Indonesia Mengutuk Langkah AS Nyatakan Yerusalem Ibu Kota Israel

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sri Mulyani Indrawati dan Retno Marsudi saat menghadiri Reuni Akbar SMA 3 Semarang, 28-29 Oktober 2017. (Alste Indonesia)

    Sri Mulyani Indrawati dan Retno Marsudi saat menghadiri Reuni Akbar SMA 3 Semarang, 28-29 Oktober 2017. (Alste Indonesia)

    TEMPO.CO, Jakarta - Mewakili pemerintah Indonesia, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyampaikan pernyataan keras terhadap keputusan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menyatakan Yerusalem sebagai ibu kota Israel, menggantikan Tel Aviv. Langkah itu dinilai tidak demokratis.

    "Sebagai negara demokrasi, Amerika Serikat seharusnya tahu apa arti kata demokrasi," ujar Retno di Bali Democracy Forum, Kamis, 7 Desember 2017. Dalam acara itu Menteri Retno bersyal Palestina sebagai bentuk protes terhadap Trump.

    Baca: Menlu Retno Pakai Selendang Khas Palestina Tunjukkan Dukungan

    “Scarf ini tidak hanya menunjukkan komitmen pemerintah Indonesia, tetapi juga komitmen masyarakat untuk selalu bersama Palestina," kata Menteri Retno sembari menunjukkan syalnya.

    Presiden Trump memberikan pernyataannya soal Yerusalem tadi pagi waktu Indonesia. Trump mengklaim langkahnya merupakan bagian dari solusi menyelesaikan konflik antara Palestina dan Israel.

    Baca juga:
    Menteri Luar Negeri Retno Bicara Media Massa ...
    Menlu Retno Marsudi: Pengungsi Rohingya ...

    Trump sontak mendapatkan reaksi keras, cibiran dari berbagai pihak. Banyak pihak menyebut Presiden Amerika Serikat itu tidak paham akar masalah Israel Palestina dan malah memperburuk keadaan.

    Menteri mengatakan bahwa pemerintah Indonesia akan tetap berkomitmen mendorong penyelesaian masalah Israel dan Palestina berdasarkan aturan internasional. “Dengan demikian, hak kedua pihak bisa terpenuhi dengan adil,” kata Retno Marsudi.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tujuh Poin Revisi UU KPK yang Disahkan DPR

    Tempo mencatat tujuh poin yang disepakati dalam rapat Revisi Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 atau Revisi UU KPK pada 17 September 2019.