan Meningkat

18 hari lalu

Sebby Sambom. phaul-heger.blogspot.com
TNI Kembali Pakai Istilah OPM , TPNPB: Eskalasi Serangan akan Meningkat

Panglima TNI disebut memerintahkan jajarannya untuk kembali menggunakan istilah OPM bagi kelompok yang selama ini disebut KKB atau KST.