Hakim Konstitusi Saldi Isra Peringatkan Fredrich Yunadi

Saldi Isra mengucap sumpah sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) saat acara pelantikan yang dipimpin Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, 11 April 2017. ANTARA/Rosa Panggabean

TEMPO.CO, Jakarta - Hakim Mahkamah Konstitusi Saldi Isra memperingatkan Fredrich Yunadi yang mewakili Setya Novanto agar berhati-hati menggunakan hak imunitas dalam uji materi pasal 46 soal prosedur penetapan tersangka dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Saldi mengatakan majelis hakim tak akan mengabulkan permohonan hanya karena pemohon adalah anggota DPR. “Saya sarankan tolong hati-hati betul menggunakan pasal ini karena kalau pasal ini digunakan dengan rujukannya imunitas, itu bisa menimbulkan diskriminasi,” kata Saldi dalam sidang pendahuluan uji materi UU KPK di ruang sidang Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Rabu 29 November 2017.

Baca juga: Uji Materi UU KPK, MK Sebut Permohonan Setya Novanto Tak ...

Mahkamah Konstitusi, kata Saldi, tidak ingin keputusan uji materi menimbulkan kekosongan hukum. Misalnya, jika pemohon meminta MK membatalkan pasal 12 ayat 1 soal pencegahan tersangka dugaan kasus korupsi, Saldi mengatakan uji materi tersebut bakal meninggalkan kekosongan hukum sehingga KPK tidak bisa mengajukan pencegahan. “Repot juga, untuk penegakan hukum itu bermasalah,” ujarnya.

 Kubu Setya Novanto menggugat dua pasal UU KPK. Dalam perkara nomor 95/PUU-XV/2017, Setya melalui kuasa hukumnya Fredrich Yunadi mengajukan uji materi pasal 46 UU KPK. Mereka beralasan bahwa anggota DPR mempunya hak imunitas dari jerat hukum dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UUMD3) yang menyatakan bahwa pemeriksaan terhadap anggota DPR harus mendapatkan izin dari presiden.

Pada perkara 96/PUU-XV/2017, kubu Setya mengajukan uji materi pasal 12 ayat 1 soal kewenangan KPK memerintahkan instansi terkait melarang seseorang bepergian ke luar negeri. Fredrich menilai beleid tersebut menghalangi warga negara untuk memperoleh pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil.

Baca juga: Pengacara Setya Novanto: Anggota DPR Takut Gunakan Hak ...

Kuasa hukum Setya, Fredrich Yunadi, mengklaim gugatan terhadap UU KPK bukan untuk kepentingan kliennya saja. Ia mengatakan akan menambah penjabaran ihwal imunitas berdasarkan UU MD3 untuk memperkuat uji materi kliennya tersebut. “Saya sangat terima kasih atas pertimbangannya (hakim). Jangan karena permohonan saya, nanti hukum kita jadi kosong,” ujarnya.

Hakim Konstitusi Suhartoyo mengatakan memberi waktu hingga 12 Desember 2017 untuk perbaikan permohonan uji materi Setya Novanto. “Kalau mau dilakukan perbaikan, MK memberikan waktu sampai 12 Desember. Nanti kita ketemu lagi dalam sidang perbaikan,” ujarnya.

Infografis: Kasus-Kasus Setya Novanto, Dari Limbah Beracun sampai E-KTP






Beberapa Anggota DPR Ini Pernah Diadukan Ke MKD, Termasuk Effendi Simbolon

13 hari lalu

Beberapa Anggota DPR Ini Pernah Diadukan Ke MKD, Termasuk Effendi Simbolon

Rekam jejak DPR, sudah beberapa anggota DPR yang dilaporkan kepada MKD. Setelah Setya Novanto dan Harvey Malaiholo, ada Puan dan Effendi Simbolon.


Inilah 2 Orang yang Pernah Ditolak Permohonannya sebagai Justice Collaborator

46 hari lalu

Inilah 2 Orang yang Pernah Ditolak Permohonannya sebagai Justice Collaborator

Tak semua orang yang mengajukan sebagai Justice Collaborator diterima. Berikut beberapa orang yang pernah ditolak permohonannya.


MK Tolak Gugatan Presidential Threshold yang Diajukan La Nyalla Mattalitti dan Yusril Ihza Mahendra Cs

8 Juli 2022

MK Tolak Gugatan Presidential Threshold yang Diajukan La Nyalla Mattalitti dan Yusril Ihza Mahendra Cs

MK kembali menolak gugatan presidential threshold. Gugatan itu diajukan Ketua DPD La Nyalla Mattalitti dan Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra.


Satgas BLBI Sebut Nilai Aset Besan Setya Novanto yang Disita Mencapai Rp 2 Triliun

22 Juni 2022

Satgas BLBI Sebut Nilai Aset Besan Setya Novanto yang Disita Mencapai Rp 2 Triliun

Satgas BLBI menyatakan aset milik Bank Aspac yang disita mencapai Rp 2 triliun.


Satgas BLBI Sita Aset Besan Setya Novanto Pagi Ini

22 Juni 2022

Satgas BLBI Sita Aset Besan Setya Novanto Pagi Ini

Satgas BLBI menyita aset obligos PT Bank Aspac di Bogor hari ini. Satu dari dua pemilik bank tersebut merupakan besar mantan Ketua DPR Setya Novanto.


Pengadilan Tolak Gugatan Besan Setya Novanto Atas Perkara Utang BLBI Rp 3,57 T

15 Mei 2022

Pengadilan Tolak Gugatan Besan Setya Novanto Atas Perkara Utang BLBI Rp 3,57 T

Kedua obligor BLBI ini menggugat Kementerian Keuangan dan meminta pengadilan menyatakan mereka bukan penanggung utang Bank Aspac.


KPK Periksa 3 Saksi Dalam Kasus Korupsi e-KTP Untuk Tersangka Paulus Tannos

21 Maret 2022

KPK Periksa 3 Saksi Dalam Kasus Korupsi e-KTP Untuk Tersangka Paulus Tannos

KPK melanjutkan penyidikan kasus korupsi e-KTP untuk tersangka Paulus Tannos.


KPK akan Koordinasi dengan Bareskrim soal Penyidikan TPPU Setya Novanto

12 Maret 2022

KPK akan Koordinasi dengan Bareskrim soal Penyidikan TPPU Setya Novanto

Alex mengatakan KPK perlu mengetahui tindak pidana muasal Setya Novanto yang sedang disidik Bareskrim.


Kumham Benarkan Setya Novanto Sempat Berselisih dengan Nurhadi di Sukamiskin

2 Maret 2022

Kumham Benarkan Setya Novanto Sempat Berselisih dengan Nurhadi di Sukamiskin

Dirjen Lapas membenarkan Setya Novanto sempat berselisih dengan Nurhadi di Sukamiskin.


KPK Tahan 2 Tersangka Korupsi E-KTP

3 Februari 2022

KPK Tahan 2 Tersangka Korupsi E-KTP

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan dua tersangka dalam kasus korupsi e-KTP.