Masalah Yerusalem, Indonesia Lobi Dewan Keamanan PBB

Reporter:
Editor:

Rina Widiastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Luar Negeri  Retno Marsudi, menggunakan scraf Palestina saat akan menghadiri acara Forum Demokrasi Bali di Tangerang, 7 Desember 2017. AP

    Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, menggunakan scraf Palestina saat akan menghadiri acara Forum Demokrasi Bali di Tangerang, 7 Desember 2017. AP

    TEMPO.CO, Bogor - Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyampaikan bahwa pihaknya terus mencari solusi atas masalah penetapan Yerusalem sebagai ibu kota Israel oleh Amerika Serikat. Salah satu langkah yang telah dilakukan adalah melobi anggota Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa.

    "Kemarin seharian penuh saya berkomunikasi dengan Perutusan Tetap Republik Indonesia (PTRI) kita yang ada di New York. Pertama, saya minta melakukan pendekatan kepada negara anggota DK PBB," ujar Retno kepada awak media di Bogor, Jumat, 8 Desember 2017.

    Baca: Jokowi Anggap Langkah Trump Soal Yerusalem Ancam Stabilitas Dunia

    Sebagaimana diketahui, kemarin, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan Yerusalem sebagai ibu kota Israel, menggantikan Tel Aviv. Hal itu diikuti dengan langkah pemindahan Kedutaan Besar AS dari Tel Aviv ke Yerusalem.

    Langkah Trump itu memicu cibiran dan kritik keras dari berbagai negara. Sebagian besar menganggap Trump melakukan langkah yang salah dan berpotensi memicu konflik di Timur Tengah.

    Retno melanjutkan, sejauh ini hasil lobi yang sudah dilakukan adalah ia mendapatkan informasi bahwa DK PBB akan menggelar sidang perihal tindakan Trump. Namun, belum diketahui kapan hal itu akan dilakukan.

    Baca: Ini 9 Resolusi PBB Soal Yerusalem yang Dilanggar Trump

    Nah, sembari menunggu sidang DK PBB, kata Retno, pihak Kemenlu juga melobi anggota-anggota negara Nonblok dan Komite Palestina.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Calon Menteri yang Disodorkan Partai dan Ormas, Ada Nama Prabowo

    Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa sebanyak 45 persen jejeran kursi calon menteri bakal diisi kader partai.