TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jendral Partai Amanat Nasional, Eddy Soeparno, yakin Gubernur Jambi Zumi Zola akan memenuhi panggilan dari Komisi Pemberantasan Korupsi jika dimintai keterangan mengenai dugaan suap terkait pengesahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Jambi 2018. PAN, kata Eddy, akan memberikan bantuan hukum kepada Zumi bila diperlukan.
"Saya yakin, kalau ada panggilan, Zola akan taat peraturan dan hukum. PAN akan memberikan bantuan hukum kepada Zumi Zola jika diminta," ujar Eddy saat dihubungi, Minggu, 3 Desember 2017.
Baca: Geledah Kantor Zumi Zola, KPK Sita Dokumen terkait Anggaran
Sebelumnya, Zumi Zola juga telah menyampaikan dirinya siap dipanggil KPK terkait kasus dugaan suap tersebut. "Saya sebagai gubernur mungkin dinilai dibutuhkan keterangannya, saya siap," ujarnya kepada Tempo pada Kamis, 30 November 2017.
Pada Selasa, 28 November 2017, KPK melakukan operasi tangkap tangan di dua tempat, yakni Jakarta dan Jambi. Sehari setelah OTT tersebut, KPK menetapkan empat tersangka. Tiga di antaranya adalah pejabat pemerintahan Provinsi Jambi. Satu orang lagi adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN).
Keempatnya diduga terlibat suap terkait pengesahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Jambi 2018. Suap diduga diberikan sebagai uang pelicin agar anggota DPRD mau meloloskan APBD yang resmi disahkan pada Senin, 27 November 2017 senilai Rp 4,7 trilliun.
Baca: Soal Zumi Zola, Saut KPK: Nanti Kami Lihat Pelan-pelan
Terkait dengan penangkapan tiga anak buah Zumi Zola tersebut, Eddy mengaku belum mendapatkan informasi dari Zumi. Meski demikian, ia yakin Zumi telah berkomunikasi dengan petinggi PAN. "Kalau diperlukan, kami akan bertemu," katanya.
Ia menambahkan PAN tidak main-main, jika ada kadernya yang terbukti melanggar hukum dan menerima gratifikasi maka akan langsung dipecat. "Jika terbukti bersalah, kita tidak akan memberikan bantuan hukum," ujarnya.
KPK masih menelusuri keterlibatan Gubernur Zumi Zola dalam kasus suap terkait pengesahan APBD Provinsi Jambi. Menurut Wakil Ketua KPK, Basaria, lembaganya belum menemukan indikasi keterlibatan politikus PAN tersebut.
DIAZ SASONGKO| FAJAR PEBRIANTO
