TEMPO.CO, JAKARTA - Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Abdul Kharis Almasyhari meminta agar pemerintah Jokowi memberikan masukan kepada AS agar tetap mempertahankan status quo Yerusalem dan Haram al-Sharif sebagai milik bersama secara internasional.
Menurut dia, rencana Amerika Serikat mengakui Yerusalem sebagai Ibukota Israel bertentangan dengan kesepakatan internasional, resolusi PBB dan fakta sejarah.
"Saran saya opsi ini sebaiknya ditutup rapat rapat oleh AS, sebab hanya akan melahirkan konflik sangat besar skala dunia yang akan merugikan semua pihak," ujar Kharis dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Rabu, 6 Desember 2017.
Simak: Jokowi: Kami Siap Berkontribusi Jaga Stabilitas Semenanjung Korea
Menurut Kharis, Jokowi dapat memanfaatkan kedekatannya dengan banyak pemimpin dunia. Ia menyarankan agar Jokowi Segera melakukan komunikasi via telepon dengan Presiden Mahmud Abbas dan pemimpin negara lainnya.
Hal tersebut bertujuan untuk menegaskan pentingnya pembentukan sebuah negara Palestina yang berdaulat dengan Yerusalem timur sebagai ibukota.
“Status Yerusalem & Haram al-Sharif harus dilestarikan untuk perdamaian dan keamanan, ujar dia.
Kharis menambahkan apabila ini benar terjadi maka akan menjadi kemunduran luar biasa bagi upaya kemerdekaan Palestina. Langkah seperti itu, kata Kharis, akan merusak semua upaya perdamaian dan memicu ketegangan dan konflik baru.
“Indonesia harus berkomunikasi dengan pemerintah AS untuk menghindari kesalahan ini dan menghormati semua resolusi yang dicapai," ujar Kharis terkait usulannya untuk Jokowi.
